by

Menebak Jawaban Teka-Teki Kunjungan Luar Negeri Gubernur Babel

Oleh: Arka’a Ahmad Agin
Pemerhati Sosial

Arka’a Ahmad Agin

Santer dimuat media lokal berita tentang perjalanan dinas Gubernur Kepulauan Bangka Belitung ke luar negeri. Berita terakhir mengenai kunjungan luar negeri Gubernur Babel bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkominda) ke Monaco dalam rangka penandatanganan kontrak kerjasama antara Ikatan Motor Indonesia (IMI) dan Event Organizer (EO) dengan Youthstream selaku pemegang lisensi penyelengga event Motor Cross Grand Prix (MXGP) dunia yang akan diselenggarakan di Kota Pangkalpinang tahun 2018 ini. Tanggapan publik atas kunjungan Gubernur ke Monaco ini pun beragam dan memunculkan wacana kritik otokritik sehingga memaksa Gubernur bersama tim kerjanya harus mengklarifikasi tujuan dan hasil yang diharapkan dari kunjungan ke Monaco tersebut.

Kritikan terjadi karena publik menilai Gubernur dalam sembilan bulan memimpin Bangka Belitung tercatat sudah beberapa kali ke luar negeri dan belum ada hasil seperti yang diharapkan. Masyarakat juga bukan mempersoalkan terselenggaranya event Motor Cross Grand Prix (MXGP) dunia tersebut, karena tahun 2016 yang lalu pun sudah pernah diselenggarakan, tetapi masyarakat menunggu umpan balik (feedback) keuntungan yang akan diperoleh daerah ini atas even atau kunjungan luar negeri gubernur tersebut. Opini publik tidak bisa disalahkan, karena hak bicara dalam negara demokrasi Pancasila ini selalu dihargai. Akan tetapi, masyarakat juga harus memberikan juga penilaian positif dalam bidang-bidang lainnya yang mungkin telah dilaksanakan Gubernur, misalkan soal pemberian beasiswa bagi Putra-Putri Bangka Belitung lulusan SLTA dalam program Intership Taiwan dimana para lulusan SLTA tersebut diberikan kesempatan untuk kuliah selama empat tahun sambil magang di perusahaan Taiwan.

Sebenarnya, sekali lagi tidak ada yang salah dengan kunjungan Gubernur ke luar negeri ini. Selain telah mendapatkan izin dari Presiden melalui Menteri Dalam Negeri, Gubernur selaku Kepala Daerah berhak melakukan kegiatan kunjungan tersebut asalkan sesuai dengan amanah konstitusi. Berdasarkan Undang-Undang No. 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah pasal 65 ayat 1 menyebutkan bahwa “kepala daerah bertugas memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-udangan dan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD”. Tugas Gubernur tersebut diperkuat lagi dalam pasal 65 ayat 6 yang menyebutkan bahwa “ kepala daerah melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-udangan”. Artinya, secara subtansial kunjungan Gubernur ke luar negeri tersebut sebagai bagian dalam pelaksanaan tugas pemerintahan sesuai dengan visi, misi dan program kerja yang tersusun dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) serta Rencana Kerja Pemerintahan Daerah (RKPD) yang telah ditetapkan bersama DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Gubernur berupaya merealisasikan semua rencana pembangunan daerah tersebut melalui penguatan akses jaringan kerja (networking) dengan semua pemangku kepentingan (stakeholders) untuk mempercepat pergerakan dan pertumbuhan pembangunan daerah pada tataran lokal, regional maupun internasional. Sesuai konsep pembangunan bahwa investasi tidak semata dipahami dalam batasan ruang lingkup infrastruktur manufakturing semata tetapi harus mencakup semua sektor pembangunan. Dengan demikian, semua peluang even yang memiliki nilai prestise secara nasional dan internasional untuk mempercepat promosi daerah harus diikuti. Tentu saja harus mempertimbangkan kompetensi dan keuntungan yang akan didapat daerah dari penyelenggaraan event-event tersebut.

Gubernur memang bertanggung jawab memacu percepatan denyut nadi kemajuan daerah dan beban tanggung jawab tersebut tidaklah ringan. Dalam kondisi internal yang masih membutuhkan penataan dan rakyat yang terus menunggu realisasi janji-janji kampanye untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, maka gubernur pun dituntut untuk membangun koneksitas bersama pihak lain, khususnya para pemilik modal untuk mewujudkan visi, misi dan program kerja pembangunan daerah yang telah ditetapkan. Publik terus menunggu bukti nyata bersamaan perjalan waktu yang terus bergerak.

Kondisi ekonomi masyarakat Bangka Belitung yang terus menurun dua tahun belakangan ini menyebabkan muncul interpretasi beragam atas kinerja Gubernur. Akan tetapi, hal itu harus dimaklumi dan perlu disikapi dengan bijak. Gubernur harus mampu membangun komunikasi yang transformatif dialektik dengan masyarakat atas semua langkah politik dan ekonomi yang sedang dijalankan. Kesenjangan komunikasi harus diminimalisir sehingga tidak boleh menimbulkan wacana negatif masyarakat atas kinerja Gubernur. Gubernur harus mendelegasikan tugas kepada Wakil Gubernur dan para pimpinan perangkat daerah untuk mendistribusikan informasi yang transparan tentang program kerja yang sedang dilaksanakan. Kesan one man show yang menggambarkan superioritas gubernur harus ditinggalkan karena kepemimpinan intergratif dan transformatif menjadi ciri khas kepemimpinan yang adaptif dengan harapan masyarakat daerah di era modern ini.

Dalam dinamika pola pikir masyarakat Bangka Belitung yang cenderung pragmatis dan mudah terpancing isu, maka Gubernur harus mampu mengatur irama lagu yang harmonis selama menjalankan roda pemerintahan lima tahun ini. Apalagi kondisi saat ini secara nasional maupun lokal, Bangka Belitung sedang memasuki tahun politik yakni adanya pelaksanaan Pilkada secara langsung di Bangka Belitung. Kondisi tersebut semakin rentan terhadap isu-isu negatif dalam rangka memperebut suara masyarakat. Secara makro ekonomi daya beli masyarakat juga menurun disebabkan terjadi penurunan harga yang signifikan atas hasil pertanian masyarakat seperti lada putih , karet, ubi serta sawit yang terpengaruh dinamika pasar dunia sehingga semakin mantap untuk diprovokasi menjadi isu negatif atas kinerja gubernur.

Secara sosial budaya sebenarnya karakter masyarakat Bangka Belitung tidak begitu peduli dengan polemik yang terjadi di daerah ini asalkan adanya perbaikan harga sumber penghidupan utama masyarakat. Hal itu dapat dibuktikan ketika terjadi konflik dan huru hara politik tahun 1998 di negeri ini, ternyata secara umum tidak begitu berpengaruh dengan masyarakat di Bangka Belitung. Saat itu harga lada putih sedang membaik sekitar Rp. 100.000,- lebih dan ditambah adanya usaha sektor pertambangan timah rakyat yang membaik sehingga daerah ini justru aman-aman saja. Kondisi tersebut menguntungkan bagi warga keturunan Tionghoa yang berada di Jakarta dan Sumatera mengungsi ke Bangka Belitung.

Munculnya penilaian masyarakat atas kinerja gubernur juga disebabkan adanya kemajuan transformasi teknologi komunikasi publik. Ruang komunikasi antar stakeholder semakin rapat, singkat dan cepat sehingga mempersingkat interaksi dan meningkatkan kuantitas komunikasi publik. Media lokal baik cetak maupun online memudahkan masyarakat membaca scedule dan memetakan kegiatan Gubernur. Masyarakat Bangka Belitung pun harus diakui telah menjadi bagian dari masyarakat global. Mayoritas masyarakat kelas menengah dan kelas atas telah memegang handphone atau smartphone sebagai media komunikasi tanpa batas. Adanya kondisi seperti ini menjadi sebuah pemakluman apabila ada yang pro dan kontra.

Oleh karena itu, Gubernur bersama perangkat daerahnya harus memperkecil munculnya polemik, baik dengan DPRD atau semua stakeholder apalagi dengan komunitas pers sebagai pengelola media massa. Terlalu banyak polemik tidak menguntungkan bagi pembangunan daerah ini. Banyak polemik justru menumbuhkan citra (image) negatif bagi masyarakat umum, khususnya para pelaku pasar atau investor. Bahkan, polemik hanya akan mengganggu capaian target program pembangunan strategis nasional dan daerah sesuai amanah UU No. 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah. Semakin kondusif penyelenggaraan pemerintahan daerah menjadi pertanda semakin baik sistem tatakelola pemerintahan daerah tersebut dan secara tidak langsung menggambarkan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (goodgovernance).

Akan tetapi, semakin banyak polemik dalam penyelengaraan pemerintahan daerah tersebut akan menjadi alat pembenaran atas opini publik bahwa ada suatu masalah (something wrong) yang menyebabkan kesenjangan antar pemangku kepentingan dalam mendukung program pembangunan daerah tersebut. Mudah-mudahan saja dalam perjalanan berikutnya tidak terulang kembali polemik publik atas langkah-langkah yang dilaksanakan Gubernur dalam mewujudkan visi, misi, dan program strategis pembangunan daerah ini. Tanpa mengabaikan penilaian dan kontrol masyarakat, maka semua pihak pun harus memberikan kontribusi pemikiran yang baik bagi seluruh kepala daerah di negeri serumpun sebalai ini dalam menjalankan pemerintahan. Harus menjadi catatan bahwa sampai saat ini masyarakat Bangka Belitung masih tetap menunggu jawaban atas teka-teki dari setiap kunjungan luar negeri Gubernur Bangka Belitung, dan semoga saja jawabannya akan mendatangkan manfaat yang besar bagi daerah ini. Wallahua’lambissawab.(****).

Comment

BERITA TERBARU