Mencoblos Adalah Wajib

  • Whatsapp

Oleh : Dipa Erwin
Anggota Ikatan Alumni Pondok Pesantren Al-Ittifaqiah Indralaya Ogan Ilir, Sumsel

Abbas Muhammad al aqqod dalam salah satu karyanya : Addimukrothiyyah Fil Islam (demokrasi dalam islam) diterbitkan oleh Darul ma’arif, Mesir pada tahun 1969, pada halaman 34 mengatakan bahwa para ulama ahli fiqih telah sepakat akan wajibnya pengangkatan ahlul hilli wal aqdi (perwakilan yang ditunjuk dan dipilih oleh masyarakat, untuk kemudian memilih dan mengangkat pemimpin yang disetujui oleh ahlul hilli wal aqdi tersebut). Dengan merujuk pada refrensi ini, maka jelas bahwa memilih pemimpin adalah suatu kewajiban dalam perspektif hukum islam. Hanya saja mengingat sistem demokrasi di Negara kita yaitu tidak ada perwakilan rakyat yang bertugas memilih pemimpin, dengan kata lain pemilihan pemimpin dilakukan sendiri oleh rakyat, maka hal ini tidak merubah hukum memilih pemimpin itu sendiri. Hukum memilih pemimpin tetap menjadi sebuah keharusan dengan adanya perwakilan atau tidak.

Bertolak dari pijakan di atas, maka memberikan suara pada pelaksanaan pemungutan suara sebagai sebuah aktifitas dalam prosesi pemilihan pemimpin hukumnya adalah wajib, dan sebaliknya bersikap golput dengan tanpa ada halangan dan udzur secara otomatis hukumnya adalah haram.

Selain pendapat di atas, seorang ulama tersohor yaitu imam almawardy memilki pendapat berbeda. Menurutnya, dalam salah satu karyanya yaitu alahkam asshulthoniyah menyatakan bahwa hukum memlihi pemimpin (memberikan suara dalam pencoblosan) adalah farduh kifayah. dalama artian tidak semua masyarakat berkeharusan secara wajib, namun boleh diwakilkan oleh sebagian mereka yang berkenan saja. Dengan catatan, apabila dalam keyakinan dan persepsi masyarakat yang tidak mencoblos itu kiranya acara pemilihan akan berjalan dengan baik dan lancar tanpa partisipasi dari dirinya, apabila dia meyakini bahwa pemilihan pemimpin akan terhalang kesuksesannya tanpa keikutsertaan dirinya sebagai pemilih makan hukum memilih dalam kondisi seperti menjadi wajib bagi dirinya.

Proses pemilihan pemimpin adalah perangkat utama dalam sebuah pemerintahan yang menganut sistem demokrasi dimana suara rakyat adalah sebagai penentu kebijakan pemerintahan termasuk dalam memilih pemimpin dalam pemerintahan itu sendiri. Para ulama fiqih bersepakat bahwa pemerintahan adalah syarat mutlak yang harus ada demi terjalinnya kehidupan yang baik dengan satu indikasi utama yaitu terciptanya keamanan dan terlindungnya lima hal yang memang wajib untuk dijaga dan dilindungi dalam kehidupan yaitu agama, jiwa, akal, keluarga, harta dan keturunan. Tanpa adanya pemerintah yang menjadi tumpuan pusat pengelolaan tata aturan kehidupan bresama maka sangat rawan akan terjadi konflik dan polemik yang mengarah pada perpecahan dan terancamnya keamanan dari lima hal yang harus di jaga tersebut. Bila pemerintahan adalah sesuatu yang harus, maka pemimpin sebagai unsur utama didalamnya juga harus ada dan lalu kemudian pemilihan pemimpin juga mesti dilaksanakan.

Sebagaimana dalam satu kaidah fikih bahwa hukum perantara sama persis dengan hukum dari tujuannya, seperti hukum wudhu’ sebagai perantara syahnya sholat menjadi wajib sama halnya seperti hukum sholat itu sendiri. Hukum memilih pemimpin adalah wajib sebagaimana hukum dari tujuannya yaitu mewujudkan adanya pemimpin. Hukum mewujudkan adanya pemimpin adalah wajib sebagaimana hukum terwujudnya pemerintahan dengan perantara adanya pemimpin, hukum adanya pemerintahan adalah wajib sebagai perantara dari terlindunginya lima hal yang hukumnya wajib untuk dilindungi. Begitulah kerangka berfikirnya.

Disamping itu, Pemilihan pemimpin dapat dijadikan sebagi upaya untuk melaksanakan tugas dan kewajiban pokok dalam agama yaitu amar makruf dan nahi mungkar. Dengan memilih pemimpin yang benar maka proses amar makruf secara semarak dan universal bisa dilaksanakan begitu juga nahi mungkar akan bisa dilaksankan dengan sempurna. Hal ini mustahil bisa digalakkan secara menyeluruh bila hanya dilakukan perseorangan tanpa adanya koordinasi dan kerja sama secara bersama-sama dalam lingkaran pemerintahan yang syah secara hukum dan secara undang-undang.

Amar makruf dan nahi mungkar adalah keawajiban muslim dan mewujudkan pemerintah dengan pemimpin yang pro terhadap hal itu adalah sebagai perantara utama dialamnya. Dengan kembali kemenerapkan kaidah fikih sebagaimana telah dibahas di atas, maka sekali lagi ini sebagai penegasan tambahan bahwa hukum memilih pemimpin adalah wajib karena posisinya sebagai perantara dalam melaksanakan amar makurf nahi mungkar yang hukumnya adalah wajib.

Selain itu, turut serta dalam pemilihan yaitu dengan memberikan suara adalah sebagai bukti mendukung dan taat pada aturan pemerintah. Taat pada aturan pemerintah  (ulil amri) adalah hal yang diperintahkan dalam agama setelah taat pada Allah dan Rasulnya. Selama pemerintah tidak memberikan intruksi yang bertentangan dengan intruksi Allah dan rasulnya, maka selama itu wajib hukumnya taat pada pemerintah. Memilih pemimpin sama sekali tidak bertentangan dengan perintah Allah dan rasulnya bahkan sejalan.

Selama ini, sering kita saksikan sikap tidak peduli bahkan apatis yang ditampakkan masyarakat terhadap politik dalam segala dimensinya, termasuk dalam pelaksanaan pesta demokrasi yang dipandang sebagai acara politik semata. Masyarakat tidak memandang bahwa partisipasi mereka dalam pesta demokrasi adalah sesuatau yang berguna. Sebaliknya, mereka memandang bahwa ikut serta atau tidak dalam sebuah pemilihan tidak berimbas apa-apa. Ini padangan yang sangat keliru. Padangan ini akan melahirkan sikap yang juga keliru yaitu golput. Hal ini juga merupakan sesuatu yang dipandang keliru dalam  hukum islam juga dalam padangan hukum Negara. Negara mengeluarkan anggaran yang sangat banyak untuk sebuah proses pemilihan pemimpin daerah yang ditujukan untuk kemaslahatan masyarakat yang ada di daerah tersebut, yaitu agar mereka memilih sendiri pemimpin yang mereka inginkan untuk mengantarkan mereka pada kehidupan yang lebih baik di bawah kepemimpinannya.

Banyak faktor yang membuat tingkat partisipasi masyarakat sangat rendah dalam pemilihan kepala daerah. Diantaranya daalah adanya fakta bahwa seiring dengan bergantinya pemimpin tetap saja kehidupan mereka tidak mengalami perbaikan secara signifikan. Ini adalah satu tantangan bagi pemerintah untuk meyakinkan kepada mayarakat bahwa faktanya stagnasi dalam perbaikan kehidupan mereka tidak akan bertambah positif dengan sikap tidak peduli pada agenda politik pemerintah. Sebaliknya semakin rendah partisipasi mereka terhadap pemilihan pemimpin maka semakin terbuka kemungkinan lahirnya pemimpin yang tidak mereka inginkan.

Bila masyarakat sudah tidak mau ikut campur dalam memilih pemimpinnya sendiri, maka sangat mungkin mereka akan dipimpin oleh orang yang juga tidak mau ikut campur dalam urusan perbaikan nasib mereka. Maka dari itu, walaupun secara faktual belum ada pengaruh signifikan yang dapat diperoleh dari pergantian pemimpin bagi kehidupan mereka, namun sebaiknya tetap harus menjaga optimisme bahwa pemimpin yang lebih tepat akan memberikan pengaruh yang lebih baik dan begitu juga sebaliknya untuk mendapatkan pemimpin yang tepat adalah tugas mereka sendiri untuk memilihnya.

Dalam salah satu kaidah fiqih dikatakan bahwa apa-apa yang tidak bisa dicapai secara keseluruhan bukan berarti sebaiknya ditinggalkan secara keseluruhan. Inilah sikap yang seharusnya dimiliki masyarakat. Tidak boleh meraka menjadi apatis dan sama sekali tidak mau tahu dan tidak mau berbuat apa-apa dalam pelaksanaan pemilihan pemimpin daerah hanya karena mereka belum merasakan efek baik yang signifikan dari pergantian pemimpin. Itu berarti mereka sudah terjebak pada kondisi putus asa dan kondisi ini dicela dalam agama.

Menindaklanjuti penjelasan di atas, maka sangat efektif kiranya apabila para tokoh masyarakat baik yang berkecimpung di dunia dakwah ataupun sebagai tenaga akademisi bahu membahu bergerak dan bekerja secara intensif untuk mengajak masyarakat berpastisipasi dalam prosesi pemilihan pemimpin untuk mereka. Partisipasi masyarakat yang harus ditingkatkan bukan hanya kehadiran mereka dalam pelaksanaan pemungutan suara. Lebih dari itu, masyarakat juga harus memberikan dukungan kepada calon pemimpin yang mereka inginkan. Dukungan itu bisa berupa ajakan kepada sesama masyarakat untuk mencoblos pemimpin yang didukung dan juga menyemarakkan acara kampanye yang dilaksanakan menjelang pemilihan.

Para penceramah juga ada baiknya menyampaikan ajakan semacam ini melalui mimbar-mimbar khutbah jumat atau majelis taklim sebagia bahan tambahan pembelajaran bagi masyarakat. Yang perlu diingat adalah jangan sampai ajakan semacam ini dipoilitisir menuju pada seruan untuk mendukung salah satu calon pemimpin tertentu. Itu jelas melanggar aturan. Kampanye tidak boleh dilakukan sebelum waktunya. Namun, menyerukan untuk berpartisipasi secara maksimal dalam pemilihan kepala daerah yang akan dilaksanakan tahun ini adalah sesuatu yang sifatnya baik dan harus.

Dalam salah satu kitab alkutubu assab’ah dijelaskan bahwa menyerukan hal yang status hukumnya wajib baik yang termasuk fardu ain atau fardu kifayah bahkan sekalipun hukumnya sunnah adalah sesuatu yang diwajibkan. Sebaliknya menyerukan untuk meninggalkan sesuatu yang fardu ain atau fardu kifayah adalah haram dan dilarang, karena itu berarti melawan azas dasar dalam agama yaitu amar ma’ruf.(***).

Related posts