Menanti Komitmen Pemerintah Daerah dalam Zonasi Laut

  • Whatsapp

Oleh: Arka’a Ahmad Agin
Pemerhati Sosial

Belum kelarnya persoalan penyusunan peraturan daerah tentang Zonasi Laut Bangka Belitung membuktikan adanya keruwetan dalam merealisasi peraturan tersebut. Para pemangku kepentingan sepertinya belum menemukan kata sepakat sehingga rencana penetapan Zonasi Laut terus mengalami stagnasi. Laut Bangka Belitung memang memiliki nilai strategis dan banyak pihak merasa memiliki kepentingan. Bukan hanya persoalan ikan semata, tetapi laut Bangka Belitung memiliki potensi ekonomi lain yang kaya seperti; adanya simpanan cadangan bahan tambang, pariwisata, sebagai jalur lintas kapal, dan lain-lain.

Semua pemegang kepentingan selama ini, belum mampu difasilitasi atau dimediasi Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, khususnya dengan para pemilik Izin Usaha Pertambangan (IUP)Timah Laut. PT Timah sebagai pemegang IUP laut terbesar di wilayah laut Bangka Belitung tidak akan mudah untuk menyerahkan asset perusahaan BUMN tersebut. Keputusan untuk melepaskan tanpa persetujuan pemegang saham justru akan memberikan konsekuensi hukum bagi para pimpinan PT Timah saat ini. Jika ada pertemuan dengan pihak pemerintah, maka pertemuan tersebut tidak lebih hanya sebagai penghargaan atas pihak yang mengundang saja, baik oleh Gubernur Kepualauan Bangka Belitung maupun DPRD PRovinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Khusus untuk laut Pulau Bangka, problem ini terjadi karena kurangnya soliditas antara Pemerintah, baik di tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota. Ormas/OKP, pelaku usaha nontimah maupun masyarakat nelayan sebagai garda terdepan yang berkepentingan dengan laut. Berbeda dengan Belitung, semua kepala daerah, DPRD, Ormas/OKP, LSM dan masyarakat berani menentukan sikap yang padu menolak tambang timah laut. Apabila dinamika seperti ini terus terjadi, maka penyusunan Peraturan Daerah tentang Zonasi Laut Bangka Belitung sangat sulit terealisasi dan hanya akan memperpanjang tali kelambu saja.

Adanya kenyataan tersebut, maka sebaiknya para pemangku kepentingan nontimah, khususnya Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung harus memikirkan jalan keluar lain untuk menyelesaikan permasalahan zonasi laut meskipun bukan sebagai langkah tercepat. Pemerintah Provinsi dan DPRD Provinsi harus banyak merefleksi diri dan belajar atas kesuksesan Belitung menolak tambang timah laut. Tentu saja langkah yang harus diambil tidak langsung represif tetapi bias mencari alternatif lain yang secara sistematis akan membantu dalam penyelesaian masalah zonasi laut tersebut.

Beberapa strategi yang harus dibangun Pemerintah Provinsi dan DPRD PRovinsi untuk capai sukses penetapan Peraturan Daerah zonasi laut Bangka Belitung antara lain: Pertama, Strategi fasilitasi atau mediasi sebagaimana yang telah dilakukan selama ini. Strategi ini mencoba merangkul para pemangku kepentingan yang menjadi sasaran program sadar terhadap pentingnya zonasi laut Bangka Belitung untuk duduk dan rembug bersama mencari jalan keluar penyelesaian terbaik bagi penetapan zonasi laut Bangka Belitung. Strategi ini memang lebih kooperatif dan membutuhkan waktu, dana dan pemikiran yang panjang. Hal itu telah terbukti dan terus berproses sampai saat ini.

Kedua, Strategi edukatif, yakni strategi secara berkesinambungan memberikan pemahaman kepada semua masyarakat dan pemangku kepentingan khususnya masyarakat atau pemangku kepentingan yang memiliki hubungan dengan timah akan strategisnya eksistensi pemerintah daerah menetapkan peraturan daerah zonasi laut sebagai bagian dari pemberdayaan pembangunan daerah yang berkelanjutan. Pemerintah daerah harus memperbanyak ruang sosialisasi kepada masyarakat melalui kegiatan-kegiatan pencerdasan rasional atau ilmiah, baik formal maupun nonforamal. sasaran terbesar diperuntukan bagi masyarakat yang tidak mempunyai pengetahuan dan keahlian terhadap segmen yang akan diberdayakan mengenai zonasi laut itu sendiri.

Ketiga, Strategi persuasif merupakan strategi yang dibangun lebih pada kesadaran berperilaku dan perubahan pola pikir dari yang pragmatis menuju ke hal yang taktis-strategis. Selama ini langkah persuasif memang telah dilaksanakan tetapi dinilai masih pada komitmen yang kurang dan parsial. Akibatnya, para pelaku usaha timah seringkali mencari peluang untuk memanfaatkan celah persuasive itu sendiri dengan tindakan yang melanggar dan kurang peduli sadar lingkungan.

Keempat, Strategi kekuasaan sebagai strategi terakhir yang komprehensif dan terpadu dengan penguatan aksi sharing power. Strategi ini harus mendapat dukungan kuat masyarakat dan pemangku kepentingan nontimah. Aksi harus berlandaskan peraturan dan perlu dengan aksi nyata public power sharing atau demonstrasi sebagaimana yang dilakukan oleh masyarakat dan pemerintah di Belitung. Strategi ini cukup efektif dan bisa memutus mata rantai durasi yang panjang atas penetapan Zonasi Laut. Bagi kepala daerah yang mendukung langkah ini, memang dianggap kurang popular dimata pemangku kepentingan bisnis timah, tetapi dimata masyarakat justru sebaliknya. Pertanyaannya, apakah para kepala daerah dan DPRD di pulau Bangka berani melakukannya?

Terlepas pilihan mana yang harus diambil, maka sebelum penetapan Peraturan Daerah Zonasi Laut Bangka Belitung terealisasi, ada baiknya dipikirkan secara matang akan efektifitas implementasi peraturan daerah Zonasi Laut tersebut. Masyarakat tidak berharap nasib Peraturan Daerah Zonasi Laut akan sama dengan beberapa Peraturan Daerah lainnya, seperti Peraturan Daerah tentang Penyangga Harga Karet yang sampai saat ini tidak lebih sebagai pelengkap administrasi pemerintahan saja. Hal lain yang juga harus dipertimbangkan bahwa sebelum terealisasinya Peraturan Daerah Zonasi Laut, maka Pemerintah harus membuat program unggulan bagi masyarakat yang dapat dilaksanakan secara terstrukur dan terencana, dengan komitmen yang kuat, serta berkesinambungan bagi pemberdayaan ekonomi masyarakat. Artinya, lahirnya Peraturan Daerah Zonasi Laut Bangka Belitung benar-benar akan menjadi kepentingan bagi pemberdayaan kehidupan masyarakat, bukan kepentingan satu kelompok atau grup pelaku usaha tertentu. Wallahualambissawab.(***).

Related posts