by

Menakar Profesional dan Integritas Penyelenggara Pemilu di Babel

Oleh : Anggota Panwaslu Kabupaten Bangka Selatan 2016 – 2018, Koalisi Masyarakat Sipil serta Pegiat Literasi Pemilu.

Fery, ST

Penyelenggara Pemilu adalah lembaga yang menyelenggarakan Pemilu yang terdiri atas Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) sebagai satu kesatuan fungsi penyelenggaraan Pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Presiden dan Wakil Presiden secara langsung oleh rakyat, serta untuk memilih gubernur, bupati, dan wali kota secara demokratis.
Bedasarkan rilis oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) sejak terbentuk pada 2012. Hingga 8 Juni 2017, telah memutus 3.532 perkara dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu. Dari ribuan perkara yang ditangani DKPP, 448 orang penyelenggara pemilu dijatuhi sanksi pemberhentian tetap. Sedangkan sanksi lainnya berupa pemberhentian diberikan kepada 44 orang, serta teguran tertulis kepada 903 orang. “Untuk 2017 ada 439 jumlah teradu yang diputus. Rinciannya, 48 penyelenggara diberhentikan secara tetap, 18 diberhentikan sementara, 121 orang diberi peringatan tertulis. Kemudian ada tujuh yang diberhentikan dari jabatan ketua(Jppn.com).
Khusus di Bangka Belitung sudah ada penyelenggara pemilu yang kena sanksi dari DKPP, sanksi tersebut dari ringan hingga teguran keras oleh DKPP, baik Dari KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota maupun Bawaslu Provinsi (periode 2012-2017), ini harus jadi catatan khusus kita bersama , bahwa ada persoalan terkait profesional penyelenggara pemilu di babel, walaupun tidak semuanya. Mengingat banyaknya kasus dugaan pelanggaran kode etik, DKPP kedepannya harus banyak sosialisasi dan fokus pada pencegahan terkait Professional, integritas dan kemandiriaan penyelenggara pemilu, kemudian Bawaslu dan KPU harus berupaya semaksimal mungkin, untuk mengatasi adanya kesalahan dalam mekanisme pemilu. Di antaranya Pembinaan seluruh anggota Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/kota dan KPU di Provinsi, Kabupaten/kota sampai level paling bawah dan mekanisme rekrutmen di tingkat kabupaten/kota Karena data menunjukkan yang paling banyak diadukan itu di level tersebut.
Tentunya bukan hanya dilevel kabupaten/kota dilakukan pembinaan internal tetapi penyelenggara pemilu yang sifatnyanya ad hoc yaitu tingkat kecamatan dan kelurahan/desa serta dilevel TPS harus menjadi perhatian khusus, karena dari sinilah berawal dugaan pelanggaran, aduan maupun sengketa proses pemilu dan perselisihan hasil pemilu.
Ada beberapa contoh kasus dan aduan dari masyarakat sipil dan parpol peserta pemilu di berbagai daerah yang sempat heboh waktu pilkada serentak 2017 yang lalu, terkait etika, integritas dan ketidak professional penyelenggara pemilu yang diadukan atau dilaporkan ke DKKP, yang pertama kasus Penangkapan Komisioner KPU Kabupaten Garut dan Ketua Panwaslu Kabupaten Garut oleh Satgas Anti Politik Uang Bareskrim Polri, Sabtu 24 Februari 2018 yang lalu, ini mencoreng penyelenggara pemilu dan peristiwa tersebut telah menodai semangat dan integritas pemilu yang jujur dan adil. Yang kedua, Kasus Ketua KPU DKI Jakarta Sumarno terbukti melanggar kode etik penyelenggara pemilu, sanksinya berupa peringatan, DKPP tidak menjelaskan bentuk detail pelanggaran etik yang dilakukan Sumarno selaku Teradu. Namun berdasarkan rangkuman pengaduan, Sumarno diadukan ke DKPP oleh sejumlah pihak atas lima kasus dugaan pelanggaran etik.
Pertama, terkait pertemuannya dengan calon gubernur DKI Jakarta nomor urut tiga Anies Baswedan di TPS 29 saat dilaksanakan pemungutan suara ulang 19 Februari 2017. Kedua, Teradu tidak menindaklanjuti 28.000 pengaduan warga masyarakat pemilik KTP yang disampaikan ke Rumah Lembang, di mana para pemilik KTP tersebut tidak mendapat hak pilih, seperti yang terjadi di TPS 37 Kelurahan Tegal Alur, Kalideres, Jakarta Barat. Ketiga, Teradu tidak pernah mengumumkan kepada publik mengenai kedekatan khususnya dengan cagub Anies Baswedan yakni sebagai sesama mantan aktivis HMI MPO. Hal ini dinilai dapat merusak independensi Teradu selaku penyelenggara Pemilu. Keempat, Teradu pada kurun 2-8 Desember 2016 memasang profile picture di akun whatsapp miliknya dengan gambar demo aksi 212. Tindakan tersebut dipandang merupakan indikasi keberpihakan Teradu kepada kandidat tertentu. Dan yang Kelima Teradu bersama anggota KPU DKI Dahliah Umar serta Ketua Bawaslu DKI Mimah Susanti menghadiri pertemuan internal pasangan calon Ahok-Djarot di Hotel Novotel Mangga Dua pada 9 Maret 2017.
Tentunya, masih ada contoh kasus-kasus dan aduan didaerah yang lain yang ditujukan ke DKPP dan sudah ada putusanya termasuk yang ada di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Ini sebagai pelajaran untuk melakukan pembenahan dan intropeksi serta refleksi, sebagai acuan penyelenggara pemilu untuk bekerja secara professional dan menjaga integritas khususnya di Bangka Belitung, karena kita tahu sendiri masyarakat Bangka Belitung banyak yang masih acuh tak acuh dengan hal politik dan pemilu, beberapa indikatornya seperti : partisifasi pemilih kurang dari yg diharapkan, golput yang merupakan ekses dari sikap tidak acuh tersebut, kemudian ada sebagian dari masyarakat belum tahu nama ada atau tidak tercantum di DPS maupun DPT (kurang peduli) serta grafik kesenjangan laporan masyarakat dan temuan pengawas pemilu terhadap dugaan pelanggaran pemilu, tentu masih banyak lagi yang lainya. Namun untuk hal ini justru penyelenggara pemilu harus bekerja dengan teliti dan cermat serta professional, karena saya rasa masih ada sebagian masyarakat yang lain, partai politik peserta pemilu ikut memantau dan melakukan pengawasan terhadap kerja KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota maupun Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota di Bangka Belitung serta jajaran kebawahnya.
Kemudian hal yang lainya dan beberapa pasal yang sering atau dasar dari pengadu/pelapor untuk melaporkan ke DKPP, tetapi tidak menutup kemungkinan pasal-pasal lainya juga. adapun hal tersebuat diantaranya sudah diatur di Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 2 tahun 2017 Tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum
Dalam hal ini, hanya mengambil contoh 3 pasal saja, yang pertama pasal 6 (1) Untuk menjaga integritas dan profesionalitas, Penyelenggara Pemilu wajib menerapkan prinsip Penyelenggara Pemilu; (2) Integritas Penyelenggara Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada prinsip: a. Jujur b.Mandiri; c. Adil d. Akuntabel; (3) Profesionalitas Penyelenggara Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada prinsip: a. berkepastian hukum b. Aksesibilitas, c. Tertib, d. Terbuka, e. proporsional; f. professional, g. Efektif , h. Efisien dan i Kepentingan umum.(penjelasan di Peraturan DKPP Tahun 2017 Tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum).

Yang kedua Pasal 8 dalam melaksanakan prinsip mandiri, Penyelenggara Pemilu bersikap dan bertindak: a. netral atau tidak memihak terhadap partai politik, calon, pasangan calon, dan/atau peserta Pemilu;
Dan yang ketiga Pasal 10 soal dalam melaksanakan prinsip adil, Penyelenggara Pemilu bersikap dan bertindak: a. memperlakukan secara sama setiap calon, peserta Pemilu, calon pemilih, dan pihak lain yang terlibat dalam proses Pemilu; c. menjamin kesempatan yang sama bagi pelapor atau terlapor dalam rangka penyelesaian pelanggaran atau sengketa yang dihadapinya sebelum diterbitkan putusan atau keputusan; dan d. mendengarkan semua pihak yang berkepentingan dengan kasus yang terjadi dan mempertimbangkan semua alasan yang diajukan secara adil.(inilah 3 pasal yang sering dijadikan dasar pelapor untuk ditujuakan ke DKPP).
Kemudian Penulis berpandangan seharusnya KPU Provinsi , KPU Kabupaten / Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan jajaran dibawahnya serta Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan dan jajaran dibawahnya untuk berpedoman kepada Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 2 tahun 2017 Tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum, tetapi saya hanya mengambil contoh pasal 8 huruf (k) menyatakan secara terbuka dalam rapat apabila memiliki hubungan keluarga atau sanak saudara dengan calon, peserta Pemilu, dan tim kampanye.
Tentunya, masih banyak pasal –pasal yang lain di peraturan DKPP No. 2 Tahun 2017 yang terang dan jelas mengatur kode etik dan perilaku Penyelenggara pemilu, yang mau dan tidak mau harus patuh dan dipedomanin oleh penyelenggara pemilu, salah satu contoh seperti pasal 8 huruf (K) inilah yang bisa menimbulkan kesan publik dan partai politik peserta pemilu, bahwa setidak tidaknya penyelenggara pemilu sudah mencerminkan prinsip mandiri sudah terbuka ke publik kalau penyelenggara pemilu menyatakan secara terbuka dalam rapat-rapat dengan partai politik peserta pemilu maupun masyarakat apabila memiliki hubungan keluarga atau sanak saudara dengan calon legislatif, calon anggota DPD dan tim kampanye, ini penting juga sebagai peringatan pada penyelenggara pemilu untuk bisa menjaga netralitas dan independesinya.

Pasal 8 dan huruf k inilah yang saya maksud, supaya penyelenggara pemilu khusunya di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ini untuk melaksanakannya, tentunya dimulai dulu di tingkat Provinsi dan Kabupaten/kota, Kecamatan kemudian hingga jajaran dibawahnya. Ini penting juga dilakukan dalam membangun demokrasi yang berperadaban, dimulai dari penyelenggara pemilu, mudah-mudahan diikuti peserta pemilu dan lainya, karena sejatinya pemilu bukan soal kalah dan menang, disitu ada nilai –nilai kebersamaan, spotivitas, keterbukaan dan kejujuran merupakan kualitas dan keadaban.

Selanjutnya pasal 8 huruf (l). menghindari pertemuan yang dapat menimbulkan kesan publik adanya pemihakan dengan peserta Pemilu tertentu. Untuk pasal ini kadang – kadang penyelenggara pemilu lupa dan tidak memperhatikan dengan betul bahwa mereka ini penyelenggara pemilu yang harus patuh terhadap Kode Etik dan perilaku penyelenggara pemilu, pertemuan –pertemuan di warung kopi, restoran, atau tempat – tempat umum maupun pribadi sedapat mungkin dihindari untuk menghindari kesan publik adanya pemihakan dengan peserta Pemilu tertentu.
Kedepannya, penyelenggara pemilu khususnya di Bangka Belitung harus berkerja secara professional, karena sekitar 61 persen oknum yang terbukti melakukan pelanggaran kode etik sebagian besar berupa pelanggaran profesionalisme, tak sesuai prosedur, tak cermat, tak teliti, dan lain-lain. Karena ada lima syarat pemilu demokratis yang melahirkan pemimpin yang bertanggung jawab terhadap rakyat. Di antaranya regulasi yang demokratis dan tegas, peserta pemilu yang taat aturan, pemilih yang cerdas dan partisipatif, birokrasi netral, serta penyelenggara yang profesional dan berintegritas.
Salah satu syarat pemilu demokrasi adalah penyelenggara pemilu yang professional dan berintegritas, bagaimana mau menghasilkan pemilu yang demokratis kalau penyelenggaranya tidak berkompeten dan tidak berintegritas. Saat kita berbicara mengenai profesionalisme harus ada tolak ukur, baik dalam sisi kompetensi maupun etika. Dan karena penyelengara pemilu merupakan jabatan publik, maka ukuran itu harus dapat dipertanggungjawabkan menurut undang-undang. Jadi profesionalisme adalah satu kesatuan antara kompetensi dengan kepatuhan pada etika yang terkandung dalam setiap profesi. Begitu juga dengan integritas, salah satunya adalah pendapat Butler dalam Wasesa (2011:48) mengkonsepkan integritas sebagai sebuah reputasi, dalam konteks organisasi seseorang dapat dipercaya karena kejujurannya. Intergritas berasal dari kata latin integrate yang artinya memberi tempat dalam suatu keseluruhannya. Sedangakan menurut kamus besar bahasa Indonesia integritas berarti mutu, sifat atau keadaan yang menunjukan kesatuan yang utuh, sehingga memiliki potensi dan kemampuan yang memancarkan kewibaan dan kejujuran.
Akhir-akhir ini banyak lembaga-lembaga pemantau pemilu maupun masyarakat dengan pengawasan partisifatif turut mengawasi penyelenggaraan pesta demokrasi dan mengawasi kerja penyelenggara pemilu, baik Pilkada Serentak maupun Pemilu 2019. Maka dari itu, wajib hukumnya penyelenggara pemilu harus bekerja professional dan berintegrias. Kalau itu tidak dilakukan tentunya akan ada aduan –aduan serta laporan dan melaporakan sesama peserta pemilu maupun masyarakat ke Bawaslu terkait dugaan Pelanggaran pemilu maupun ke DKKP lansung terkait perilaku dan etika penyelenggaraa pemilu, seiring bertambah tugas dan wewenang penyelenggara pemilu terutama Bawaslu dan jajarannya tentunya kalau dalam bekerja tidak cermat dan tidak teliti peluang kena sanksi DKPP akan besar.
Tentunya apa yang kita inginkan yaitu keberhasilan pemilu 2019 sangat penting karena menyangkut hasil pemilu yang harus memiliki legitimasi, dapat diterima oleh semua pihak, untuk menjaga stabilitas politik yang demokratis, agar pembangunan bangsa dan kesejahteraan masyarakat dapat dicapai, terutama di provinsi Kepulauan Bangka Belitung.semoga!!!.(***).

Comment

BERITA TERBARU