by

Menakar Kegentingan Diterbitkannya PERPPU Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme

Oleh: Febry Aginta Ginting, SH
Alumni Fakultas Hukum UBB 2016/Staf Hukum Penindakan & Pelanggaran Bawaslu Kota Pangkalpinang

Febry Aginta Ginting, SH

Kata teroris (pelaku) dan terorisme (aksi) berasal dari kata”terere” yang artinya membuat gemetar atau menggetarkan. Dalam Undang-undang 15 tahun 2003 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme, yang dimaksud dengan terorisme adalah perbuatan melawan hukum secara sistematis dengan maksud untuk menghancurkan kedaulatan bangsa dan negara dengan membahayakan bagi badan, nyawa, moral, harta benda dan kemredekaan orang atau menimbulkan kerusakan umum atau suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara luas, sehingga terjadi kehancuran terhadap objek vital-vital yang strategis, kebutuhan pokok rakyat, lingkungan hidup, moral, peradaban, rahasia negara, kebudayan, penindakan, perekonomian, teknologi, perindustrian,fasilitas umum, atau fasilitas internasional.

Bangsa Indonesia kembali mengalami Aksi teror yang dilakukan oleh Terorisme diberbagai tempat di indonesia antara lain kerusuhan di Mako Brimob yang diperkasi oleh Narapidana Terorisme yang menewaskan 6 Anggota Kepolisian, Teror Bom di tiga gereja di surabaya yang menewaskan 18 orang, di Rusunawa Wonocolo Sidoarjo yang menewaskan 3 orang serta aksi bom bunuh diri yang dilakukan oleh teroris di Poltabes surabaya yang menewaskan 4 orang.

Rangkaian peristiwa aksi teror yang dilakukan oleh terorisme tersebut mendapat perhatian sangat serius dari Pemerintah. Bahkan Presiden Joko Widodo mengancam akan menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPPU) tindak pidana terorisme jika DPR tidak juga merampungkan pembahasan revisi Undang-undang Terorisme hingga bulan juni tahun 2018 ini.

Presiden dibuat kesal oleh lambatnya DPR dalam mengesahkan Revisi Undang-undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme, padahal pemerintah telah memberikan Draff Revisi Undang-undang tersebut sejak bulan Februari tahun 2016.

Presiden Joko Widodo beranggapan bahwa Revisi Undang-undang tersebut, diperlukan dalam rangka memberikan payung hukum bagi kepolisian untuk menindak tegas segala sesuatu yang berhubungan dengan Terorisme.

Mengapa Undang – Undang Terorisme Perlu Direvisi?
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 berasal dari Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2002 yang disahkan menjadi Undang-undang. PERPPU tersebut diterbitkan oleh Presiden Megawati Soekarno Putri saat itu, akibat peristiwa bom Bali I pada 12 Oktober tahun 2002 yang menewaskan 202 jiwa, dan korban luka-luka sebanyak 209 jiwa hingga membuat indonesia menjadi perhatian dunia internasional.

Pada saat itu, Indonesia belum memiliki Undang-Undang atau peraturan yang mengatur tentang tindak pidana terorisme, sehingga pada saat itu pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2002.

Undang-undang yang awalnya merupakan PERPPU ini, dibentuk sebagai respon sebagai serangan terhadap Bom Bali I akibat pada saat itu, terjadi kekosongan hukum, karena tidak dimungkinkan membuat undang-undang secara prosedur biasa, karena akan memerlukan waktu yang cukup lama, sedangkan pada saat itu keadaan sangat mendesak dalam penanganan penegakan hukum tindak pidana terorisme yang perlu diselesaikan untuk mendapatkan kepastian hukum.

Undang-undang Nomor 15 Tahun 2003 ini, memiliki kelemahan dalam aspek subtansi hukum meliputi sifat penegakan hukumnya yang bersifat Reaktif (reactive law enforcement) yang penegakan hukumnya dapat dilakukan ketika perbuatannya menimbulkan akibat bagi korban dan masyarakat.

Sebagai kejahatan yang luar biasa (extraordinary crime) penegakan hukum terhadap tindak pidana terorisme harus dilakukan dengan cara luar biasa pula. Dalam melakukan Penegakan hukum tindak pidana terorisme tidak dapat hanya mengandalkan pendekatan hukum pidana yang konvensional yang didasarkan pada prinsip Mens Rea dan Actus Reus yang artinya perbuatan jahat tersebut dikatakan terbukti jika ada niat, tindakan, serta akibat dari perbuatan tersebut.

Terorisme merupakan kejahatan terhadap kemanusian (crime against humanity) sehingga proses penanganan dan pemberantasan terorisme di indonesia harus melibatkan semua pihak serta dapat melakukan pencegahan melalui penindakan tanpa menunggu akibat bagi korban dan masyarakat dalam pemberantasan tindak pidana terorisme di indonesia.

Penerbitan Perppu Terorisme oleh Presiden
Pasal 22 UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 memberikan hak kepada Presiden untuk menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang dalam keadaan kegentingan yang memaksa. Walaupun konstitusi yang berlaku saat ini tidak ada penjelesan mengenai pengertian keadaan kegentingan yang memaksa tersebut, akan tetapi Mahkamah Konstitusi dalam Putusan MK Nomor 138/PUU-VI/2009 berpendapat terdapat 3 (tiga) syarat untuk menentukan adanya kegentingan yang memaksa sebagaimana dimaksud oleh Pasal 22 ayat (1) UUD 1945 untuk mengeluarkan Perppu yaitu: a) Adanya keadaaan yaitu kebutuhan yang mendesak untuk menyelesaikan masalah hukum secara cepat berdarkan undang-undang; b) Undang-undang yang dibutuhkan tersebut belum ada sehingga terjadi kekosongan hukum, atau ada undang-undang tetapi tidak memadai; c) Kekosongan hukum tersebut tidak dapat diatasi dengan cara membuat undang-undang secara prosedur biasa karena akan memerlukan waktu yang cukup lama, sedangkan keadaan yang mendesak tersebut perlu kepastian untuk diselesaikan.

Penerbitan PERPPU Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme dapat dilakukan oleh Presiden Joko Widodo dikarenakan kebutuhan yang mendesak terhadap regulasi pemberantasan tindak pidana terorisme akibat Undang-undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme tidak memadai.

Rancangan Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yang berada di DPR memakan waktu yang cukup lama sehingga Pemerintah dalam hal ini dapat menerbitkan Perppu. Dalam Undang-undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, Kepolisian dapat bertindak ketika peristiwa Teror terjadi, sebelum kejadian terjadi kepolisian hanya dapat melakukan pengawasan saja.

Tentu hal tersebut menjadi sangat berbahaya, dan hal itu sama dengan membiarkan sel-sel teroris berkembang di Indonesia, walaupun kepolisian mengetahui adanya rencana untuk melakukan Teror, kepolisian tidak melakukan penindakan selama hal tersebut belum terjadi.

Tetapi, penerbitan PERPPU oleh Presiden juga harus diajukan ke DPR dalam bentuk pengajuan Rancangan Undang-undang tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang menjadi Undang-undang. Terhadap persetujuan tersebut, maka keputusan DPR adalah memberikan persetujuan atau tidak memberikan persetujuan. Pada Pasal 22 ayat 3 UUD 1945 menyebutkan bahwa dalam hal Perrpu tersebut tidak mendapat persetujuan, maka peraturan pemerintah tersebut harus dicabut.

Persetujuan DPR itu sangat penting, karena lembaga DPR lah yang memiliki kekuasaan legislatif dan menilai secara objektif ada atau tidaknya kegentingan yang memaksa.

Atas hal tersebut tentunya Penerbitan PERPPU akan menjadi sangat riskan diterbitkan apabila nantinya tidak mendapat persetujuan DPR walapun secara konstitusi mengatur walaupun PERPPU belum dibahas oleh DPR, konsekuensi hukum dari PERPPU tersebut ada. Artinya, PERPPU dapat dilaksanakan karena sudah berlaku dan memiliki kedukan yang setingkat dengan Undang-undang sebagaimana yang terdapat dalam pasal 7 ayat 1 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Rakyat tidak mau tahu apakah dengan Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang regulasi tersebut ada. Rakyat mau Indonesia aman dan bebas dari teror yang dapat merusak tatanan kebangsaan indonesia dan ideologi pancasila.

Mari antar Pemerintah dan DPR untuk lebih mementingkan kepentingan rakyat Indonesia daripada kepentingan Ego masing-masing lembaga. #KamitidaktakutTeroris.(****).

Comment

BERITA TERBARU