Mempertimbangkan Kembali Wacana Penghapusan Mata Pelajaran Bahasa Inggris

  • Whatsapp

Oleh: Okmi Astuti, M.Pd
Guru SMKN 3 Pangkalpinang

Baca Juga

Perubahan Menteri di Pemerintahan juga menyebabkan perubahan dalam Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan. Salah satunya datang dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI. Nadiem Makarim Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Kabinet Indonesia Maju mempunyai 5 kebijakan yang akan Ia terapkan.

Kebijakan yang dimaksud dikutip dari TEMPO.CO, Pertama, prioritaskan pendidikan karakter dan pengamalan Pancasila. Kedua, potong semua regulasi yang menghambat terebosan dan peningkatan investasi. Ketiga, kebijakan pemerintah harus kondusif untuk menggerakkan sektor swasta agar meningkatkan investasi di sektor pendidikan. Keempat, semua kegiatan pemerintah berorientasi pada penciptaan lapangan kerja dengan mengutamakan pendekatan pendidikan dan pelatihan vokasi yang baru dan inovatif. Kelima, memperkuat teknologi sebagai alat pemerataan baik daerah terpencil maupun kota besar untuk mendapatkan kesempatan yang sama dalam pembelajaran.

Sementara, Pengamat Pendidikan Muhammad Abduhzen berpendapat bahwa kualitas guru menjadi hal yang paling utama dalam kebijakan Menteri Kabinet Indonesia Maju tersebut. Kebijakan yang telah ditetapkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan diharapkan dapat menggebrak kualitas dan kemajuan pendidikan di Indonesia.

Namun, ada yang mengganjal di hati Penulis sebagai seorang guru, ketika adanya salah satu satu usulan dari 10 usulan yang disampaikan dalam pertemuan antara Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim dengan 22 organisasi guru pada tanggal 4 November 2019 lalu, yang dikutip dari jpnn.com.

Salah satu usulan tersebut adalah Bahasa Indonesia, Matematika, Bahasa Inggris dan Pendidikan Karakter berbasis agama dan Pancasila menjadi mata pelajaran utama di Sekolah Dasar, dan karena itu, Pembelajaran Bahasa Inggris di SMP dan SLTA (SMA/SMK) dihapuskan, karena seharusnya sudah dituntaskan di SD. Pembelajaran bahasa Inggris fokus ke percakapan, bukan tata bahasa.

Penulis sebagai pengajar bahasa Inggris misalnya masih bertanya-tanya apakah benar wacana tersebut akan diterapkan tanpa adanya uji coba terlebih dahulu? Atau paling tidak melihat ataupun terjun langsung ke daerah-daerah, apakah wacana tersebut memenuhi kebutuhan siswa? Pada dasarnya kemampuan anak atau siswa dari satu keluarga dengan keluarga lainnya berbeda-beda.

Bayangkan kalau wacana tersebut diterapkan secara langsung tanpa adanya sosialisasi dan tanpa melihat keaadaan atau kemampuan siswa, Penulis khawatir akan sis-sia. Kenapa tidak di coba terlebih dahulu, di pantau pelaksanaanya, kemudian divalidasi dan evaluasi, jika memang berhasil di suatu tempat apakah akan berhasil juga di tempat yang lain.

Indonesia terdiri dari 34 provinsi, yang artinya Indonesia adalah negara yang sangat luas yang jaraknya antar satu provinsi dengan provinsi yang lain sangat jauh. Jangan lupa, Indonesia kaya akan bahasa daerah, belum tentu siswa yang tinggal di daerah-daerah bahasa Indonesia nya sudah lancar. Bagaimana jadinya kalau diajarkan bahasa Inggris hanya de sekolah dasar saja.

Memang mengajar adalah tugas Guru, tapi mohon pertimbangkan pelaksanaannya. Kurikulum 13 saja sampai saat ini, masih membingungkan bagi banyak Guru ditambah pula wacana penghapusan beberapa mata pelajaran tersebut.

Nampaknya, sudah dipikirkan secara matang wacana penghapusan beberapa mata pelajaran tersebut, khususnya bahasa Inggris. Semenjak munculnya kurikulum 13 pelajaran bahasa Inggris dipangkas menjadi 2 jam, kemudian muncul kurikulum 13 edisi revisi yang menambahkan satu jam menjadi 3 jam untuk pelajaran bahasa Inggris, sementara di SD bahasa Inggris ditiadakan.

Nah, setelah adanya Menteri Pendidikan dan Kebudayaan baru tahun 2019, terjadilah kebalikan dari kurikulum 2013, bahasa Inggris hanya diajarkan di SD saja, dan ditiadakan di tingkat sekolah menengah pertama dan sekolah menengah atas.

Penulis belum mengerti alasan penting apa yang membuat Menteri Pendidikan dan Kebudayaan setuju dengan wacana tersebut. Menurut Penulis, bahasa Inggris sangat penting dalam revolusi industri 4.0. Jadi, tidak perlu dihapus. Biarkan mata pelajaran bahasa Inggris tetap diajarkan di semua tingkat, dan yang perlu dilakukan adalah merevisi kurikulumnya.

Selama ini, pelajaran bahasa Inggris merupakan salah satu mata pelajaran UN, dan soal-soal bahasa Inggris yang muncul tidak lepas dari tata bahasa dan pemahaman serta listening.

Bagaimana Penulis dan para Guru bahasa Inggris menekankan pada speakingnya sementara di soal ujian nasional meniadakan skill tersebut? Hal ini sebenarnya bisa menjadi bahan pertimbangan mengapa siswa tidak mampu menguasai bahasa Inggris? Padahal telah diajarkan dari sekolah menengah pertama. Tapi, apabila target pengajarannya adalah speaking, mungkin siswa – siswi akan mampu berkomunikasi dalam bahasa Inggris dan lambat laun mampu membuat bahasa Inggris menjadi bahasa kedua.

Untuk mencapai target tersebut berarti bahasa Inggris tetap harus diajarkan di semua tingkat, bukan dihapus. Untuk terwujudnya komunikasi tersebut, maka sangat diperlukan kerja sama antara pemerintah dengan satuan pendidikan, orang tua, masyarakat dan semua warga negara.

Penulis sangat setuju jika Mendikbud mengatakan penekanan pengajaran bahasa Inggris pada percakapan saja. Artinya, beliau paham akan pengajaran bahasa Inggris selama ini. Tapi, mohon untuk mempertimbangkan kembali wacana penghapusan mata pelajaran bahasa Inggris di level SMP dan SMA/SMK tersebut.

Boleh melihat ke depan dan mencontoh negara maju dalam penerapan kurikulum, akan tapi tolong dipertimbangkan terlebih dahulu, apakah cocok dan sesuai dengan kondisi warga negara Indonesia. Asumsi Penulis, jika wacana ini diterapkan di kota-kota besar seperti Jakarta misalnya, besar kemungkinan akan terwujud, namun pertimbangkan kembali, kemampuan peserta didik sangat berbeda antara satu daerah dengan daerah lain, apalagi jika ada sekolah yang rata-rata kemampuan peserta didiknya menengah ke bawah, apakah nggak sia-sia nantinya.

Jika wacana tersebut benar adanya, bagaimanakah nasib Guru-guru yang telah lama mengajar di tingkat SMP dan SMA/SMK? Mau dikemanakan Guru yang mengampu mata pelajaran tersebut? Satu daerah saja ada ratusan Guru, bagaimana dengan seluruh Indonesia? Apakah guru-guru tersebut akan dinonjobkan atau di pensiun dinikan? Atau bagaimana? Mohon dikaji kembali wacana yang akan dijadikan kebijakan, jangan sampai kebijakan yang akan dibuat membuat warga negara semakin terpuruk dalam ketidakjelasan.

Apapun bentuk kibijakannya, tolong disosialisasikan secara langsung, jangan sampai kebingungan melanda negeri tercinta ini. Penulis juga menginginkan perubahan, tetapi perubahan yang bisa diterima dengan akal sehat.

Penulis bersama Guru bahasa Inggris juga menginginkan kesejahteraan, tapi apa daya, kami Guru hanyalah rakyat jelata. Semoga apa yang dicita-citakan dalam UUD 1945 terlaksana dengan adil demi kemakmuran rakyat. (***)

Related posts