Membangun Kebijakan Publik Inovatif dengan Birokrasi Agile di Era Milenial

  • Whatsapp

Oleh: Angga Adi Saputra

Mahasiswa Stisipol Pahlawan 12 Sungailiat Bangka

Read More

Kebijakan publik yang inovatif tidak harus selalu bergantung kepada suatu ide atau gagasan formalitas maupun ilmu pengetahuan, tetapi landasan dari esensi sebuah kebijakan merupakan cara menyelesaikan sebuah permasalahan yang merupakan tonggak awal implementasi keputusan. Kebijakan inovatif tersebut diwujudkan melalui pondasi yang terintegrasi seperti sumber daya manusia yang berkualitas, lingkungan kerja yang dinamis, keselarasan dengan ilmu pengetahuan baru, serta kolaborasi pihak masyarakat dengan elemen lainnya. Oleh karena itu, dalam konteks ini, dibutuhkan suatu gagasan terbaru dalam kebijakan, terutama dalam pengurusan birokrasi.

Birokrasi merupakan bagan tubuh terpenting di pemerintahan. Semua masyarakat membutuhkan birokrasi, terutama sebagai bentuk timbal balik dari kehidupan bernegara. Namun, kerap disesalkan ketika di lapangan gebrakan inovatif memangkas administrasi dalam pengurusan masih minim terjadi, sehingga menyebabkan banyaknya keluhan serta protes dari masyarakat bahwa rumitnya berurusan dengan administrasi. Akibatnya, kebanyakan orang enggan untuk berkecimpung dalam birokrasi dan lebih memilih jalur lain berupa pembiayaan mandiri kepada oknum tertentu, karena berbelitnya birokrasi tersebut.

Konsep Agile hadir memberikan solusi dan tawaran tentang perpekstif dari sebuah paradigma organisasi yang baru, terutama birokrasi. Terminologi agile digunakan oleh para pengembang software untuk mengefisiensikan penggunaan metode dan praktik di bidang teknologi serta digital yang lebih tanggap terhadap kebutuhan pelanggan. Dalam perkembanganya agile juga diterapkan untuk meningkatkan struktur, proses, perilaku dan budaya birokrasi publik (Cooke ; 2012). Mengapa akhir-akhir ini, banyak negara di dunia yang mengadopsi paradigma agile? Hal tersebut terjadi, karena mereka menyadari bahwasanya untuk bekerja lebih fleksibel, strategis, dan adaftif guna menghasilkkan suatau perubahan kebijakan dan layanan publik yang lebih baik. Artinya, agile bukanlah suatu tujuan utama, melainkan item untuk persyaratan yang mendorong agar birokrasi publik menjadi lebih strategis, apalagi di era milenial sekarang yang disertai bonus demografi.

Kita ketahui saat ini, generasi milenial bukanlah hal yang tabuh, generasi dengan bonus demografi setelah generasi X memiliki ciri khusus tersendiri. Tidak ada kepastian dalam batas waktu, menjadikan awal dan akhir kelompok tersebut suatu hal yang unik. Namun, berdasarkan hasil penelitian, generasi milenial menggunakan awal tahun 1980-an sebagai tanda kelahiran dan pertengahan tahun 1990-an hingga awal 2000-an sebagai akhir kelahiran. Artinya, tepat di zaman sekarang, kita telah berada dalam ruang lingkup tersebut, dimana generasi milenial di dominasi dengan usia produktif. Hal ini, menggambarkan bahwasanya pengurusan administrasi untuk keperluan tertentu seperti persiapan berkas yang memakan banyak waktu, biaya, serta tenaga ketika melamar pekerjaan dan sebagainya tidak akan efektif pada era ini, jika tidak memiliki terobosan terbaru.

Oleh karenanya, bonus demografi dan pertumbuhan penduduk  terus menerus memberikan kesan tersendiri terhadap pemerintah apalagi birokrasi. Birokrasi merupakan administrasi mendasar yang masyarakat perlukan. Tetapi, dengan pertumbuhan penduduk yang tidak teratur dan membludak, menjadikan problem intern tersendiri bagi pemerintah untuk birokrasi. Inovasi agile merupakan hal yang dibutuhkan untuk mengatasi hal ini, kreatifitas melalui ide dan gagasan untuk solusi permasalahan ini, sangat dibutuhkan. Era milenial bersamaan dengan revolusi industri 4.0 ( Four point Zero), adalah solusi yang tepat di era tekonologi, dimana dunia sudah berada di genggaman manusia. Perlunya peluncuran fitur-fitur baru tentu akan memudahkan proses selama hidup bernegara seperti konsep agile. Sehingga semua masyarakat bisa dengan mudah mengaksesnya.

Dengan adanya inovasi tersebut, diharapkan akan memudahkan dan membantu masyarakat menjadi lebih teratur serta tidak berbelit ketika bertemu birokrasi, sehingga dapat memberikan kesan mendalam pada generasi milenial, dan menjadikan birokrasi agile tersebut birokrasi bertaraf kelas internasional.

Namun, disadari bahwa tantangan dalam menerapkan paradigma agile tidaklah mudah. Birokrasi di tuntut untuk dapat menciptakan pelayanan publik yang bukan bersifat oine suits for all, tetapi justru personalized. Cara kerja birokrasi publik selama ini, dirasa masih banyak kekurangan, sehingga dibutuhkan suatu kebijakan yang inovatif, seperti yang telah penulis uraikan sebelumnya. Birokrasi publik yang menerapkan paradigma agile ini, akan merespons dengan cepat dan efektif setiap perubahan melalui penyesuaian kebijakan dan pelayanannya, sehingga nantinya tercipta birokrasi untuk kehidupan yang lebih baik. (***)

Related posts