Membangun Hukum Bersama Lanal Babel

  • Whatsapp

Oleh: Arka’a Ahmad Agin
Pemerhati Sosial

Arka’a Ahmad Agin

Polemik pertambangan timah antara legal atau ilegal terus terjadi di Bangka Belitung. Polemik itu terjadi karena perebutan kepentingan antar pelaku bisnis pertimahan. Pemerintah dan aparat penegak hukum sepertinya tak berdaya menyelesaikan permasalahan praktik penambangan ilegal di daerah ini. Oleh karena itu, dibutuhkan institusi yang kuat untuk mengambil alih peran penegakan hukum tersebut. Pangkalan TNI Angkatan Laut Bangka Belitung (Lanal Babel) hadir untuk mencari solusi meluruskan benang kusut pertimahan dari praktik penambangan ilegal. Hal ini dinilai strategis karena Pangkalan Angkatan Laut Babel merupakan lembaga pertahanan dan keamanan negara yang memiliki tanggung jawab menjaga aset negera dan membina kesadaran hukum bagi masyarakat. Bahkan, dalam sektor pertambangan timah, Lanal Bangka Belitung telah menetapkan langkah-langkah konkret yang progresif dalam memberikan kesadaran hukum bagi seluruh pelaku usaha dan masyarakat. Lanal Bangka Belitung hadir untuk membina masyarakat melakukan kegiatan penambangan timah legal. Pada sisi lain, Lanal Bangka Belitung akan memberikan sanksi tegas berdasarkan aturan hukum yang adil kepada siapapun pelaku ilegal di wilayah laut Bangka Belitung.

Lanal Bangka Belitung bukan ingin menutup kegiatan usaha masyarakat. Akan tetapi, justru sebaliknya, Lanal Bangka Belitung membuka kesempatan berusaha atau bekerja seluasnya bagi masyarakat secara legal. Masyarakat diharapkan untuk beralih dari kegiatan penambangan ilegal menuju penambangan legal. Melalui penambangan legal, maka masyarakat akan terjamin kondusifitas melakukan usaha penambangan timah tanpa harus berurusan dengan permasalahan hukum selama peraturan yang ada dipatuhi. Bijih timah hasil produksi penambangan pun harus diserahkan kepada negara melalui PT. Timah (Persero) Tbk sebagai Badan Usaha Milik Negara yang memiliki core bisnis pertimahan.

PT. Timah (Persero) Tbk memiliki tanggung jawab untuk meningkatkan produksi sehingga seluruh bijih timah rakyat harus ditampung dan diberikan imbal jasa pertambangan sesuai dengan keputusan manajemen perusahaan. Penampungan bijih timah masyarakat sebagai upaya untuk meningkatkan produksi perusahaan dan pendapatan perusahaan. Peningkatan pendapatan perusahaan tentu saja akan meningkatkan deviden perusahaan yang akan dibagikan kepada pemegang saham. Pemerintah selaku pemegang saham mayoritas akan diuntungkan apabila deviden PT. Timah (Persero) meningkat karena deviden tersebut akan meningkatkan pendapatan negara.

Direktur Utama PT. Timah (Persero) Tbk, M. Riza Pahlevi Tabrani dan Komandan Lanal Bangka Belitung, Letkol Laut Mohammad Taufik MMDS telah menandatangani Naskah Kesepakatan Kerjasama pada 8 Februari 2019. Substansi kerjasama tersebut adalah mengamankan timah sebagai aset negara dan melakukan penegakan hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu, Lanal Bangka Belitung dan PT. Timah (Persero) Tbk melakukan penataan dan pembinaan legalitas tambang rakyat. Akan tetapi, langkah tersebut tidaklah mudah. Ada saja pihak tertentu yang terus berupaya secara sistematis dan terstruktur untuk menggagalkan program kerjasama tersebut.

Hal itu dapat dibuktikan selama ini bahwa ketika PT. Timah (Persero) Tbk membangun kerja sama dengan pemerintah maupun institusi penegak hukum selalu tidak sesuai dengan ekspektasi. Seringkali langkah pembinaan penambangan ilegal menjadi penambangan legal mendapat tantangan dari masyarakat yang mengatasnamakan profesi tertentu sebagaimana terjadi pada penambangan timah legal yang berada di Izin Usaha Pertambangan (IUP) laut PT. Timah (Persero) Tbk. Ada saja sekolompok masyarakat yang mengatasnamakan nelayan melakukan aksi demonstrasi penolakan. Anehnya ternyata pendemo tersebut ada yang bukan berprofesi sebagai nelayan. Bahkan, masyarakat yang berprofesi sebagai nelayan mendukung kegiatan penambangan laut tersebut asalkan legal.

Pada sisi lain, ketika penambangan ilegal dilakukan pada lokasi wilayah laut yang sama, aksi penolakan dari kelompok masyarakat yang mengatasnamakan nelayan jarang terjadi meskipun kegiatan penambangan timah ilegal tersebut dilakukan selama bertahun-tahun. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa adanya aksi demonstrasi penolakan tidak lepas dari permainan pebisnis hitam di belakang layar. Para pebisnis hitam tersebut memang selama ini mengendalikan praktik penambangan ilegal. Berbeda halnya dengan aksi penolakan tambang timah laut di Belitung. Aksi tersebut memang murni menolak karena keinginan masyarakat dan pemerintah daerah ingin menjadikan laut Belitung bebas dari kegiatan tambang timah laut. Meskipun demikian, PT. Timah (Persero) Tbk tetap melakukan langkah-langkah persuasif kepada pemangku kepentingan di Belitung agar potensi aset negara yang kaya timah tersebut dapat diberdayakan menjadi sumber pendapatan negara.

Pada sisi lain, demostrasi penolakan yang mengatasnamakan nelayan pada kegiatan penambangan legal selama ini, juga tidak lepas dari upaya sistematis yang bertujuan melemahkan eksistensi PT. Timah (Persero) Tbk dan aparat penegak hukum. Para pebisnis hitam mencoba untuk menggagalkan PT. Timah (Persero) Tbk membina masyarakat melakukan kegiatan penambangan secara legal. Artinya, demostrasi penolakan tersebut tidak lepas dari peranan tangan-tangan Para pebisnis hitam mencoba mendikte sejauhmana soliditas kekuatan masyarakat dalam mendukung kegiatan penambangan legal yang dilakukan PT. Timah (Persero) Tbk setelah dibantu oleh aparat penegak hukum. Apabila masyarakat kurang solid, maka kegiatan penambangan tersebut seringkali dihentikan dengan alasan adanya penolakan. Permintaan penghentian bisa berasal dari pemerintah, DPRD, atau aparat penegak hukum. Semakin mengherankan lagi, ternyata setelah dihentikan beberapa saat penambangan kembali beroperasi, tetapi ilegal. Ketika kegiatan penambangan ilegal ini berlangsung kembali, tanpa adanya aksi penolakan dari kelompok masyarakat yang mengatasnamakan nelayan tersebut.

Adanya kenyataan tersebut, maka PT. Timah (Persero) Tbk menyadari bahwa dukungan Lanal Bangka Belitung sangat penting. Lanal Bangka Belitung memiliki peran strategis dalam mengamankan kegiatan produksi PT. Timah (Persero) yang berada di wilayah laut. Selain itu, upaya pencegahan maraknya praktik penambangan ilegal pada IUP Laut PT. Timah (Persero) Tbk harus didukung TNI Angkatan Laut sebagai institusi keamanan negara yang memiliki kekuatan mengamankan aset vital negara. Penguatan kerjasama antara PT. Timah (Persero) Tbk dengan Lanal Bangka Belitung diharapkan mampu memberikan impak yang besar bagi kondusifitas kegiatan bisnis perusahaan. Selain itu, penguatan kerjasama tersebut dapat menggerakan kesadaran hukum masyarakat penambang ilegal beralih menjadi penambangan legal. Masyarakat akan mendapatkan keuntungan yang multiplayer efek. Bukan hanya legal semata, tetapi aman, menguntungkan secara bisnis dan mendapat pembinaan.

Bagaimanapun pembinaan yang dilakukan PT. Timah (Persero) Tbk dan Lanal Bangka Belitung atas kegiatan penambangan legal merupakan langkah maju. Program ini sebagai upaya membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat. Kegiatan penambangan legal dapat mendukung kegiatan perekonomian masyarakat dan program pembangunan lainnya dengan cara memberikan bantuan dana corporate social responsibility (CSR) PT. Timah Tbk. Penambangan Timah legal sebagai wujud dukungan masyarakat kepada pemerintah melalui PT. Timah (Persero) Tbk dalam menyelamatkan aset negara dan meningkatkan pendapatan negara. Penambangan legal akan menutup pintu bagi pelaku bisnis hitam menjarah harta kekayaan negara tersebut.

Masifnya penambangan timah ilegal selama ini, baik di darat maupun di laut bukan hanya merugikan negara trilyunan rupiah, tetapi menyebabkan rusaknya lingkungan Bangka Belitung. Upaya pencegahan yang selama ini dilakukan belum mampu menghentikan praktik ilegal tersebut sehingga dibutuhkan peranan langsung dari Lanal Bangka Belitung. Hadirnya Lanal Bangka Belitung dinilai tepat dan efektif menjaga kondusifitas berusaha dan memberikan pembinaan kesadaran hukum bagi seluruh masyarakat yang bermitra dengan PT. Timah (Persero) Tbk. Program penataan memiliki target utama, yakni menyadarkan masyarakat dari kegiatan ilegal beralih menjadi legal. Penambangan legal sebagai wujud membangun budaya taat hukum bagi masyarakat dalam melakukan kegiatan usaha. Wallahualambissawab.(***).

Related posts