by

Membangun Desa Melalui Perhutanan Sosial

-Opini-83 views

Oleh: Tarunita Delima
Staf KPHP Jebu Bembang Antan Kabupaten Bangka Barat/Mahasiswi S2 PWK ITB

Sesuai amanat UU No. 6 Tahun 2014, tujuan Pembangunan Perdesaan adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui penyediaan pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan, yang sejalan dengan salah satu program Nawacita yaitu membangun Indonesia dari pinggiran untuk mewujudkan pemerataan pembangunan.
Desa sendiri sering dipersepsikan sebagai daerah yang memiliki bentang alam yang indah, asri dan masih didominasi oleh kegiatan pertanian dan bercocok tanam sebagai basis perekonomiannya. Sebagai daerah yang pada umumnya berbatasan dengan Kawasan Hutan, tidak dapat dihindari bahwasannya akan terjadi interaksi antara Desa dan Kawasan hutan, mengingat kawasan hutan memiliki potensi sumberdaya yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat desa untuk memenuhi kehidupan, dimana pemanfaatan tersebut harus dilakukan sesuai dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Oleh karena itu, terdapat larangan bagi siapapun untuk memasuki kawasan hutan tanpa izin dari pihak yang berwenang. Adanya larangan tersebut seringkali membuat kecemasan dan kekhawatiran masyarakat desa terutama yang menggantungkan kehidupan sehari-harinya dari kawasan hutan, sehingga larangan tersebut sering dianggap oleh masyarakat dan pihak desa sebagai penghambat pembangunan Perdesaan. Padahal sebenarnya sudah sejak lama Pemerintah meluncurkan berbagai program kehutanan yang bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat dengan mengakomodir partisipasi masyarakat dalam mengelola hutan sesuai fungsinya pada hutan produksi dan hutan lindung, namun dikarenakan kurangnya sosialisasi dan pendampingan menyebabkan masih banyak yang belum mengetahui program tersebut.
Salah satu bentuk program yang dimaksud tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: P.83/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2016 tentang Perhutanan Sosial, dimana terdapat 5 (lima) skema dalam program ini antara lain: Hutan Kemasyarakatan (HKm) yaitu hutan negara yang pemanfaatan utamanya ditujukan untuk memberdayakan masyarakat setempat, Hutan Desa (HD) yaitu hutan negara yang dikelola oleh desa melalui lembaga desa dan dimanfaatkan untuk kesejahteraan desa, Hutan Tanaman Rakyat (HTR) yaitu hutan tanaman pada hutan produksi yang dibangun oleh kelompok masyarakat untuk meningkatkan potensi dan kualitas hutan produksi dengan menerapkan silvikultur dalam rangka menjamin kelestarikan sumber daya hutan, Hutan Adat yaitu hutan yang berada di wilayah masyarakat hukum adat, dan Kemitraan kehutananan yaitu kerjasama masyarakat setempat dengan pengelola hutan dan pemegang izin kawasan hutan. Untuk mendukung program tersebut, Kementerian Lingkungan dan Kehutanan telah memprioritaskan pemenuhan target Perhutanan Sosial seluruh Indonesia seluas 12,7 juta Ha.
Upaya untuk meningkatkan perekonomian masyarakat desa melalui program Perhutanan Sosial ini, dilakukan dengan cara memberikan akses pengelolaan hutan secara legal dengan tetap menjaga kelestarian fungsi hutan. Akses tersebut akan diberikan pada mayarakat melalui : Kelompok Tani, Gapoktan, Koperasi, Lembaga Pengelola Hutan Desa (LPHD), Lembaga Adat dan Lembaga Masyarakat Desa Hutan. Kawasan Hutan yang akan diberikan izin yang dimaksud diarahkan pada areal-areal garapan masyarakat eksisting di dalam kawasan hutan, areal hutan yang sudah rusak dan tidak produktif lagi baik di Hutan Produksi dan Hutan lindung (sesuai skema). Kegiatan yang dapat dilakukan oleh masyarakat pemegang izin pada Hutan Produksi yaitu pemungutan atau pemanfaatan hasil hutan kayu sedangkan untuk Hutan Lindung, masyarakat hanya dapat mengambil hasil hutan bukan kayu. Jangka waktu izin Pemanfaatan pada Hutan Desa, Hutan Kemasyarakatan, dan Hutan Tanaman Rakyat berlaku selama 35 (tiga puluh lima) tahun. Satu hal yang perlu ditekankan adalah bahwa perizinan yang diberikan merupakan izin pemanfaatan, bukan izin kepemilikan berupa ‘sertifikat tanah’ sehingga kawasan hutan tidak diperbolehkan untuk diubah fungsinya, tidak boleh diperjualbelikan, dan tidak boleh diagunkan.
Pemberian akses masyarakat desa melalui perizinan ini dapat memberikan kesempatan yang lebih luas kepada masyarakat untuk terlibat aktif sebagai aktor dalam pengelolaan hutan. Dengan demikian peluang untuk memanfaatkan kawasan hutan bagi masyarakat untuk mensejahterakan dan mendukung pembangunan Perdesaanpun sebenarnya terbuka lebar. Ditambah lagi dengan adanya regulasi pendukung pembangunan Perdesaan, yaitu Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 tahun 2018 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019, dapat memberikan peluang pembiayaan untuk mendukung pengelolaan Perhutanan Sosial dalam hal pemberdayaan masyarakat, sehingga jelas bahwa pembangunan Perdesaan dapat bersinergi dengan program Perhutanan Sosial.(***).

Comment

BERITA TERBARU