by

Membaca Peluang Optimalisasi Pendapatan Daerah

-Opini-262 views

Oleh: Arka’a Ahmad Agin
Pemerhati Sosial

Arka’a Ahmad Agin

Beberapa media lokal memuatkan berita tentang polemik antara DPRD dengan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berkenaan dengan rasionalisasi APBD Bangka Belitung 2018, sehingga menggugah penulis untuk mencoba mengulas sedikit tentang permasalahan tersebut.

Rasionalisasi anggaran merupakan sebuah langkah politik yang bertujuan untuk penghematan (efisisiensi) anggaran dan peningkatan produktifitas kerja yang tepat sasaran (efektif). Rasionalisasi juga sebagai langkah preventif progresif untuk mencegah ketidakefektifan sasaran rencana pembangunan yang telah ditetapkan. Langkah ini juga sebagai pembuktian bahwa adanya keterbatasan dana daerah. Oleh karena itu, ke depan pemerintah daerah harus melakukan langkah tentang pentingnya membaca peluang optimalisasi sumber pendapatan daerah. Optimalisasi berarti adanya strategi yang baik dari pemerintah daerah untuk meningkatkan pendapatan daerah melalui penyusunan RAPBD yang mengedapankan asas efektif dan efisien. Tim pemerintah daerah selaku eksekutif harus mampu menyusun perencanaan untuk mengali potensi sumber pendapatan daerah, baik yang telah dijalankan pada tahun sebelumnya maupun sumber pendapatan daerah yang baru. Oleh karena itu, sejak awal sebelum ditetapkan bersama DPRD, tim eksekutif harus mampu menyusun perencanaan sumber pendapatan daerah yang benar-benar memiliki potensi capaian yang terukur bagi proses keberhasilan kegiatan pemerintahan yang akan dilaksanakan setelah ditetapkan.

Salah satu sumber utama pendapatan daerah adalah melalui pengelolaan pajak dan retribusi daerah. Pajak daerah dan retrisbusi daerah menjadi peluang optimalisasi penerimaan daerah yang telah diatur dalam undang-undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagai bentuk metamorfosis dari Undang-Undang Pajak dan Retrisbusi Daerah No. 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Secara substansial sebenarnya tidak banyak perubahan dari undang-undang tersebut.

Akan tetapi, Undang-Undang No 28 tahun 2009 secara komprehensif langsung mengatur sistim pemungutan pajak dan retrisbusi daerah, memperluas dan memperkuat sumber pendapatan pajak daerah sebagai local taxing power, memperluas objek pajak daerah dan retribusi daerah, menambah jenis pajak daerah dan retribusi daerah sebagai sumber pendapatan baru daerah, menaikkan tarif maksimum beberapa jenis pajak daerah, memberikan diskresi kepada kepala daerah untuk penetapan tarif pajak daerah dan sumber pendapatan lain dari pihak ketiga, mengatur sistem pengawasan dalam pengelolaan pajak dan retribusi daerah dan pengaturan sistem peruntukannya (aermarking), serta pemberian sanksi bagi objek pajak yang melanggar.

Semua aturan yang ditetapkan dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah tersebut menjadi salah satu strategi pemerintah pusat untuk menguatkan basis kemandirian daerah dalam menggali potensi pendapatan daerah. Artinya, pemerintah pusat menginginkan daerah mampu memberdayakan diri dalam menumbuhkan sumber ekonomi daerah untuk meningkatkan akselerasi pembangunan daerah. Optimalisasi daerah dalam meningkatkan pajak daerah dan retrisbusi daerah sebagai bagian dari optimalisasi kebijakan sistem pajak (tax system policy) dan impelementasi optimalisasi kebijakan hukum pajak itu sendiri (tax law policy). Daerah harus mampu menghadirkan sistem penguatan pemungutan pajak dan retrisbusi daerah (local taxing empowerment system) dengan menerapkan penyempurnaan atas ketidakefektifan dan ketidakefisiensian dalam sistem pengelolaan anggaran tahun sebelumnya. Tentu saja, kebijakan ini dilahirkan setelah melalui sistem evaluasi dan pengawasan yang baik.

Sektor unggulan lain untuk optimalisasi peningkatan pendapatan daerah melalui pemberdayaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Harus diakui bahwa eksistensi BUMD di daerah ini masih pasif. BUMD belum mampu menjadi motor utama penggerak sumber pendapatan daerah. Hal ini terjadi karena faktor sumber daya manusia BUMD yang tidak memiliki visioner ke-BUMD-an yang kuat. Padahal secara personal BUMD di Provinsi ini telah dipimpin oleh personal yang dianggap kompeten. Akan tetapi, senyatanya personal yang yang dipilih sebagai leader manajeman adalah orang yang telah mapan memiliki usaha di luar BUMD sehingga lebih fokus ke usaha lain. Faktor lain adalah disorientasi atas fokus bisnis. Tidak ada kejelasan bisnis utama (core business) apa yang harus dilakukan sehingga dalam tataran operasionalnya tidak mampu bergerak menjadi selayaknya lembaga bisnis. BUMD masih terjebak pada tataran rencana kerja semata tapi tidak mampu pada tataran eksekusi kegiatan yang menghasilkan uang dan menambah aset.

Akibatnya, modal BUMD hanya terkuras oleh pembiayaan operasional tanpa adanya perimbangan antara pendapatan dengan pengeluaran. Oleh karena itu, kompetensi personalitas SDM pada tataran manajemen harus dibenahi dan personal yang memiliki jiwa dan pemikiran ikhlas sebagai tim manajemen BUMD yang kuat dan memiliki visioner ke-BUMD-an menjadi kemutlakan dalam penataan organisasi BUMD ke depan.

Penguatan pembacaan peluang pendapatan daerah selain melalui pajak daerah dan distribusi daerah serta penataan sistem pengelolaan BUMD harus disertai juga dengan kesadaran yang kuat tentang pentingnya pembacaan secara internal kepemrintahan daerah itu sendiri dalam rangka mengurangi beban keuangan daerah, misalkan melalui langkah restrukturisasi organisasi, peningkatan kompetensi SDM daerah, sistem manajemen organisasi berbasis data dan informatika melalui sistem pelayanan publik bersifat online. Semua itu membuktikan bahwa daerah telah siap menawarkan konsepsi pengelolaan daerah dalam ketatnya persaingan global.

Tentu saja, muara akhir dari proses pencapaiannya adalah impelementasi kebijakan daerah dalam sistem tata kelola pemerintahan daerah yang bersih (good governance) dari maladministrasi dan korupsi. Oleh karena itu, kepala daerah harus senantiasa memperhatikan dan menekankan SDM aparatur daerah untuk membaca semua yang dipaparkan di atas menjadi peluang ekonomi sumber pendapatan daerah dan melakukan tindakan preventif melalui rasionaliasi anggaran apabila dinilai akan membebani keuangan daerah dengan mempertimbangkan asas efektifitas dan efisiensi. Tentu saja tindakan rasionaliasi anggaran harus diputuskan secara yuridis administratif bersama DPRD sebagai dasar legal standing kebijakan tersebut. Wallahua’lambissawab.(****).

Comment

BERITA TERBARU