by

Melahirkan Kepemimpinan Integratif Melalui Pilkada Demokratik

Oleh: Arka’a Ahmad Agin
Pemerhati Sosial

Arka’a Ahmad Agin

Ketatnya pertarungan Pilkada di daerah ini semakin hari semakin terasa. Semua pasangan calon memanfaatkan momentum kampanye untuk memperkuat sosialisasi diri dalam mensolidkan basis dukungan pemilih. Tampaknya waktu 1×24 jam sehari tidaklah cukup bagi setiap pasangan calon. Dalam pikiran setiap calon selalu muncul rencana untuk terus bergerak. Ada banyak pemilih yang ingin ditemui, dipengaruhi, dan diyakinkan sehingga jatuh hati untuk memilih pada hari H nanti. Pun banyak juga waktu dan dana yang harus disediakan untuk kegiatan kampanye tersebut. Para tim sukses pun semakin gencar memberikan masukan dan informasi tentang kondisi ter-update kepada pasangan calon.

Secara psikologis calon pun semakin panik. Semakin panik pasangan calon maka semakin baik bagi tim sukses untuk memanfaat momentum tersebut sehingga cost mobilisasi politik semakin lancar dan pengembangan strategi tim pun semakin variatif. Di sisi lain, KPU terus disibukkan dengan agenda pemantapan penyuksesan pelaksanaan Pilkada dan Badan Pengawas Pemilu terus mengawasi pergerakan pasangan calon dan tim suksesnya serta tak bosan menunggu laporan dari masyarakat atas pelanggaran pemilu. Bawaslu beserta jaringanya senantiasa memasang mata dan telinga untuk mencari informasi masyarakat tentang pasangan mana yang terindikasi bermain curang dan siap menjadi sasaran perkara pemilu, baik perdata maupun pidana.

Kondisi seperti ini, akan terus terjadi sampai hari pelantikan nanti. Siapapun pemenang Pilkada langsung harus sadar betul bahwa dibalik kemenangan ada banyak rasa ketidakpuasan dan banyak juga harapan. Rasa ketidakpuasan mungkin datang dari lawan yang kalah. Sementara banyak pengharapan datang dari para tim sukses pemenangan. Kondisi ini, tentu saja harus cepat diselesaikan oleh pasangan calon pemenang Pilkada. Euphoria kemenangan tidak bisa dielakkan, tetapi tidak boleh berkepanjangan karena tugas membangun daerah sudah didepan mata dan menuntut keseriusan sebagai langkah pembuktian dari janji-janji kampanye. Kepala daerah terpilih harus menyusun dengan matang bangunan harmonisasi antar seluruh stakeholder sehingga dinamika kepemimpinan daerah bisa berjalan dengan baik. Visi, misi dan program kerja yang disampaikan sebagai janji kampanye diaktualisasikan dalam berita acara daerah menjadi peraturan daerah yang berisikan Visi, Misi, dan Program pembangunan daerah. Oleh karena itu, kursi kekuasaan yang didapat menjadi tempat ujian nyata bagi seorang pejabat kepala daerah dan wakil kepala daerah untuk merealisasi Visi, Misi dan Program Daerah tersebut.

Modal pencitraan tidak cukup lagi, karena pekerjaan nyata sudah harus menjadi agenda yang terealisasi selama lima tahun memimpin daerah ini. Rakyat semakin cerdas dan kritis dalam menilai sehingga kepala daerah terpilih perlu merangkul semua pihak. Prinsip penerapan kebijakan politik harus senantiasa memperhatikan nasihat leluhur bahwa seribu kawan tidaklah cukup dan satu musuh terlalu banyak. Dalam proses kepemimpinan akan banyak muncul kritik-otokritik yang apabila tidak disikapi secara bijak dan progresif dapat menumbuhkan krisis kepercayaan publik. Kepala daerah terpilih memiliki ruang dan waktu yang semakin padat dan sempit demi menjawab semua tingkat kebutuhan publik dalam meningkatkan pertumbuhan pembangunan daerah. Masyarakat mulai terkonsentrasi untuk menyampaikan semua harapan dan aspirasi melalui semua kesempatan dan sisi. Sehingga tak salah apabila ada persepsi publik bahwa seorang kepala daerah dituntut 7×24 jam untuk memberikan pelayanan sehingga ada kemungkinan urusan keluarga pun mulai terabaikan. Pertemuan demi pertemuan harus dijalankan dalam mengejar akselerasi pembangunan daerah sehingga tingkat stres diri pun semakin tinggi.

Gambaran kondisi kepala daerah seperti ini menjadi konsekuensi karena semua janji saat kampanye Pilkada harus ditepati. Kepala daerah harus membangun toleransi bukan hanya dengan diri sendiri tetapi dengan semua pihak di negeri ini. Tidak boleh pilih kasih dalam memimpin tetapi harus penuh cinta kasih apalagi ketika rakyat ingin bertemu untuk meminta belas kasih. Tidak boleh otoriter dan penuh emosi ketika sedang membina dan memimpin para birokrasi. Kepuasan publik harus dinomorsatukan, sehingga pelayanan harus terintegrasikan dalam sistem pelayanan prima yang bersifat cepat, tepat, akurat dan singkat. Lobi-lobi dengan seluruh pemangku kepentingan dalam mewujudkan kekuatan jaringan ekonomi dan politik harus diintensifkan, bukan hanya pada level lokal, nasional bahkan internasional. Kepala daerah butuh kerja ekstra dan tidak boleh menyerah begitu saja karena jabatan yang dituntut adalah amanah rakyat dan sekaligus amanah Tuhan Yang Maha Kuasa.

Menyadari kondisi seperti ini, maka kepala daerah tidak bisa bekerja sendiri. Kepala daerah harus membangun teamwork yang solid, khususnya dalam membangun komunikasi politik dengan DPRD dan seluruh jaringan birokrasi dalam melahirkan kebijakan pembangunan. Harmonisasi komunikasi politik dapat menumbuhkan motivasi kerja yang saling bersinergi sehingga konflik politik dapat diminimalisir. Dalam menjalankan roda pemerintahan, kepala daerah harus berkomitmen mematuhi regulasi dan menghindari tindakan maladministrasi dan gratifikasi atau korupsi. Pemimpin harus menumbuhkan rasa simpatik publik sehingga tumbuh kewibawaan yang kharismatik. Para politisi, akademisi, para peneliti, praktisi, konglomerasi, pembina ruhani sampai rakyat kecil kaum termarjinalisasi merupakan sederet tanggung jawab yang harus diayomi. Jadi sebenarnya orang yang ingin menjadi kepala daerah bukanlah orang biasa tetapi orang luar biasa. Orang yang menjadi garda terdepan untuk membangun masa depan bagi rakyat yang menginginkan kesejahteraan. Kepala daerah merupakan orang yang siap hidup sederhana jika tidak ingin disebut miskin dan penuh pengorbanan. Kepala daerah sejatinya memberikan pengabdian dan pelayanan bukan mencari kemapanan harta kekayaan. Kepala daerah dalam memimpin harus mengubah organisasi birokrasi yang terkesan berbelit-belit atau disebut patologi birokrasi menjadi organisasi birokrasi yang melayani dan dipenuhi dengan spirit organisasi pembelajaran (the spirit of learning organization) yang terus berinovasi dan memutahirkan sistem pelayanan diri.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka dibutuhkanlah seorang pemimpin yang memiliki kesalihan diri, kesalihan sosial dan kesalihan budaya. Kesalihan pribadi menunjukkan bahwa pemimpin harus benar-benar menjalankan segala perintah agamanya dan meninggalkan segala yang dilarang sehingga memiliki akhlakul karimah yang menjadi contoh bagi seluruh pegawai, kolega dan rakyatnya. Kesalihan sosial menunjukkan bahwa pemimpin memiliki tanggungjawab terhadap rakyat dan memiliki kepekaan terhadap berbagai kondisi sosial yang sedang terjadi dan dihadapi rakyatnya. Ada rasa simpati dan empati yang tinggi dalam membaca fenomena kehidupan rakyatnya. Dan kesalihan budaya menunjukkan bahwa pemimpin harus memiliki sikap, perilaku, moral dan nilai-nilai peradaban berkemajuan bagi perubahan pola pikir diri sendiri sehingga mampu mengubah pola pikir birokrasi dalam memberikan pelayanan terbaik bagi rakyat. Implementasi kebijakan pembangunan daerah harus dapat terealisasi sesuai amanah konstitusi, yakni terwujudnya masyarakat adil, makmur dan sejahtera.

Untuk mencapai ketiga bentuk kesalihan tersebut, maka dari seorang pemimpin atau kepala daerah dibutuhkan sikap toleransi, intelejensi, dan memimpin dengan hati nurani selaras dengan tanda-tanda perubahan zaman terkini. Gaya kepemimpinan kepala daerah harus padu menjadi pemimpin berjiwa birokrat dan sekaligus berjiwa teknokrat. Gaya Kepemimpinan seorang kepala daerah seperti ini disebut dengan kepemimpinan integratif yang memiliki kekuatan kharismatik dan karakter transformatif. Kepemimpinan integratif memiliki kemampuan komprehensif dalam membaca perubahan nilai sosial, ekonomi dan budaya sesuai dengan percepatan perubahan era globalisasi. Meskipun demikian, kepemimpinan integratif terus meng-upgrade diri tanpa meninggalkan akar budaya dasar yang menjadi jati diri sebagai anak bangsa.

Kepemimpinan integratif juga memiliki kelebihan dan kemampuan untuk menyatukan begitu banyak harapan dan kepentingan menjadi satu tujuan dan cita-cita bersama sesuai amanah UUD 1945 dan Pancasila. Nilai-nilai kearifan lokal sebagai identitas diri tetap dijaga meskipun dalam kehidupan nyata penuh dengan kompetisi untuk merebut prestise status sosial dan ekonomi yang cenderung materialistis. Momentum Pilkada langsung secara nasional tahun 2018 dan Pemilihan Presiden secara langsung tahun 2019 yang akan datang dapat menjadi momentum penting lahirnya para pemimpin yang berjiwa kepemimpinan integratif tersebut. Wallahua’lambissawab.(****)

Comment

BERITA TERBARU