by

Masyarakat “Sangat” Menanti Plasma

-Opini-249 views

Oleh: Herza Zul
Pemuda Desa Kacung/Pemerhati Sosial

Herza Zul

Akhir-akhir ini, masyarakat Bangka Barat secara kompak memperlihatkan gerakan secara kolektif untuk menuntut keadilan. Pertama, mereka meminta agar pemerintah segera mencabut izin Hutan Tanaman Industri (HTI) milik PT. Bangun Rimba Sejahtera yang memakan 66.420 hektare, karena dinilai merugikan sebagian besar masyarakat di Bangka Barat. Aksi yang puncaknya digelar pada tanggal 17 Januari 2017 di Kantor DPRD Provinsi tersebut menjadi aksi yang cukup gempar dan menjadi pemberitaan utama dari berbagai media massa lokal beberapa minggu yang lalu. Aksi kedua, sekaligus yang menjadi fokus pembahasan dalam tulisan ini, yakni permintaan masyarakat dari 13 Desa yang ada di 3 Kecamatan, yakni Kelapa, Simpang Teritip dan Jebus agar perusahaan perkebunan kelapa sawit milik PT. Bumi Permai Lestari (BPL) yang notabenenya bagian dari PT. Sinar Mas Grup untuk segera memberikan Plasma sesuai Undang-undang yang berlaku. Istilah Plasma sendiri secara sederhana bisa diartikan sebagai kebun yang dibangun oleh perusahaan tertentu khusus untuk warga dari tanah/lahan yang menjadi hak warga itu sendiri.

Permintaan akan Plasma oleh masyarakat terhadap PT. BPL ini pada dasarnya bukan suatu hal yang berlebihan, mengingat dalam Undang-undang (UU) No 39 Tahun 2014 Pasal 58 Ayat (1) cukup jelas perusahaan perkebunan diamanahkan untuk mendirikan Plasma. UU No. 39 Tahun 2014 Pasal 58 Ayat (1) tersebut berbunyi “ Perusahaan perkebunan yang memiliki izin usaha perkebunan atau izin usaha perkebunan untuk budi daya wajib memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar paling rendah seluas 20% dari total ruas areal kebun yang diusahakan oleh Perusahaan Perkebunan. Ayat (3) dari pasal ini pun mempertegaskan bahwa “kewajiban memfasilitasi pembangunan kebun sebagaimana yang dimaksud ayat (1) harus dilaksanakan dalam jangka waktu paling lambat 3 tahun sejak Hak Guna Usaha diberikan. Diperkuat pula oleh ungkapan Kepala Badan Pertahanan Nasional (BPN), Sofiyan Djalil ketika beliau menghadiri acara Pekan Nasional Sawit Indonesia di Jakarta (2/2/2017). Dilansir dari (Bisnis.com, 2017) Sofiyan Djalil mengatakan “Kewajiban Plasma ini harus ditegaskan agar kesenjangan ekonomi tidak melebar. Bagi yang belum alokasikan plasma agar segera dilaksanakan.”

Jadi, jika mengacu pada UU yang ada dan keterangan langsung dari Kepala BPN seperti yang dipaparkan di atas, maka secara hukum pihak perusahaan dalam hal ini PT. BPL, jelas memiliki kewajiban untuk segera memberikan Plasma kepada masyarakat di beberapa desa yang ada di Bangka Barat tersebut. Sekali lagi, harapan/permintaan masyarakat akan Plasma ini bukan suatu hal yang berlebihan. Sebaliknya, pihak perusahaanlah yang bisa dikatakan berlebihan jika memperlambat atau bahkan bersikeras tidak ingin memberikan kebun Plasma kepada masyarakat. Terlebih kewajiban akan Plasma ini sudah cukup jelas di atur dalam UU yang tentunya masih berlaku hingga hari ini.

Harapan untuk Pemerintah
Dari pihak Pemerintahan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tidak bisa dipungkiri sudah menunjukkan kepeduliannya akan persoalan ini. Beberapa minggu yang lalu, lebih tepatnya pada tanggal 18 Januari 2018, Komisi I DPRD Provinsi Babel telah mengambil langkah aktif untuk menyerap aspirasi dari masyarakat. Beberapa anggota Komisi I DPRD tersebut berhasil menggelar diskusi dengan apik dan kondusif di Balai Adat Desa Kacung bersama beberapa Kepala Desa yang ada di Kecamatan Kelapa, Simpang Teritip dan Jebus, juga dengan beberapa perwakilan masyarakat Desa Kacung. Intisari dari diskusi tersebut, DPRD Provinsi secara tegas berpihak ke masyarakat dan berjanji akan menyelesaikan persoalan Plasma ini sesegera mungkin. Tentu keperpihakan mereka ini didasarkan pada hukum yang berlaku dan penulis kira langkah memang sudah semestinya mereka lakukan. Semoga langkah ataupun janji yang diutarakan ketika diskusi tanggal 18 Januari kemarin bukan semacam pemberian harapan palsu kepada masyarakat, karena masyarakat sangat berharap agar pihak pemerintah benar-benar serius menanggapi persoalan ini. Kalau bukan berharap ke Pemerintah, ke mana lagi mereka akan melabuhkan harapan?

Namun, terlepas dari hal itu, ada suatu hal yang sangat disayangkan, yakni dari pihak Pemerintahan Bangka Barat sendiri yang dirasa kurang begitu respon akan persoalan ini. Seharusnya, merekalah pihak yang lebih cepat tanggap, bukan sebaliknya didahului oleh DPRD Provinsi. Bukankah upaya untuk menyelesaikan persoalan ini secara adil menjadi salah satu tugas utama mereka, khususnya DPRD sebagai Wakil Rakyat Kabupaten Bangka Barat. Semoga saja dengan membaca tulisan ini, Pemerintah Bangka Barat yang senantiasa kami khidmat tersebut bisa tersentuh, sehingga menjadi lebih peduli dan pro aktif terhadap polemik yang tidak bisa dianggap remeh ini.

Harapan untuk Pihak Perusahaan
Mari patuhi UU No 39 Tahun 2014, Pasal 58 ayat (1) tersebut. Dengan mematuhi UU yang mengatur tentang Plasma ini, PT. BPL yang notabene-nya memiliki izin menggunakan lahan seluas ribuan hektare dengan penghasilan perbulan miliaran rupiah masih jauh dari kata merugi. Apalagi terhitung sejak dari tahun 1995 (bahkan menurut sumber lainnya, tahun 1992) perusahaan ini mulai aktif berkebun di lahan yang sebelumnya bisa dikatakan menjadi bagian/hak guna masyarakat. Bisa dibayangkan berapa banyak keuntungan yang sudah mereka hasilkan peroleh sejak tahun 1992 sampai 2018 ini. Ada pun dari informasi yang didapatkan penulis, hanya secuil dana atau bantuan Corporate Social Responbility (CSR) yang pernah dirasakan masyarakat. Selain itu juga, masyarakat yang bekerja di PT. BPL serinhkali dihinggapi berbagai persoalan. Salah satu persoalan yang cukup ironis, yakni masyarakat lokal rata-rata hanya menjadi karyawan level bawah.

Adapun saat ini, aturan sudah dibuat lebih adil dan jelas. Pun juga momentum yang cukup tepat, yakni PT BPL akan memperpanjang Hak Guna Usahanya, maka jika masyarakat meminta agar diberi yang seharusnya menjadi hak mereka, penulis kira pihak perusahaan sudah saatnya bertindak lebih adil dengan segera menunaikan kewajiban tersebut. Langkah menunaikan kewajiban ini juga bukankah demi kemudahan keberlangsungan perusahaan untuk meneruskan usaha perkebunannya. Sebab, diperkirakan masyarakat akan melakukan pergerakan yang lebih serius jika pihak perusahaan tetap bersikeras dengan berbagai cara untuk menghindari pemberian kebun Plasma tersebut.

Terakhir, diharapkan pihak pemerintah, perusahaan maupun segenap masyarakat yang merupakan bagian dari negara yang katanya menjunjung tinggi hukum ini, agar bisa secara bersama-sama mengimplementasi sekaligus mematuhi Undang-undang yang ada, termasuk UU No. 39 Tahun 2014, Pasal 58 tentang Perkebunan tersebut. Jika tidak demikian, maka negeri kita sudah persis seperti kisah Novel “Negeri Para Bedebah” milik Tere Liye. (****).

Comment

BERITA TERBARU