Masyarakat Masih Keluhkan Infrastruktur dan Sulitnya Perekonomian

  • Whatsapp

Reses Dewan Dapil Pulau Belitung

Dalam kegiatan reses masa sidang I tahun 2017, anggota DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Dapil (Daerah Pemilihan) Kabupaten Belitung dan Belitung Timur, menyerap aspirasi masyarakat, yang digelar pekan lalu. Aspirasi yang paling dominan disampaikan masyarakat, yakni minimnya infrastruktur serta masih sulitnya perekonomian masyarakat di pulau Belitung. Selain itu juga masalah pertanian dan perikanan juga dikeluhkan masyarakat.

Anggota DPRD Babel Edi Nasapta saat reses di Air Seruk menyampaikan, bahwa masyarakat mengeluhkan minimnya lahan untuk digarap. Dibeberapa tempat seperti Bentaian Dendang, para pemuda menginginkan adanya tribun olahraga.

“Di Air Seruk ijin usaha pertambangan PT Alter Abadi ternyata didalamnya 80 persen lahan adalah lahan garapan warga. Hal ini yang kita cermati sebagai hal yang Urgent bagi masarakat. Pembangunan jalan antar-kabupaten juga menjadi hal yang penting bagi masyarakat,” ujar Edi.

Adapun reses yang dilakukan oleh Antonius Uston dan Eka Budiarta dilakukan dibeberapa tempat. Seperti di Kecamatan Kelapa Kampit maupun di Desa Sungai Padang dan Desa Cendil.

Dalam reses tersebut, masyarakat mengeluhkan beberapa persolan kepada Antonius dan Eka. Reses kali ini katanya, sengaja mengajak beberapa SKPD agar ikut mendengarkan secara langsung persoalan yg ada ditengah-tengah masyarakat. Seperti Dinas pertanian, Dinas kehutanan, Dinas Perikanan dan kelautan dan Dinas Koperasi dan UMKM.

“Desa-desa perbatasan kabupaten memiliki struktur yg sama. Dalam hal sumber penghidupan ekonomi masyaraktnya yakni petani dan pekebun yang memanfaatkan kawasan hutan. Persoalan kejelasan status hukum dan pemanfaatan kawasan HKm Hutan kemasyarakatan dan HTR yang dikelola kelompok masyarakat serta penyusunan rencana kerja tahunan RKT, menjadi persoalan tersendiri dalam merealisasikan pemanfaaatan HKm dan HTR,” kata Antonius.

Ia melanjutkan, kawasan persawahan masyarakat di Desa Simpang Tige yang berada dalam kawsan HGU perusahaan perkebunan sawit, juga masih menjadi persoalan yang belum terselesaikan. Status hukum kejelasan batas wilayah kabupaten Belitung dan Beltim antara dua desa yakni Desa Sungai Padang dan Desa Cendil juga masih menunggu finalisasinya.

“Sehingga masih berdampak pada kondisi jalan dari Desa Sungaipadang menuju Cendil yang sampai hari ini rusak parah dan tidak diperbaiki. Hal itu akibat status batas wilayah dan masih berada dalam kawasan lindung,” imbuhnya.

Untuk desa Buding yang mencuat adalah, perusahaan perkebunan sawit yang tidak mengakomodir tenaga kerja masyarakat lokal. “Dan kondisi jalan raya Desa Buding yang rusak parah akibat lalu lintas truk muatan sawit yang Over kapasitas,” katanya.

Sementara itu, dalam reses yang dilakukan anggota DPRD Babel Hellyana ke pulau Seliu, ia mendapati banyak masyarakat diwilayah tersebut, membutuhkan penanganan infrastruktur yang serius. Selain itu, banyaknya potensi-potensi dari sektor perikanan, masih menjadi kendala peningkatan ekonomi masyarakat.

“Mereka membutuhkan dermaga kecil. Potensi kelautan disana sangat banyak dan harus menjadi prioritas bagi pemerintah untuk menopang kesejahteraan masyarakat. Selain itu, potensi wisata sangat mampu mendorong serta menjadi destinasi pariwisata yang baru di Belitung,” ujarnya. (Budi Setyo-Humas dan Protokol DPRD Babel/10)

Related posts