by

“Master Plan” Kurikulum Pendidikan

Oleh: Morri Manik, S.Pd
Guru SMK Negeri 1 Pangkalan Kerinci Pelalawan Riau

Bingung! Kata ini bisa mengekspresikan betapa tidak teraturnya kebijakan penyusunan kurikulum pendidikan di negeri ini. Kurikulum terkesan sebatas teori saja dan tidak tersampaikan secara ril di sekolah. Para penyuluh kurikulum pun terkesan hanya memberikan teori kepada peserta pelatihan.

Mirisnya, para guru selaku pelaksana di lapangan kebingungan dan hanya bisa pasrah bahkan sering berspekulasi kalau wacana perubahan kurikulum hanyalah sebuah proyek. Buku Siswa dan buku pegangan guru tiap tahun berubah. Gubernur Besar Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) yakni Prof Dr. Nanan Fattah bahkan menekankan supaya pemerintah jangan banyak melakukan perubahan kurikulum pendidikan, karena bisa membingungkan.

Terhitung sudah beberapa kali kurikulum pendidikan Indonesia mengalami perubahan, yakni Kurikulum 1994, CBSA, Kurikulum KBK, Kurikulum KTSP 2004, Kurikulum KTSP berkarakter 2006, Kurikulum KTSP 2010, dan Kurikulum 2013. Akan tetapi, sebagian guru di lapangan masih cenderung CBSA alias Catat Buku Sampai Habis, karena desakan pembuatan perangkat mengajar. Pelatihan demi pelatihan kepada guru diselenggarakan dimana-mana. Hal itu bahkan membuat para guru jarang masuk kelas untuk kegiatan mengajar, karena pelatihan atau menjadi panitia pelatihan. Alhasil, peserta didik terbengkalai dan tertinggal menerima pelajaran.

Selaku tenaga pendidik, penulis merasa perlu mengomentari berbagai problematika terkait kurikulum tersebut. Mungkin para pembuat kebijakan melihat semuanya gampang untuk dilaksanakan, akan tetapi secara prakteknya mereka tidak tahu bahwa pada guru dijejali dengan banyak tugas-tugas administrasi yang dituntut oleh kurikulum karena harus mengajar 24 – 32 jam per minggu, per 5 hari.

Sangat disayangkan, dalam pelaksanaannya, tugas-tugas tersebut tidak terjadi di lapangan, karena kurangnya pengawasan (monitoring) dan evaluasi serta tidak adanya penghargaan (reward) dan sanksi (punishment) bagi para guru. Belum lagi banyak guru yang jarang mengikuti pelatihan. Jika hal itu dibiarkan terus, maka yang terjadi adalah penyelenggaran pelatihan terus dilakukan tetapi nihil perubahan. Sangat diperlukan sebuah benang panjang yakni Master Plan untuk mencegah agar ketidakefektifan dan kemubajiran bahan-bahan kurikulum yang sudah terdistribusi di lapangan.

Jika ujung tombak pendidikan adalah guru, maka merekalah yang perlu dilatih dengan baik dan benar serta diawasi. Selain itu, dalam pelaksanaannya, guru juga mesti diberi pengawasan guna memastikan laporan pelatihan benar-benar diikuti dengan baik. Pelatihan guru sesungguhnya tidak mesti banyak diselenggarakan, perubahan kurikulum harus mampu bertahan setidaknya 10 tahun. Sehingga buku-buku yang digunakan oleh peserta didik dan guru tidak dicetak dengan sia-sia. Belum lagi para penerbit buku mengeluh karena harus antisipasi buku yang lama bakal tidak dipakai lagi, karena tidak sesuai lagi dengan muatan kurikulum yang baru dikeluarkan. Tentunya hal itu akan menimbulkan kerugian yang tidak sedikit bagi mereka.

Indonesia perlu mencontoh negara lain seperti Finlandia. Kurikulum pendidikan di Finlandia menganut prinsip Non-discrimination and equal treatment dengan arti menghilangkan perbedaan tetapi perlakuan kepada seluruh siswa merata. Semua anak punya kedudukan yang sama dalam belajar, perbedaan antara kaya dan miskin, sekolah kaya dan sekolah miskin tidak ada. Hal lainnya adalah pendidikan di negara tersebut adalah karena tidak ada penilaian (assessment). Pada pelajar dibimbing untuk memiliki hak dan kewajiban yang sama sewaktu belajar, bahkan di dalam setiap kelas minimal dua guru untuk mengajar.

Dari segi mata pelajaran, mereka hanya memiliki 6 mata pelajaran inti anak didik diajak untuk memperoleh kemampuan menjelajah dan memahami fenomena-fenomena alam yang ada disekitar mereka. Dalam sistem pendidikan di Finlandia terdapat Parental engagement, dimana orang tua terlibat dalam pendidikan anak. Tujuannya adalah agar memungkinkan pihak sekolah tahu bakat anak secara akurat lebih dini jadi apa yang dibutuhkan si anak lebih tersalurkan di sekolah berdasarkan informasi dari orang tuanya. Keterlibatan orang tua juga memiliki hak mengevaluasi kurikulum. Ini adalah peran nyata orangtua dalam pendidikan.

Tingkatan tertinggi dalam Taksonomi Bloom adalah evaluasi. Artinya, program apapun yang ditugaskan kepada guru jika tanpa adanya pengawasan yang teratur dan penilaian yang benar, maka akan sia-sia, bahkan akan membuat peserta didik menjadi bosan. Hal inilah yang harus dipertimbangkan oleh pemerintah supaya segera membuat sebuah Master Plan pendidikan Indonesia secara berjangka dengan benar dan mengontrol pelaksanaanya dengan jujur serta melaporkan hasil pelaksanaan. Dengan begitu, setiap guru akan mengetahui tahapan dalam sistem pendidikan nasional agar tidak melulu mengganti kurikulum.

Bila perlu, guru di lapangan yang melaksanakan berbagai program pemerintah bidang pendidikan sudah diberikan sosialisasi yang maksimal dan dilengkapi dengan panduan lengkap. Selain itu, buku peserta didik cukup dicetak sesuai dengan kebutuhan materi pelajaran saja guna menghindari pencetakan buku yang berlebihan.(***).

Comment

BERITA TERBARU