by

Massa Hadang Tim KLHK Tindak Ilegal Mining

DIHADANG MASSA – Suasana saat Tim KLHK melakukan penindakan perambahan hutan lindung penambangan CV Tenggiling Persada dihadang oleh Kades Cit dan sekelompok massa. (foto: Zuesty)

CV Tenggiling Persada Rambah HL Desa Cit
Barang Bukti 3 Alat Berat Gagal Diamankan
Hindari Bentrok KLHK Buat Surat Pernyataan

RIAU SILIP – Upaya penindakan Tim Gakkum Kementrian Lingkungan Hidup Kehutanan (KLHK) Palembang melakukan penertiban aktifitas penambangan illegal oleh CV Tenggiling Persada di kawasan hutan lindung Desa Cit Kecamatan Riau Silip Kabupaten Bangka, Rabu (11/7/2018), mendapat perlawanan sekelompok warga.
Alhasil, pengamanan barang bukti tiga unit alat berat Hitachi berserta peralatan mesin tambang milik CV itu gagal dilakukan Tim KLHK setelah dihadang dan diancam warga setempat.
Suasana sempat memanas saat ratusan warga sempat menahan mobil tronton yang akan digunakan untuk mengangkat alat berat tersebut.
Bahkan sebagian warga mengancam akan membakar jika 3 unit alat berat yang berada dilokasi dibawa guna diamankan ke Dinas Kehutanan Bangka.
Sejumlah warga juga meminta kepada Tim KLHK agar alat berat tersebut tidak diamankan dengan alasan jika hasil eksploitasi penambangan ilegal oleh CV Tenggiling Persada memberikan kontribusi untuk pembangunan di desa setempat.
Setelah itu, sekitar 57 orang warga membuat surat pernyataan diatas materai yang disaksikan pihak kepolisian serta tim gakkum terkait permintaan warga agar alat berat tersebut tidak dibawa ke dinas kehutanan daerah ini.
Kepala Desa Cit, Ardani saat dikonfirmasi sejumlah wartawan membenarkan terkait surat pernyataan warga desa Cit yang menolak 3 unit alat berat diamankan oleh Tim Gakkum.
“Itu penandatangan oleh masyarakat bahwa alat berat ini mau dibawa pihak terkait, nah disitu masyarakat menolak dengan alasan tambang yang ada disini banyak kepentingannya untuk didesa ini, terutama masjid,” dalihnya.
Disinggung soal lahan yang digarap oleh CV Tenggiling Persada didesa itu masuk kawasan apa, kata Ardani kawasan tersebut masuk kedalam kawasan Inhutani.
Bahkan sebagai Kades, Ardani mengaku tidak pernah ada surat apapun terkait aktifitas penambangan yang diduga ilegal oleh CV Tenggiling Persada.
Sementara itu, Kanit Operasi Seksi wilayah 3 Gakkum LHK Palembang, Samsuharno juga membenarkan jika pihaknya gagal mengamankan 3 unit alat berat berikut peralatan menambang milik CV Tenggiling Persada sebagai barang bukti yang didapati dari lokasi.
“Berhubung masyarakat menolak alat berat yang kita temukan didalam kawasan hutan lindung ini, demi untuk meredam masyarakat agar tidak berbuat anarkis dan bentrok sama kita, kita redam dulu dan buat surat pernyataan,” jelasnya.
Disinggung soal pelanggaran yang terjadi dilapangan, kata Samsuharno, pemilik tambang telah melakukan pelanggaran dengan menambang didalam kawasan hutan lindung tanpa dilengkapi dokumen.
“Jadi penambangan ini tidak dilengkapi izin dan telah merusak lingkungan,” katanya.
Dijelaskan dia, operasi oleh tim Gakkum KLHK wilayah 3 Palembang ini berawal laporan yang diterima dari petugas yang ada di daerah ini.
Setelah tim menerima laporan, Tim Gakkum KLHK Palembang menerjunkan tim Intel kelapangan guna melakukan penyelidikan.
Usai penyelidikan dilakukan, Tim Gakkum pun terjun kelokasi guna melakukan penggerebekan terhadap aktifitas penambangan ilegal yang diduga juga dibekingi oleh oknum aparat di daerah ini. (2nd/6)

Walhi Sesalkan Tindakan Kades dan Warga

Aksi penghadangan tim Gakum Kementrian Lingkungan Hidup Kehutanan saat menertibkan tambang illegal milik AK bos CV Tenggiling Persada, warga Lingkungan Kudai di Desa Cit, Rabu (11/7/2018) oleh Kades Cit, Ardani dan puluhan massa di lokasi tambang Mapur disesalkan oleh Walhi Bangka Belitung.
Ratno Budi alias Udai, Direktur Walhi Babel kepada wartawan tadi malam mengatakan dalam hal ini Kades dapat dijerat dengan ancaman hukuman lantaran sudah menghalang – halangi aparat melakukan tugasnya.
“Terkait ada upaya perangkat desa dan warga yang diprovokasi kami menyayangkan. karena salan kontek penegakan hukum ada konsekuensi hukum yang bisa menjerat pelaku. Bukan hanya pihak yang memprovokasi. Yang memprovokasi inikan adalah pihak yang merasa dirugikan dalam kontek ini. Bisa dari pemilik tambang, perangkat desa yang mendapat keuntungan, ada oknum dari pemerintah desa yang terlibat disitu, termasuk Kades. Kalau Kades menghalang – halangi KLHK punya kewenangan ada surat tugas, ada wewenang untuk melakukan tindakan. Tidak bisa juga Kades menghalang – halangi, bisa kena jeratan dia itu,” tegas Udai.
Menurut Udai hal tersebut sudah diatur jelas dalam Undang – Undang yang mengatur kalau kawasan hutan tidak bisa ditambang. Sehingga menurutnya apabila ada praktek yang melibatkan pihak ketiga maka pihak ketiga tersebut harus mendapat konsekuensi hukum.
“Itu udah salah, kalau UU sudah mengatur kalau kawasan hutan tidak bisa ditambang. Kalau ada praktek itu yang melibatkan pihak ketiga termasuk pemerintah desa ada konsekuensi hukum. jadi kadesnya jangan maam – macam soal ini,” cetusnya lagi.
Kades Cit, Ardani yang pasang badan melindungi tambang illegal milik warga Kudai hari itu meminta agar alat bukti berupa 3 unit ekscavator milik AK tidak dilakukan penyitaan dan membuat surat pernyataan diatas materai. Menurut Udai, alat bukti tersebut merupakan alat bukti kejahatan yang dilakukan Kades Cit. Sehingga Udai mendesak Gubernur Babel untuk memecat dengan tidak hormat terhadap oknum Kades yang sudah melindungi kejahatan.
“Itu bisa jadi alat bukti. apalagi kadesnya agak kurang sopan ngomong sama tim Gakum dan kementerian yang di Jakarta. Sekolah dulu kadesnya yang bener baru ngatur masyarakat. kalo seperti ini lingkungan sudah rusak. Hukum dipermalukan oleh ulah oknum kades ini gak bener. Minta gubernur dalam kontek ini dia sudah masuk dalam ranah hukum wajib diberhentikan dengan tidak hormat,” desaknya.
Dalam hal ini, Walhi Babel pun mengapresiasi kegiatan atau tindakan KLHK dalam upaya melakukan penegakan hukum di sektor ilegal mining Babel. (2nd/6)

Comment

BERITA TERBARU