Massa Desak Tutup TI Rambat

  • Whatsapp

Buntut Kasus Percobaan Cabul
Pemkab Segera Bentuk Satgas

MUNTOK – Ratusan orang massa yang berasal dari Desa Rambat Kecamatan Simpang Teritip berbondong-bondong mendatangi kantor Bupati Bangka Barat, Selasa kemarin (20/1/2017).
Tujuan kedatangan warga ini untuk meminta seluruh aktivitas Tambang Ilegal di kawasan hutan dan bakau Desa Rambat dihentikan.
Menurut masyarakat sekitar selain merusak hutan bukau dan Daerah Aliaran Sungai (DAS), penolakan aktivitas penambangan ini menyusul adanya buntut terjadinya aksi percobaan pencabulan yang dilakukan penambang.
“Kami datang kesini, karena sudah resah banyak persoalan di desa rambat. Ini disebabkan karena maraknya aktivitas TI di Desa Rambat. Seperti perselingkuhan, percobaan pencabulan, dan pemerkosaan,” tegas Roaidi salah seorang warga Rambat.
Dalam pertemuan tersebut warga Rambat, diterima Wakil Bupati Bangka Barat Markus, Sekda Yunan Helmi, Kabag Ops Andi Rahmadi, Asisten 1 M Soleh, Kasat Pol PP Sidarta Gautama, Danramil M Sahudi dan Kapolsek Simpang Teritip Ipda Kukuh dan perangkat SKPD lainnya.
Dalam pertemuan tersebut Sekda Babar Yunan Helmi, berencana membentuk Satuan Tugas (Satgas) terpadu pemantau aktivitas Tambang Inkonvensional (TI) apung.
Tim satgas tersebut melibatkan tim gabungan, Polri, TNI, dan Satuan Polisi Pamong Praja. Nantinya, tugas satgas ini akan mengawasi dan memantau aktivitas Tambang Ilegal di desa Rambat.
“Nanti kami akan bentuk satgas terpadu seperti di Pangkalpinang. Satgas itu nanti melibatkan Polisi, TNI dan Sat Pol PP. Nanti mereka yang akan memantau aktivitas TI Rambat,” kata Yunan
Sebelumnya, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah ( Forkopimda ) Kabupaten Bangka Barat (Babar) menggelar rapat koordinasi ( Rakor ) soal Tambang Inkonvensional ( TI ) illegal di Desa Rambat Simpang Teritip
Rakor yang digelar di Ruang OR 1 Kantor Bupati Babar tersebut, dihadiri Bupati Babar H Parhan Ali, Wabup Markus, Kapolres Hendro Kusmayadi, Perwakilan DPRD, Mayor Inf Sahudi, Kasat Intelkam Anwar Panuju, Asisten II Setda Pemkab Babar, Dinas Kehutanan Babar Megawani, Camat Simter serta perwakilan Lurah dan warga Rambat.
Yuli, salah perorangan perwakilan warga Rambat mengungkapkan, kedatangannya tersebut untuk memenuhi undangan Forkopimda. “Kami hadir disini untuk mencari kejelasan setelah adanya deadline terkait penertiban TI di Desa Rambat,” kata Yuli di ruang OR 1 Kamis ( 29/09/2016).
Dikatakannya, terkait dengan penertiban TI tersebut, dirinya sepakat, namun penghentian aktivitas TI illegal itu hendaknya berlaku bagi semua pihak yang melakukan aktivitas penambangan di desa Rambat.
“Saya sebagai warga Desa rambat meminta jika aktivitas penambangan dihentikan, jangan sampai aktivitas penambangan yang dilakukan oleh warga lokal berhenti, tapi aktivitas penambangan yang dilakukan pihak luar masih ada yang beroperasi,” tegas Yuli.
Dalam kesempatan itu, Bupati Bangka Barat H Parhan Ali mengatakan, penambangan aktivitas TI tidak sejalan dengan salah satu visi misi Parhan-Markus yakni pembangunan yang berkelanjutan yang berwawasan lingkungan. “Untuk itu, saya minta kepada seluruh elemen masyarakat Rambat dapat menghentikan segala bentuk aktivitas penambangan illegal dan penambangan yang tidak sesuai dengan aturan,” imbaunya.
“Bagaimanapun daerah rambat itu kan daerah nelayan, jangan sampai karena adanya aktivitas TI membuat rusak lingkungan, terutama hutan Mangrove harus kita jaga bersama demi kelangsungan hidup masa depan generasi yang akan datang. Oleh karena itu, semua aktivitas TI illegal dan yang tidak sesuai dengan aturan di desa Rambat agar dapat dihentikan,” tegas Parhan.
Sementara itu, Kapolres Bangka Barat AKBP Hendro Kusmayadi menerangkan, permasalahan terhadap TI illegal merupakan masalah bersama. “Kami dari pihak kepolisian berada dibagian penegakan hukum dan memang permasalahan TI illegal menjadi prioritas kami sesuai perintah dari Mabes Polri dan Kapolda,” ujarnya.
“Setelah 2 bulan saya menjabat sebagai Kapolres Babar, banyak masukan terkait aktivitas penambangan illegal di desa Rambat, dan selain itu sesuai dengan perintah Mabes Polri dan Kapolda permasalahan TI illegal merupakan menjadi prioritas kami,” tandas Hendro.
Ditambahkannya, dalam upaya penanganan aktivitas penambangan illegal, pihaknya telah melakukan langkah-langkah seperti imbauan melalui pemasangan spanduk di polsek maupun didaerah terkait lainnya, namun masih belum sepenuhnya mampu menyadarkan warga.
“Spanduk-spanduk yang kita pasang yang berisi imbauan untuk tidak melakukan aktivitas penambangan illegal hanya bertahan selama 1 minggu, selanjutnya spanduk tersebut ada yang robek bahkan hilang. Kami menyadari warga melakukan aktivitas penambangan adalah untuk bertahan hidup (makan sehari hari), tapi mulai sekarang cobalah untuk bekerja, namun sesuai dengan aturan yang ada. Melalui Rakor ini, saya berharap ada sebuah solusi untuk kepentingan bersama,” pungkas Hendro.
Setelah melakukan diskusi yang cukup panjang antara Forkopimda dan perwakilan warga Rambat, akhirnya disepakati semua bentuk aktivitas TI illegal dan penambangan yang tidak sesuai seperti di Desa Rambat harus dihentikan.
Meski begitu, Forkopimda sepakat memberikan perpanjangan waktu sebelum penertiban dilaksanakan. Namun, agar kesepakatan tesebut dapat direalisasikan Forkopimda secara rutin akan melakukan pengecekan langsung ke Desa Rambat. (wan/6)

Related posts