Massa Demo Soal Bukit Manunggal, Dewan DL

  • Whatsapp

Amdal Pemangkasan Bukit Dipertanyakan
DPRD Babel Diminta Bertindak

PANGKALPINANG – Puluhan masyarakat yang tergabung dalam Masyarakat Peduli Transparansi dan Demokrasi (MPTD), menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel), Senin (28/10/2019).

Ada dua poin penting yang menjadi tuntutan dari puluhan masyarakat tersebut yang harus ditindaklanjuti oleh DPRD Babel. Yakni, permasalahan pemangkasan Bukit Manunggal di Desa Air Mesu, Kabupaten Bangka Tengah dan terkait revisi Undang-Undang KPK.

“Bahwa di Bangka Belitung ini telah terjadi peristiwa-peristiwa yang telah merugikan masyarakat. Khususnya di Air Mesu itu, bahwa ada penambangan batu yang dilakukan di Bukit Manunggal, sehingga meresahkan masyarakat yang ada disekitar,” kata Ketua Umum MPTD Bamgkw Belitung, Amsori.

Dijelaskan dia, aktivitas peledakan di Bukit Manunggal sudah berlangsung cukup lama. Oleh karena itu, DPRD Babel harus segera bertindak agar permasalahan tersebut tidak menjadi polemik yang berkepanjangan.

“Terkait hal itu, kami meminta kepada DPRD agar tindakan yang dilakukan untuk pengeboman, ada enggak surat izin resmi dari Kementerian Lingkungan Hidup dan juga serta Amdalnya ada enggak,” tegasnya.

Sedangkan dalam poin kedua, pendemo meminta DPRD Babel untuk mendesak pemerintah pusat untuk mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) terkait dengan Revisi Undang-Undang KPK yang menjadi isu nasional.

“Hari ini KPK dilemahkan, dan juga kami menggugat melalui DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung agar pemerintah bisa mengeluarkan Perpu terkait dengan Revisi Undang-Undang tersebut,” tandasnya

Sayangnya, saat masyarakat menggelar aksi, rupanya tak satupun anggota dewan yang berada di kantor DPRD Babel karena dinas luar (DL). Mereka hanya diterima oleh Sekretaris Dewan (Sekwan) DPRD Babel, Syaifuddin.

“Kami menyampaikan permohonan maaf dari Pak Ketua (DPRD Babel-red) khususnya, Pak Didit tadi sedang menghadiri atau melayat pemakaman keluarga beliau. Kemudian Anggota Dewan kita sedang melaksanakan tugas luar sesuai dengan jadwal,” kata Sekwan.

Terkait permasalahan aktivitas pemangkasan Bukit Manunggal ini, dijelaskan Sekwan, DPRD Babel sudah beberapa kali melakukan pertemuan dengan pihak-pihak terkait untuk mencari solusi yang tepat.

“Tapi ini nanti akan kami sampaikan kembali kepada Pak Ketua dan Anggota Dewan yang lainnya, agar sesuai dengan tuntutan adik-adik semua,” ujarnya.

Lebih lanjut, menurut Syaifuddin, terkait dengan Revisi UU KPK, pihak eksekutif, legislatif dan beberapa perwakilan mahasiswa dari beberapa universitas di Babel sudah menyampaikan penolakan ke DPR RI beberapa waktu lalu.

“Pak Wakil Gubernur, Pak Ketua DPRD, dan adik-adik mahasiswa yang tergabung di dalam Badan Eksekutif Mahasiswa beberapa waktu yang lalu sudah menemui DPR RI, jadi sudah disampaikan dan kita sedang menunggu hasilnya,” pungkasnya.

Untuk diketahui, dalam jadwal DPRD Babel, diketahui para anggota dewan melakukan studi banding atau DL sejak tanggal 28-29 Oktober 2019. (ron/1)

Related posts