Masih Ada Pelaku Usaha Membandel

  • Whatsapp

Langgar Aturan Keamanan Pangan
TJKP Beberkan Temuan Sidak Pasar

Pangkalpinang – Sekretaris Tim Jejaring Keamanan Pangan (TJKP) Pemprov Babel, Ahmad Damiri, menegaskan, tidak akan sungkan memberikan teguran kepada pedagang atau pelaku usaha di Provinsi Babel yang melanggar aturan keamanan pangan.

Hal ini ditegaskannya, disela rapat TJKP Pemprov Babel, di Bangka City Hotel, Selasa (25/6/2019). Ia melihat, sejauh ini masih ada pelaku usaha yang sedikit membandel.

“Dari hasil evaluasi dan pemantauan yang dilakukan oleh tim, beberapa masih ada temuan, pelanggaran dari pelaku usaha,” kata Damiri.

Temuan ini, setelah tim melakukan pengecekan ke berbagai pasar dan supermarket di Provinsi Babel, baik adanya produk yang tidak mencantumkan label halal, mendekati kadaluarsa, kemasan tidak layak, dan lainnya.

Bahkan, juga ditemukan zat berbahaya pada olahan makanan, seperti sempat ditemukan formalindalam makanan olahan, ikan berformalin dan lainnya.

“Setelah ditemukan, kita tegur pelaku usahanya kita bina agar mereka tidak lagi mengulangi, tetapi apabila masih membandel kita berikan sanksi, sementara ini pembinaan dulu,” ulasnya.

Ia menambahkan, untuk formalin pada ikan segar maupun ikan asin, sering didatangkan dari daerah luar, karena ia menilai pedagang di Babel sudah mulai menyadari bahwa penggunaan zat berbahaya tersebut tidak diperbolehkan.

“Rata-rata kalau pelaku usaha kita aman, secara mutu aman, kita juga melakukan pembinaan untuk pelaku yang kurang higienis dalam proses pangan ini,” tandasnya.

Oleh karena itu, keberadaan tim diharapkan dapat memberikan rasa aman kepada masyarakat, dan juga mengawasi produk yang beredar di Babel.

Sementara itu, Staf ahli gubernur bidang SDM dan kemasyarakatan Setda Pemprov Babel, Toni Batubara, saat membuka rapat, menyebutkan, dalam rangka memenuhi kewajiban penjaminan pangan, khususnya pangan segar yang aman untuk dikonsumsi oleh masyarakat, pemerintah telah menerbitkan serangkaian peraturan perundangan tentang pangan antara lain Undang-undang nomor 18 tahun 2012 tentang Pangan.

Kewenangan dalam penanganan keamanan pangan sudah dibagi secara jelas antara pangan segar dan pangan olahan.

“Maksud dari diberlakukannya pengawasan keamanan pangan segar, ini memberikan jaminan keamanan pangan segar, mencegah masuknya komoditas buah dan sayuran sehar yang tidak memenuhi sanitasi dan phytosanitary, dan meningkatkan kualitas produk lokal,” urainya.

Rakor ini juga, bertujuan untuk mendapat gambaran tingkat produk keamanan segar, meningkatkan produsen tentang tata cara budidaya yang baik.

Ia tak menampik, dari hasil tim ini, masih ditemukan HET produk pangan seperti gula pasir beras yang dijual diatas HET, dan penyimpanan produk digudang yang kurang maksimal.

“Tim jejaring keamanan pangan sudah cukup aktif melakukan pengawasan, bahkan sudah diperkuat dengan regulasi tentang keamanan pangan di Babel antara lain Perda nomor 16 tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Kemasan Pangan Daerah dan
Keputusan Gubernur Babel, nomor 188.44/392/PANGKALPINANG/2019 tertanggal 11 April 2019,” bebernya. (nov/6)

Related posts