Mantan Sekwan DPRD Kota Disidang

  • Whatsapp
ilustrasi
foto ilustrasi

PANGKALPINANG – Mantan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pangkalpinang, Latif Pribadi alias LP mulai menjalani sidang perdana di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Pangkalpinang, Selasa (10/3/2020).

Latif Pribadi didakwakan dalam perkara SPPD Fiktip yang melibatkan 13 orang anggota DPRD Pangkalpinang periode 2014-2019. Terdakwa diduga melanggar Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Sidang dengan agenda pembacaan dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejari Pangkalpinang ini diketua majelis hakim Sri Endang A. Ningsih, S.H. M.H, dan hakim anggota Erizal, S.H., M.H., serta Haridi, S.H., M.H.

Sedangkan JPU terdiri dari Kasi Pidsus Kejari Pangkalpinang Eddowan, SH., MH, Kasubbag Bin Ricca Yulisnawati, SH., MH dan Eko Putra Astaman, SH selaku Jaksa Fungsional Staf Pidsus.

Baca Lainnya

Pantauan Rakyat Pos, jaksa secara bergantian membacakan dakwaan terhadap Latip Pribadi. Dalam dakwaan primairnya, JPU menganggap bahwa terdakwa Latif Pribadi, sebagai Sekretaris pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Pangkalpinang Tahun Anggaran 2017 merupakan Pengguna Anggaran (PA).

Latif Pribadi bersama-sama dengan Budik Wahyoedi selaku Bendahara Pengeluaran yang telah dilakukan penuntutan terpisah dan telah diputus pengadilan, pada hari Senin tanggal 6 Februari 2017 sampai dengan hari Kamis tanggal 23 Februari 2017 perkaranya berdasarkan ketentuan Pasal 5 Juncto Pasal 35 ayat (1) UU No.46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.

Jaksa juga menilai terdakwa selaku Pengguna Anggaran (PA) dalam pengelolaan dan penggunaan keuangan Perjalanan Dinas Anggota DPRD Kota Pangkalpinang dari Senin tanggal 6 Februari 2017 sampai dengan Selasa tanggal 14 Februari 2017 tidak menjalankan tugas secara tertib, tidak bertanggungjawab serta tidak sesuai dengan asas-asas pemerintahan yang bersih dan baik.

Perbuatan Latip Pribadi, tegas Jaksa, bertentangan dengan Pasal 3 Ayat (1), Undang-undang No 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 18 ayat (1), ayat (2), ayat (3) Undang-Undang  No 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara, Pasal 23 ayat (1) Peraturan Walikota Pangkalpinang Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Kota Pangkalpinang Tahun Anggaran 2017, Pasal 131 ayat (3), ayat (4) Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pangkalpinang.

“Terdakwa Latip Pribadi melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara sebesar Rp158.253.197,00,” ulas Jaksa.

Selain itu, jaksa membeberkan perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Usai pembacaan dakwaan, sidang ini dilanjutkan pada Kamis (12/3/2020) mendatang dengan agenda eksepsi dari pengacara dan terdakwa. (bis/6)

Related posts