Mantan Kadis ESDM Babel ‘Keok’ di Praperadilan

  • Whatsapp

Hakim Tunggal Iwan Tolak Permohonan
Kuasa Hukum Suranto Kesal, Jaksa Sumringah

PANGKALPINANG – Hakim tunggal Pengadilan Negeri (PN) Pangkalpinang, Iwan Gunawan akhirnya menolak segala permohonan Praperadilan (Prapid) yang diajukan oleh mantan Kepala Dinas Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (ESDM Babel), Ir. Suranto Wibowo.

Dalam sidang ketujuh perkara nomor: 02/Pid.Pra/2019/PN.Pgp, Lauren Harianja dan Kusmoyo selaku kuasa hukum Suranto Wibowo selaku pemohon, harus pulang dengan tangan hampa.

Sedangkan tim Kejaksaan Tinggi Bangka Belitung (Kejati Babel) yang meladeni gugatan diwakili oleh Diana Wahyu Widiyanti, Arief Rachman, Sarpin dan Arga mampu memenangkan sidang Prapid yang berlangsung di Ruang Tirta PN Pangkalpinang, Senin (28/10/2019) pagi.

Hakim Iwan Gunawan menyatakan, menolak permohonan Praperadilan pemohon untuk seluruhnya. Selain itu, membebankan biaya perkara kepada pemohon. “Biaya perkara, nihil,” ucap Iwan sembari mengetok palu.

Usai sidang ini, Kuasa Hukum Suranto Wibowo, Lauren Harianja kepada Rakyat Pos mengungkapkan, pihaknya terlebih dulu memikirkan upaya selanjutnya pasca permohonan prapid mereka ditolak hakim.

“Kita pikir-pikir dulu ya, kalau memang ada poin-poin yang tidak dimasukkan dalam pertimbangannya, seperti penyitaan tidak ada ijin, ya. Penyitaan solar cell juga tidak ada ijin dari pengadilan, tapi tidak dipertimbangkan,” sesal Lauren.

Ia menilai penyitaan barang bukti kliennya oleh jaksa melanggar prinsip kehati-hatian. “Itu kan sebenarnya melanggar prinsip kehati-hatian. Nanti saya lihat dulu dan berkoordinasi dulu dengan Pak Suranto,” cetus Lauren kesal sembari meninggalkan wartawan.

Dalam sidang perdana, Suranto melalui Lauren meminta hakim PN Pangkalpinang mengabulkan seluruh permohonan Prapid dan menyatakan penetapan tersangka Ir Suranto Wibowo oleh Kejati Babel tidak sah dan harus dibatalkan.

Selain itu, meminta hakim menyatakan tidak sah segala penyitaan, penggeledahan dan pemeriksaan saksi saksi oleh Termohon Kejati Babel dalam perkara tindak pidana Pemohon; menyatakan tidak sah segala keputusan atau penetapan yang dikeluarkan lebih lanjut oleh Termohon yang berkaitan dengan penetapan Tersangka terhadap diri Pemohon.

Kemudian menghukum Termohon untuk membayar ganti rugi yang timbul dalam perkara ini dan memerintahkan kepada Termohon untuk memulihkan hak-hak Pemohon baik dalam kedudukan, harkat serta martabatnya.

Sementara itu, jaksa Kejati Babel, Diana Wahyu Widiyanti menegaskan, butir-butir atau alasan untuk menetapkan Suranto Wibowo sebagai tersangka dan penyitaan barang bukti telah dilakukan pihaknya sesuai dengan ketentuan KUHAP.

“Sebenarnya ini sudah sesuai dengan dugaan kami yang sebelumnya, ketika menerima permohonan praperadilan. Dengan melihat bukti-bukti yang ada, melihat prosedur penyidikan yang sudah kita lakukan, kita yakim semua prosedur sudah kita lalui sesuai dengan KUHAP atau proses penetapan tersangka juga,” tandas Diana sumringah.

Seperti diketahui, mantan Kepala ESDM Babel Suranto Wibowo alias SW ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi (Tipikor) proyek pembangunan Penerangan Jalan Umum (PJU) Tahun Anggaran 2018 dengan 100 titik di Pulau Belitung yang dilaksanakan oleh Dinas ESDM Provinsi Babel.

Penetapan tersangka yang disandang kepada Suranto Wibowo dengan Surat Perintah Penyidikan No. Print -534/L.9/08/2019 tanggal 12 Agustus 2019. Sedangkan tersangka lainnya, yakni Direktur PT Niko, kontraktor yang melaksanakan pekerjaan proyek tersebut, Hidayat ditetapkan sebagai tersangka dengan Surat Perintah No. Print -535/L.9/08/2019 tanggal 12 Agustus 2019.

Dan terakhir, Candra alias C sebagai pelaksana proyek pembangunan PJU ditetapkan dengan Surat Perintah No. Print -536/L.9/08/2019 tanggal 12 Agustus 2019.

Kasus proyek pembangunan PJU Tenaga Surya ini dilaksanakan oleh PT NPM berdasarkan Surat Perjanjian Nomor 671/1631.a/SP-PJUTS/ESDM/2018 tanggal 27 Agustus 2018 dan menurut pihak kejaksaan diduga kuat terjadi penyimpangan yang membuat negara dirugikan.

Karena itu dilakukan penggeledahan dan penyegelan di Kantor Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Pemerintah Provinsi Babel, pada Kamis (1/8/2019) siang dan menemukan sebuah cek kosong yang sudah ditandatangi Kepala Dinas ESDM. Penggeledahan inilah salah satu yang digugat dalam permohonan praperadilan Suranto. (bis/1)

Related posts