Mantan Kades & Bendahara Aik Ketekok Diadili

  • Whatsapp
ilustrasi
foto ilustrasi

PANGKALPINANG – Mantan Kepala Desa (Kades) Aik Ketekok, Kecamatan Tanjungpandan, Kabupaten Belitung, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) periode 2012-2018, Haryadi dan Bendahara, Harsi Yulianti mulai disidang di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Pangkalpinang, Senin (24/02/2020).

Haryadi dan Harsi Yulianti diadili perdana dalam dugaan perkara tindak pidana korupsi pencairan keuangan Desa Aik Ketekok periode 2015 hingga 2018 tanpa didahului dengan pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP), serta lampiran bukti transaksi tanpa melalui proses verifikasi oleh Sekretaris Desa.

Read More

Selain itu, kedua terdakwa diduga telah bersekongkol atau bersama-sama menggunakan keuangan Desa Aik Ketekok untuk kepentingan pribadi dengan kerugian keuangan negara mencapai Rp2.716.280.200,00.

Sidang pertama dugaan tipikor penyalahgunaan keuangan Desa Air Katekok, Tanjungpandan ini diketuai oleh majelis hakim Corry Oktarina, SH dengan hakim anggota, Haridi, SH dan Yelmi, SH,. MH.

Sedangkan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Belitung, Noviansyah,. SH dan Perdana, SH secara bergantian membacakan dakwaan kepada kedua terdakwa.

Jaksa dalam dakwaan primair menilai bahwa terdakwa Harsi Yulianti bertindak selaku Bendahara Desa Aik Ketekok diduga secara bersama-sama dengan Haryadi selaku Kepala Desa kala itu telah melanggar Pasal 2 Ayat (1) Juncto Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 55 Ayat (1) Ke 1 KUHP.

Selain itu, perbuatan kedua terdakwa dalam dakwaan subsidair sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 55 Ayat (1) Ke 1 KUHP.

“Perbuatan terdakwa Harsi Yulianti, diduga telah menggunakan keuangan desa untuk kepentingan pribadi membeli mobil sebesar Rp113.024.682,- dan perbuatan terdakwa Haryadi diduga telah menggunakan keuangan desa sebesar Rp398.000.000,-. Sedangkan sisa kerugian keuangan negara sebesar Rp2.205.255.518,- menjadi tanggungjawab terdakwa Haryadi karena telah menyetujui secara lisan pengeluaran keuangan desa,” tukas Novai sapaan akrab Noviansyah.

Usai pembacaan dakwaan, sidang ini langsung ditutup oleh majelis hakim dan akan dilanjutkan pada Senin (2/3/2020) mendatang dengan agenda pemeriksaan saksi-saksi.

Sedangkan Kepala Kejaksaan Negeri Belitung, Ali Nurudin SH MH melalui pesan Whatsapp kepada Rakyat Pos mengungkapkan bahwa tidak ada eksepsi dalam sidang kemarin dan akan dilanjutkan dengan pemeriksaan saksi pada pekan depan.

“Dilanjutkan hari Senin dan Selasa minggu depan, dan selanjutnya laporan hasil sidang menyusul,” jelas Ali.

Untuk diketahui kasus perkara dugaan tindak pidana korupsi untuk pengolahan keuangan Desa Aik Ketekok itu cukup lama penanganannya.

Sebelumnya, kasus mantan Kepala Desa Aik Ketekok dan bendaharanya ditangani oleh penyidik tindak pidana korupsi pada bidang tindak pidana khusus Kejaksaan Negeri Belitung.

“Karena ini internal kejaksaan jadi prosesnya antara penyidik dan penuntut adalah satu atap jadi semuanya berasal dari kejaksaan,” kata Kepala Kejaksaan Negeri Belitung, Ali Nurudin, Selasa (4/2/2020) pada saat dilakukan tahap penahanan.

Kedua tersangka berdasarkan saran dari Jaksa P16A Penuntut Umum, dan Kasi Pidsus Kejaksaan Negeri Belitung, kedua tersangka tersebut dilakukan penahanan di Lapas Kelas II B Tanjungpandan selama 20 hari kedepan.

“Mengapa kita lakukan penahanan karena pasal yang didakwakan untuk perkara ini bisa dilakukan penahanan. Ancamannya diatas 5 tahun,” terangnya.

Ali melanjutkan, proses penahanan ini juga dilakukan supaya mempercepat proses persidangan, mengingat persidangannya bukan di Belitung melainkan di Pengadilan Tipikor Kota Pangkalpinang.

Setelah dilakukan audit dari Inspektorat Kabupaten Belitung bekerja sama dengan Pidsus Kejaksaan Negeri Belitung diperoleh perhitungan kerugian negara sejumlah kurang lebih Rp2,7 miliar.

“Angka Rp 2,7 miliar lebih itu, selama 4 tahun dari tahun anggaran 2015 sampai 2018. Jadi penjumlahan dari setiap tahunnya ada penyimpangan,” bebernya.

“Untuk ancaman pada pasal 2 kan minimal 4 tahun paling lama 20 tahun atau seumur hidup. Tapi pasal 3 ancamannya minimal 1 sampai 20 tahun. Kemudian kedua tersangka itu berkasnya dipisah,” pungkasnya. (bis/dod/6)

Related posts