Manfaat Aplikasi Travelation bagi Calon Penumpang Pesawat

  • Whatsapp
Agus Purnama
Analis Kelembagaan (Pelaksana) Pada Disbudpar Prov.Kep.Babel.

Masih merebaknya infeksi Coronavirus Disease 2019 atau biasa disebut COVID-19, tentu saja masih mengkhawatirkan setiap manusia yang ada di dunia saat ini. Sejumlah negara, termasuk didalamnya Indonesia, terus memberlakukan berbagai macam kebijakan terkait penanganan dan pencegahan pandemi COVID-19, seperti karantina wilayah/negara (Lockdown), Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan juga memprioritaskan edukasi ke masyarakat tentang protokol kesehatan di setiap tempat publik.

Khusus di Indonedia, Pemerintah terus intens menerapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang berkenaan dengan protokol kesehatan dalam rangka penanganan dampak bencana non alam terbesar yang dialami oleh bangsa Indonesia dan juga dunia secara global.
Menurut Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Republik Indonesia, Moeldoko, Pemerintah telah menyusun protokol utama dalam penanganan kasus penyebaran COVID-19 bersama dengan berbagai kementerian, terutama Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (RI) dalam menyusun pedoman utama tersebut, sehingga mudah diimplementasikan oleh siapapun. Protokol yang diterbitkan yaitu Protokol Kesehatan, Protokol Komunikasi, Protokol Pengawasan Perbatasan, Protokol Area Pendidikan, dan Protokol Area Publik dan Transportasi. Protokol tersebut, akan dilaksanakan di seluruh Indonesia oleh pemerintah dengan dipandu secara terpusat oleh Kementerian Kesehatan RI (ksp.go.id, Maret 2020).
Dengan demikian, seluruh protokol yang telah ditetapkan merupakan perwujudan dari hadirnya Pemerintah RI dan siap melindungi seluruh lapisan masyarakat di wilayah NKRI dari Aceh hingga Papua, sesuai yang telah diamanatkan oleh pendiri-pendiri bangsa Indonesia, seperti tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Mobilitas manusia di masa tatanan baru yang masih diselimuti wabah virus corona, perlu diatur sedemikian rupa dan tetap memberikan rasa aman bagi masyarakat yang melakukan perjalanan dengan menggunakan transportasi umum, baik itu jalur darat, sungai/laut dan juga udara.

Untuk itu, Pemerintah menerbitkan Surat Edaran Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Kriteria Pembatasan Perjalanan Orang dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) yang ditandatangani Ketua Pelaksana Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19, Doni Monardo, tertanggal 25 Mei 2020 (covid19.go.id:2020).

Baca Lainnya

Badan Usaha Milik Negara (BUMN), PT. Angkasa Pura II (Persero) yang bergerak di bidang pengelolaan dan pengusahaan seluruh bandara udara di Indonesia, langsung merespon cepat hal itu, dengan melakukan pemeriksaan dokumen secara digital bagi calon penumpang pesawat rute domestik di tengah pandemi Covid-19. Digitalisasi melalui aplikasi Travel Declaration (travelation) ini bertujuan agar proses pemeriksaan dokumen calon penumpang pesawat udara di seluruh bandara udara di wilayah NKRI menjadi lebih cepat, ringkas namun tetap ketat, dan tentunya tetap memastikan terwujudnya physical distancing (menjaga jarak fisik) sesuai anjuran Pemerintah.

Menurut President Director PT. Angkasa Pura II (Persero), Muhammad Awaluddin, dengan pemeriksaan digital, calon penumpang rute domestik bisa mengunggah dokumen yang harus dipersyaratkan ke aplikasi travelation. Jika disetujui, maka calon penumpang akan mendapat sertifikat digital pre-clearance yang bisa dibuka di gadget atau gawai untuk kemudian dilakukan pemeriksaan di bandara udara. Operator bandara tersebut juga telah melakukan simulasi pemeriksaan secara digital terhadap dokumen calon penumpang pesawat di Bandara Soekarno-Hatta, dan nantinya juga akan diterapkan di seluruh bandara lainnya. (Estu Suryowati,Juni 2020).

Berikut sejumlah dokumen calon penumpang yang diperlukan sesuai Surat Edaran Nomor Tahun 2020, yakni : Pertama, Surat tugas bagi ASN dan TNI/Polri yang ditandatangani oleh minimal Pejabat setingkat eselon 2; Kedua, Surat tugas bagi pegawai BUMN/BUMD/UPT/Satker/Organisasi non pemerintah/lembaga usaha, yang ditandatangani oleh direksi/kepala kantor; Ketiga, Menunjukkan surat keterangan uji tes Reverse Transcription-Polymese Chain Reaction (RT-PCR) dengan hasil negatif yang berlaku 7 hari atau surat keterangan uji Rapid-Test dengan hasil non-reaktif yang berlaku 3 hari pada saat keberangkatan;- Keempat, Surat keterangan bebas gejala seperti influenza (influenza-like illness) dari dokter Rumah Sakit/Puskesmas bagi daerah yang tidak memiliki fasilitas PCR Test/Rapid; Kelima, Bagi yang tidak mewakili lembaga pemerintah atau swasta harus membuat surat pernyataan yang ditandatangani di atas materai dan diketahui Lurah/Kepala Desa setempat; Keenam, Menunjukkan KTP atau tanda pengenal lain yang sah; dan yang Ketujuh, Melaporkan rencana perjalanan.

Semoga kehadiran aplikasi travelation ini, bisa menjadi solusi tepat bagi Pemerintah untuk memberlakukan SOP terkait protokol kesehatan di area transportasi dapat memberikan kemudahan bagi seluruh elemen masyarakat, khususnya bagi mereka yang bepergian dengan menggunakan pesawat terbang di seluruh wilayah Indonesia.

Karena sejatinya, setiap peradaban umat manusia di dunia akan terus melahirkan inovasi atau kemajuan teknologi yang diciptakan oleh manusia sesuai dan selaras dengan perkembangan zaman, dan tentunya harus memberikan manfaat bagi kehidupan manusia di bumi.(***).

Related posts