Manajemen Kebijakan Daerah & Peningkatan Kualitas Masyarakat Pedesaan

  • Whatsapp

 Oleh: Rahul Sadewa

Read More

Mahasiswa Stisipol P-12

Desa adalah suatu daerah yang biasanya dianggap sebagai kawasan yang penuh dengan keterbatasan dan kondisi tidak menyenagkan mulai dari keterbatasan pembangunan infrastruktur, masyarakat yang penuh dengan kemiskinan, dan masyarakat yang selalu bergantung dengan sektor agraris (pertanian). Lebih dari separu masyarakat yang tinggal di perdesaan hidupnya berada dalam kemiskinan (poverty gap index) dan dalam keadaan rentan miskin (near-poor), masyarakatnya sangat mudah kembali pada kemiskinan ekstrim ketika dihadapkan dengan kondisi bencana atau krisis, misalnya gagal panen, cuaca buruk, atau krisis politik. Situasi seperti ini, akan menurunkan ketahanan pangan serta mempengaruhi hasil pendapatan masyarakat miskin yang bergantung pada hasil pertanian (subsisten) atau industri ekstraktif.

Penduduk Bangka Belitung berjumlah 1.431.000 jiwa umumnya bekerja pada Tambang TI (Tambang Inkonvensional) pertanian, perikanan, dan masih mendominasi sumbangan lapangan usaha terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Bangka Belitung. Jumlah masyarakat yang berdomisili di perkotaan jauh lebih kecil dibandingkan dengan masyarakat di perdesaan. Tambang Inkonvensional dan Pertanian merupakan sektor andalan dalam kinerja perekonomian desa di Bangka Belitung. Meski begitu, tingkat kesejahteraan petani dan desa masih tergolong rendah, kemiskinan petani di Bangka Belitung masih tergolong tinggi.

Kondisi ini, seyogyanya menjadi isu utama dalam penyelesaian ketimpangan dan pembangunan di perdesaan, meskipun pertanian mendominasi pemasukan terbesar terhadap PDRB, masih banyak terjadi ketidakseimbangan sistemik oleh kelompok masyarakat tani, dan masih belum dapat mengurangi kesenjangan antardaerah, antarsektor dan antar golongan masyarakat pada sektor pertanian. Implikasinya hampir sebagian besar masyarakat masih berada dalam kondisi ketertinggalan. Pembangunan pertanian hanya akan menguntungkan pelaku ekonomi yang lebih kuat serta akumulasi manfaat lebih mengarah ke perkotaan (backwash effect). Sedangkan yang berada di perdesaan akan terjebak pada spesialisasi satu komoditas pertanian atau satu sumberdaya alam (overly-specialized single cop or natural).

 

Cara Mengurangi Kesenjangan

Undang-Undang (UU) No. 6 Tahun 2014 tentang pembangunan pedasaan, merujuk pada paradigma mengurangi kesenjangan dan kemiskinan. Penggunaan dana desa ditujukan untuk membiayai pembangunan desa dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan dengan prioritas penggunaan dana desa diarahkan pada pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan desa. Sejak tahun 2015 Pemerintah Pusat telah mengucurkan Alokasi Dana Desa (ADD) untuk pembangunan infrastruktur dan untuk membantu perekonomian masyarakat desa, kondisi potret desa mulai berubah dengan berbagai harapan menuju pembangunan.

 

Ada beberapa permasalahan yang sering ditemukan di desa. Permasalahan mendasar penyebabnya adalah keterbatasan SDM, infrastruktur dasar, dan sarana kantor desa belum memadai. Selain keterbatasan SDM, tata cara mengelola ADD belum seluruhnya dipahami dan dilaksanakan berdasarkan UU. Maka konsekuensinya berdampak pada hokum. Penggunaan anggaran hanya sebatas kegiatan fisik, maka banyak dan yang masih tersimpan di rekening desa. Pembangunan desa adalah bentuk upaya kegiatan yang dilakukan untuk memenuhi berbagai kebutuhan, sehingga masyarakat dapat mandiri dan tidak bergantung serta dapat lepas dari ketertinggalan. Untuk di desa, lingkup pembangunan perdesaannya sangat luas. Peningkatan kualitas masyarakat yang ada di desa, proses penanggulangan kemiskinan dan kesenjangan seolah isu yang semakin kompleks.

 

Konsep pembangunan desa terpadu adalah sebuah cara, proses, karena pembangunan melibatkan semua masyarakat dari berbagai lapisan dan melibatkan semua aspek kehidupan. Sebagai sebuah cara, pendekatan ini berusaha mengubah mindset (pola pikir) masyakat desa yang cenderung tradisional untuk mengarah ke kehidupan modern serta mengikuti perkembangan IPTEK (ilmu pengetahuan dan teknologi) di semua aspek kehidupan masyarakat. Perspektif memandang desa hanya berupa tempat pertanian atau perkampungan dan perkotaan, merupakan non ageraris adalah dikotonomi, yang oleh karena itu menjadikan kelemahan pembangunan desa. Ketika membangun desa dan kota, desa dan kota itu seperti suatu suatu hubungan keterkaitan (linkages) sulit dipisahkan, saling menguatkan dan  saling menguntungkan. Kebijakan pada tingkat nasional diikuti mekanisme pasar atau mengarah kepada globalisasi oleh kepentingan perusahaan atau mengarah kepada  globalisasi oleh kepentingan perusahaan transnasional untuk dapat dihadapkan dengan aturan-aturan pemerintahan yang mengoreksi kearah kepentingan tersebut.

Untuk itu, kita harus mewaspadai jangan sampai keinginan berglobalisasi yang disertai dengan adanya kepentingan untuk memperluas operasi perusahaan transnasional tersebut, sebenarnya tujuannya untuk melemahkan  perkembangan daerah di kawasan pedesaan. Maka dari itu, perlunya pemahaman yang kuat dan mendalam agar terjalinnya hubungan saling menguntungkan. Jika dilihat dari perspektif urban rural linkages, dapat kita diartikan itu sebagai bentuk yang berkaitan berupa aliran (flow) dengan interaksi (interaction) yang akan terjadi di antara pedesaan dan perkotaan. Keterkaitan pedesaan dengan perkotaan dapat kita maknai sebagai bentuk keterkaitan fisik, ekonomi, sosial, kelembagaan dan teknologi.

 

Keterkaitan fisik memiliki peran yang cukup penting antara pedesaan dan perkotaan. Oleh karena itu, hubungan fisik di sektor transportasi pasti akan menumbuhkan kemudahan akses antar daerah, sehingga dengan keterkaitan ini, menjadi batu loncatan pendorong awal terjadinya keterkaitan lainnya.

 

Kemandirian Desa

Untuk membangun kemandirian desa, tentunya kita membutuhkan strategi membangun pedesaan. Maka dari itu, strategi yang dibutuhkan adalah Intervensi Kebijakan, karena intervensi kebijakan dilakukan agar memperbaiki hubungan antara pedesaan dengan perkotaan, sehingga terjalin lebih baik. Bentuk dari intervensi kebijakan yang akan dijalankan yaitu melalui  tahap-tahap pertumbuhan kota-kota kecil di daerah periphery (hinterland) atau juga di daerah pedesaan.

Dalam wilayah regional dan juga lokal, pembangunan daerah pedesaan dapat juga dirumuskan secara efektif jika diikuti dengan memahami  struktur dan sistem keterkaitan antara pedesaan dan perkotaan yang saling berhubungan. Pemerintah juga dapat mempengaruhi keterkaitan antara keduanya dengan cara intervensi kebijakan misalnya, diversifikasi pertanian, program intensifikasi, reformasi agraria, mengembangkan lembaga-lembaga masyarakat pedesaan dan memanfaatkan infrastruktur dasar agar menjadi terdukungnya potensi. Pembangunan terhadap masyarakat pedesaan melalui pemberdayaan adalah  sebuah bentuk strategi yang mengarah kepada  kemandirian desa.

Jika kita lihat strategi pemberdayaan juga dinilai belum cukup melalui upaya peningkatan produktivitas, memberikan modal dan juga peluang usaha yang sama. Untuk itu, harus diimbangi dengan merubah struktur sosial ekonominya, berkembangnya potensi pada masyarakat pedesaan, efisiensi, memiliki akses terhadap sumber daya yang baik, teknologi yang modern, pasar yang baik dan modern, serta sumber pembiayaan yang baik pula. Strategi yang akan dilakukan ini, tentunya akan dibebankan kepada pemerintah, dan pemerintah dituntut untuk memfasilitasi dan berperan aktif  didalam kelompok masyarakat  untuk membentuk sekaligus memberikan strategi usaha bersama antar pemerintah dan masyarakat pedesaan, untuk dilaksanakan dengan cara kekeluargaan (kearifan lokal).

Mengenai masalah mekanisme pengelolaan Alokasi Dana Desa dapat dilakukan optimalisasi melalui peran aktif berbagai jenjang pemerintahan (pusat, provinsi dan kabupaten/kota) secara bersama dan terintegrasi, sehingga dapat terjaminnya efektivitas dalam proses implementasi. Komitmen pemerintah dalam hal percepatan pembangunan melalui daerah pinggiran adalah suatu strategi yang baik, namun sebelum itu terlebih dahulu harus adanya sebuah sosialisasi, proses evaluasi dan proses pengawasan, serta harus adanya tujuan yang terarah agar strategi pembangunan itu dapat terlaksana dengan baik.

Maka dari itu, perlu adanya sosialisasi dan proses pelatihan secara intensif kepada aparatur desa dan pendamping desa mulai dari proses penyusunan perencanaan yang baik, pelaksanaan yang baik, hingga proses melakukan penyusan pertanggungjawaban (pelaporan). Desa sangat berharap akan masukan, ide atau penngetahuan dari berbagai stakeholders supaya proses pembangunan partisipatif dapat segera terwujud. Untuk membangun kemandirian dan kesadaran kritis, khususnya yang ditunjukan kepada masyarakat miskin. Keberpihakan memang harus ditujukan kearah masyarakat  yang termarjinalisasi di pedesaan. Harus kita pahami masyarakat itu bukanlah sebagai objek, melainkan subjek yang harus kita upayakan dengan baik, dengan begitu segera terwujud percepatan pembangunan dan penanggulangan kemiskinan. (***)

Related posts