by

Mal Pelayanan Publik di Babel…..Mungkinkah?

-Opini-108 views

Oleh: Amoeng PSP
ASN Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Prov. Kep. Babel

Pelayanan publik bagi masyarakat masih dianggap ribet, bertele-tele dan memakan waktu yang lama. Beberapa inovasi pun telah dilakukan untuk meningkatkan kualitas, seperti one stop service dan sistem layanan online. Namun, sebagian orang, terutama generasi sebelum milenial- masih setia menggunakan layanan offline dengan datang langsung ke kantor. Bisa kita bayangkan kalau mereka membutuhkan lima layanan, mereka harus meluangkan banyak waktu untuk mendatangi semua instansi tersebut. Padahal, mereka juga ingin menikmati kemudahan layanan publik layaknya berbelanja di mal. Berbagai barang belanjaan bisa kita dapatkan dengan hanya sekali datang ke mal. Integrasi pelayanan publik dalam satu Mal menjadi suatu kebutuhan di Babel, mengingat kondisi geografis Babel sebagi Provinsi Kepulauan. Mungkinkah Mal Pelayanan Publik di Babel ini terwujud…?
Mal Pelayanan Publik (MPP) merupakan salah satu wujud nyata program reformasi birokrasi yang digagas oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB). Sesuai Permenpan RB Nomor 23 Tahun 2017, MPP adalah tempat berlangsungnya kegiatan atau aktivitas penyelenggaraan pelayanan publik atas barang, jasa dan/atau pelayanan administrasi yang merupakan perluasan fungsi pelayanan terpadu baik pusat maupun daerah, serta pelayanan Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah/swasta dalam rangka menyediakan pelayanan yang cepat, mudah, terjangkau, aman, dan nyaman. Jenis pelayanan publik yang bisa diberikan oleh MPP meliputi layanan perizinan dan non perizinan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah, serta pelayanan BUMN/BUMD/Swasta.
Konsep pelayanan terpadu ini, sudah diterapkan oleh beberapa daerah di Indonesia, antara lain Jakarta, Banyumas, Surabaya dan Banyuwangi. Babel dengan sebaran penduduk yang berada di pulau-pulau perlu mulai berpikir menyiapkan MPP untuk memberikan kemudahan pelayanan, terutama untuk warganya. Tulisan Opini ini, lebih mencerminkan harapan Penulis sebagai warga Babel, agar MPP bisa segera terwujud di Bumi Serumpun Sebalai. Penulis ingin merajut sebuah harapan ini melalui ulasan manfaat, tantangan, persiapan dan faktor kunci terwujudnya MPP.

Manfaat MPP
Salah satu indikator kesuksesan suatu program perubahan dapat dilihat dari kebermanfaatan bagi pemangku kepentingan (stakeholder). Kehadiran MPP dibeberapa daerah telah memberikan beberapa manfaat baik bagi penerima maupun penyelenggara layanan, antara lain: Pertama, meningkatan kualitas pelayanan publik secara berkelanjutan. Inovasi dalam bentuk one stop service sukses memangkas jalur birokrasi yang panjang dan meningkatkan transparansi, karena penerima layanan hanya berhubungan dengan petugas front office. Perkembangan sistem informasi juga menjadi pemicu (trigger) inovasi layanan secara online, dengan meminimalisir pertemuan langsung pihak-pihak terkait. Pembatasan frekuensi pertemuan ini sebagai tindakan mitigasi atas risiko terjadinya korupsi, kolusi dan pungutan liar. Namun, layanan ini masih bersifat terpisah-pisah dalam ruang lingkup instansi masing-masing, sehingga masih bisa ditingkatkan lagi manfaatnya dengan kolaborasi layanan. Peluang ini seharusnya ditangkap dalam bentuk layanan publik bersama.
Disinilah MPP hadir sebagai jawaban atas kebutuhan layanan terpadu yang cepat, mudah, aman dan nyaman. Kecepatan dan kemudahan layanan dalam satu tempat akan menghemat waktu masyarakat untuk mendapatkan beberapa layanan sekaligus, terutama bagi yang tinggal di luar kota atau di luar pulau. MPP biasanya juga menyediakan fasilitas di luar layanan, misalnya tempat bermain anak-anak, bantuan untuk penyandang disabilitas, ruang laktasi dan maternity sehingga masyarakat akan merasa aman dan nyaman. Pada akhirnya, berbagai kemudahan ini akan meningkatkan kepuasan publik.
Kedua, memperkuat sinergi antar penyelenggara pelayanan publik. Layanan yang terpisah-pisah mungkin menghambat komunikasi dan koordinasi antar instansi. Sekat-sekat komunikasi ini pada level tertentu bisa menumbuhkan ego sektoral, sementara negara (pemerintah pusat dan daerah) diharapkan selalu hadir untuk melayani masyarakatnya. Kalau koordinasi kurang optimal, tentunya hal ini akan menjadi hambatan tersendiri yang merugikan pengguna.
MPP akan mengintegrasikan pelayanan yang diberikan pemerintah pusat, pemerintah daerah dan sektor swasta. Selama ini, masyarakat sering membatasi layanan publik itu hanya yang diberikan oleh instansi pemerintah. Padahal, layanan swasta di luar pemerintahan, seperti BPJS, perbankan, PLN, jasa raharja, PDAM itu juga merupakan cakupan dari layanan publik. Dengan menempatkan layanan tersebut dalam satu Mal, mau tidak mau interaksi sesama penyelenggara akan meningkat. Hal ini akan mendorong sinergi layanan yang lebih kuat. Sinergi ini juga bisa diwujudkan salah satunya dalam bentuk terobosan paket layanan bersama yang memiliki kemiripan, misalnya: a) Paket layanan pencari kerja, untuk mendapatkan surat keterangan sehat, surat keterangan bebas narkoba, surat keterangan catatan kepolisian, kartu BPJS; b) Paket layanan usaha, untuk mendapatkan surat izin usaha perdagangan, surat izin tempat usaha, nomor pokok wajib pajak, pendaftaran pelanggan PLN.
Paket layanan itu sangat memudahkan pengguna dengan sekali antrian, tapi bisa mendapatkan beberapa dokumen yang diperlukan. Ketiga, meningkatkan daya saing global dengan memberikan kemudahan berusaha di Indonesia. Dalam dunia global sekarang ini, tidak bisa dipungkiri lagi bahwa investasi baik domestik maupun luar negeri akan mendorong pertumbuhan ekonomi yang signifikan. Investor tentunya akan mempertimbangkan kemudahan berusaha untuk menanamkan modalnya di Indonesia. Salah satu faktor yang mendukung kemudahan berusaha adalah pelayanan perizinan usaha yang simpel, tidak berbelit-belit yang diberikan melalui MPP. Kemudahan perizinan ini akan menjadi keunggulan kompetitif dunia usaha Indonesia yang menggiurkan bagi para investor.

Tantangan MPP
Perjuangan (effort) besar niscaya diperlukan untuk memulai perubahan baru. Penerapan inovasi akan diuji oleh kemampuannya mengatasi berbagai tantangan besar yang terbentang di depan mata. Beberapa tantangan yang mungkin muncul dalam pelaksanaan MPP meliputi: Pertama, tantangan sarana dan prasarana. MPP membutuhkan prasarana dalam bentuk gedung yang cukup menampung banyak jenis layanan publik. Selain itu, mereka juga dituntut untuk menyediakan layanan pendukung untuk menambah kenyamanan pemangku kepentingan, seperti tempar parkir, food court, tempat bermain anak-anak dan ruang laktasi. Hal ini tentunya menjadi tantangan tersendiri untuk mendesain gedung MPP agar berfungsi secara maksimal.
Selain itu, MPP juga harus menjawab tantangan ketersediaan sarana berupa peralatan dan jaringan yang memadai untuk pelayanan. Beberapa jenis layanan berbasis database yang terhubung dengan server Kantor Pusat di Jakarta membutuhkan sarana yang lebih kompleks. Contohnya adalah pelayanan imigrasi, pelayanan SP2D oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara dan pelayanan perbankan. Kekuatan jaringan harus menjadi perhatian.
Kedua, tantangan sumber daya manusia (SDM). Penyelenggara layanan publik yang tergabung dalam MPP harus mengatur SDM sedemikian rupa agar tetap bisa melaksanakan pelayanan di kantor sendiri dan di counter layanan MPP, terutama instansi dengan jumlah armada yang terbatas. Untuk menyikapi hal ini, mereka perlu mengatur sistem rotasi pegawai yang baik. Dan kalau memungkinkan, mereka juga bisa merekrut pegawai tidak tetap yang dikontrak dalam jangka waktu tertentu untuk menutupi kekurangan SDM yang akan ditugaskan pada MPP.
Ketiga, tantangan koordinasi. Setiap penyelenggara layanan publik memiliki karakter unik sesuai dengan jenis layanannya, sehingga kebutuhan ketika bergabung dalam MPP juga berbeda. Variasi jenis layanan dalam MPP memerlukan koordinasi yang berkelanjutan oleh penyelenggara, baik dalam perencanaan, pelaksanaan maupun evaluasi secara berkala. Selain itu, koordinasi lintas sektoral antara instansi pemerintah pusat, pemerintah daerah dan sektor swasta membutuhkan pihak-pihak yang bisa menjembatani antara pihak-pihak terkait.

Persiapan yang harus dilakukan untuk MPP
Seorang penulis asli Pulau Belitung (Andrea Hirata) dalam bukunya yang berjudul “Laskar Pelangi” telah berhasil membangkitkan mimpi anak-anak kampung yang penuh keterbatasan untuk bersekolah sampai ke luar negeri. Jangan takut bermimpi dan terus bermimpilah sampai engkau meraihnya. Analog dengan cerita buku tersebut, penulis berpendapat bahwa mimpi MPP ini bisa diraih dengan melakukan persiapan-persiapan yang seharusnya bisa dimulai sekarang. Paling tidak ada dua hal yang bisa disiapkan untuk membumikan mimpi MPP dalam action plan yang nyata.
Satu, pembentukan MPP harus diagendakan dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) sebagai bentuk visi ke depan yang ingin dituju. Hal ini sekaligus juga memberikan dasar hukum bagi penyelenggara untuk bergerak menyiapkan embrio MPP. Pemerintah daerah sebagai leading sector (dhi. OPD yang mempunyai tugas fungsi bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu) harus mengusulkan MPP dalam rencana kerja tahunan maupun RPJMD.
Dua, pihak-pihak terkait dengan difasilitasi oleh pemerintah daerah harus mulai menjalin komunikasi dan koordinasi untuk membahas konsep MPP yang diinginkan. Hal ini sekaligus untuk menjawab tantangan ketiga yang sudah dijabarkan di atas. Untuk lingkup pemerintah pusat, saat ini Bangka Belitung telah memiliki Forum Komunisasi Instansi Vertikal, dengan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan sebagai ketuanya. Forum ini bisa menjadi salah satu wadah diskusi yang berperan aktif menggawangi terbentuknya MPP.

Faktor kunci terwujudnya MPP
Penulis menyimpulkan satu faktor kunci utama yang sangat menentukan kesuksesan pembentukan MPP, yaitu komitmen. Pihak-pihak terkait, baik pemerintah pusat, daerah dan sektor swasta yang nantinya tergabung harus mempunyai komitmen tinggi untuk kelancaran perencanaan dan pelaksanaanya. Dukungan pimpinan mutlak diperlukan untuk memperjuangkan terwujudnya MPP ini. Semoga pertanyaan dan harapan penulis sesuai judul tulisan ini, bisa terjawab melalui peresmian Mal Pelayanan Publik Babel dalam kurun waktu dua tahun mendatang.(***).

Comment

BERITA TERBARU