Mahkamah Agung Menangkan Huzarni Rani

No comment 678 views

Tolak Kasasi Gub Babel
Putusan Sudah Inkrah

PANGKALPINANG – Mahkamah Agung (MA) akhirnya menolak kasasi yang diajukan oleh Gubernur Bangka Belitung (Babel) atas gugatan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) yang dilakukan Huzarni Rani selaku mantan Pj Bupati Bangka Selatan (Basel) terhadap Gubernur Babel saat itu masih dijabat oleh Rustam Effendi terkait nonjob Huzarni Rani dari Kepala Dinas Perhubungan(Kadishub) Babel.

Artinya dalam putusan tersebut, MA memenangkan gugatan Huzarni Rani yang menguatkan dan mengukuhkan putusan putusan PTUN Palembang dan PT TUN Medan.
Kepada wartawan, saat menggelar jumpa pers, di kediamannya, Huzarni Rani membenarkan telah menerima putusan MA nomor 88 K /TUN/ 2017 tanggal 13 Maret 2017 yang menolak kasasi Gubernur Babel dan mengukuhkan putusan PT TUN Medan nomor 149 /B/2016/PT TUN MDN tanggal 9 November 2016 yang mengukuhkan putusan PTUN Palembang nomor 11/G/2016/PTUN PLG tanggal 16 Juni 2016 yang dalam putusannya menyatakan batal obyek sengketa berupa Skep Gub Babel no.188.44/1310/BKD/2015 tgl 28 des 2015 tentang pemberhentian dari jabatan struktural dilingkungan Pemerintahan Prov. Kep Babel an.drs.H.A.Huzarni Rani, MSi sebagai Kadishub Provinsi Babel.

Kedua, surat keputusan Gubernur Kep. Babel no.188.44/1313/BKD/2015 tanggal 28 Desember 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian jabatan tinggi pratama dilingkungan pemerintahan Prov. Kep Babel an.Ir.Sarjulianto Dipl.SE sebagai Kadishub Prov. Kep Babel.

Ketiga, mewajibkan tergugat Gubernur Prov. Kep Babel untuk mencabut obyek sengketa berupa Skep Gubernur Prov. Kep Babel no.188.44/1310 /BKD/ 2015 dan Skep Gubernur Kep Babel no.188.44/1313/BKD/2015 tanggal 28 Desember 2015.
Keempat, mewajibkan tergugat untuk merehabilitasi nama baik penggugat dan mengembalikan penggugat pada kedudukan dan jabatannya semula atau setara.

Lalu terkait bagaimana Gubernur Kepulauan Babel dapat mengeksekusi putusan MA yang sudah inkrah tersebut sedang saat ini sudah keluar SK pensiun walaupun, Huzarni telah melaporkan 5 pejabat provinsi ke Polda Babel terkait dugaan pemalsuan dokumen dan surat sehingga SK pensiun tersebut bisa terbit.

Menurutnya, pada prinsipnya SK pensiun tersebut batal dengan sendirinya karena terbit melalui proses yang tidak benar dan adanya dugaan pemalsuan dokumen yang saat ini sedang dalam proses penyelidikan oleh Polda Kep. Babel atas terbit SK pensiun tersebut disamping untuk menghormati putusan MA yang sudah inkrah.

“Kejadian SK pensiun PNS dari presiden keluar tanpa ada permohonan yang bersangkutan dan tanpa ditandatangani dokumen dan melengkapi 15 syarat pensiun yang diatur UU ASN dan UU Kepegawaian pertama kali terjadi di Indonesia bahkan Direktur Pensiun PNS dan Pejabat Negara BKN Pusat Jakarta yang saya temui merasa kecolongan dan itu menunjukan sekda Yan Megawandi dan jajaran BKD Kep. Babel perlu diberi penghargaan atas keahliannya menembus ketatnya aturan administrasi pensiun PNS yang berlaku di BKN Pusat Jakarta,”ujarnya.

Selanjutnya, jelasnya langkah yang telah dilakukan atas terbitnya putusan MA yang menolak kasasi yang diajukan Plt Gubernur Yuswandi, dia sudah mengkonsultasikan permasalahan ini kepada pejabat negara yang terkait.

“Pertama saya konsultasi dengan Direktur Pensiun PNS dan pejabat negara berkaitan terbitnya SK pensiun tersebut dan menurut pejabat BKN Pusat tersebut SK Pensiun itu dapat dibatalkan atas usulan gubernur dengan alasan menghormati putusan MA yang sudah inkrah disamping terbit SK Pensiun itu melalui cara yang tidak benar. Kedua, saya sudah mengirim surat permohonan resmi ke gubernur agar berkenan memproses pembatalan SK Pensiun dan mengeksekusi putusan MA yang sudah inkrah atas gugatan PTUN terhadap gubernur saat itu Rustam Effendi,”bebernya.

Terkait SK Pensiun telah dibatalkan BKN Pusat apakah, Huzarni akan mencabut pengaduan dugaan pemalsuan dokumen yang diduga dilakukan oleh sekda Yan Megawandi dan jajaran BKD Prop Kep Babel, dia menegaskan hal itu merupakan kewenangan kepolisian untuk memprosesnya.

“Saya rasa biarlah proses hukum penyelidikan yang dilakukan oleh Polda Kep Babel terus berlanjut untuk memberi pembelajaran kepada kita semua bahwa pemalsuan dokumen merupakan perbuatan yang sangat tidak pantas dan tidak patut dicontoh dilakukan oleh secara bersama-sama oleh pejabat apalagi dengan tujuan untuk mematikan karier PNS orang lain,”tegasnya.

Dengan terbit putusan MA sudah inkrah yang mengukuhkan putusan PTUN Palembang dan Putusan PT TUN Medan yang salah satu putusannya membatalkan Skep Gubernur no.188.44/1313/BKD/2015 tanggal 28 Desember 2015 tentang Pengangkatan Sarjulianto sebagai Kadishub Babel.

“Saya bukan ahli hukum namun menurut saya sangat berdampak sangat besar karena sejak adanya putusan PTUN Palembang tanggal 16 Juni 2016 maka Sarjulianto tidak punya legal standing lagi sebagai Kadishub Babel sehingga secara hukum semua tandatangan penghasilan yang diterimanya sebagai kadishub Babel harus dikembalikan ke kas daerah karena semua tanda tangan dan penghasilan yang diterima sebagai kadishub Babel adalah ilegal termasuk kontrak dengan pihak ketiga,”ucapnya.

Huzarni pun berencana menuntut secara pidana berupa pencemaran nama baik dan perbuatan yang tidak menyenangkan serta tuntutan perdata berupa ganti atas kerugian yg terima akibat dari terbit SK Gubernur Kep.Babel no.188.44 ./1310/BKD/2015 tanggal 28 Desember 2015 tersebut.

“Yang akan saya tuntut Tarmin AB mantan Ka BKD Prop Kep Babel dan Syahruddin mantan sekda Babel karena menurut saya yang paling bertanggung jawab atas terbit SK Gubernur tersebut yang dengan vulgar melanggar perka BKN no 10 tahun 2005 yang dengan jelas mengatur bahwa pejabat yang diangkat sebagai Pj Kepala Daerah selama menjalankan tugas sebagai Pj kepala daerah maka jabatannya tidak boleh diisi secara definitif tapi diangkat pelaksana harian dan begitu selesai menjalankan tugas sebagai pj kepala daerah maka yang bersangkutan dikembalikan ke jabatan awalnya. Kalau keputusan diambil melanggar aturan dengan pertimbangan pribadi maka pejabat itu harus bertanggung jawab secara individual tidak bisa berlindung sebagai keputusan institusi dan ini juga sebagai pembelajaran agar bekerja secara profesional dan jangan memberi masukan yang salah kepada gubernur,”tegasnya. (bum/6)

No Response

Leave a reply "Mahkamah Agung Menangkan Huzarni Rani"