Mahasiswa Pertanyakan Dugaan Politik Uang

  • Whatsapp
DIHADANG POLISI – Belasan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Peduli Pilkada (Ampeda) Babel, dihadang barisan polisi saat unjukrasa di depan teras kantor Bawaslu Babel, Selasa kemarin (31/1/2017). Mereka mendesak Bawaslu memproses dugaan politik uang oleh Paslon Erzaldi-Fattah. Selain ke Kantor Bawaslu, para mahasiswa juga mendatangi DPRD Babel. Insert: Wakil Ketua DPRD Babel Amri Cahyadi, menerima aspirasi Ampeda di ruang Banmus DPRD. (Foto: Teguh dan Roni Bayu)

Demo di Bawaslu dan DPRD Babel
Ampeda Desak Bawaslu Segera Proses
Dewan Diminta Awasi Kinerja Bawaslu

PANGKALPINANG – Dugaan politik uang atau money politic yang dilakukan Pasangan Calon Gubernur/Wakil Gubernur Provinsi Bangka Belitung nomor urut 4, Erzaldi Roesman Djohan-A. Fattah bersama tim pemenangannya di Desa Air Seruk, Kecamatan Sijuk, Kabupaten Belitung, mulai menarik perhatian para mahasiswa.
Mereka yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Peduli Pilkada (Ampeda), Selasa (31/1/2017) mendatangi Kantor Badan Pengawas Pemilu Provinsi Bangka Belitung (Bawaslu Babel), guna mempertanyakan proses penindakan dugaan politik uang paslon tersebut. Terlebih, kejadian bagi-bagi uang itu sudah bergulir selama seminggu, dan menjadi temuan Panwas di Belitung, namun hingga kini belum ada kejelasan.
Koordinator Ampeda, Muhammad Dauri serta belasan mahasiswa dari UBB dan STAIN SAS, sempat berorasi di halaman Kantor Bawaslu Babel. Beberapa saat berorasi dan membentangkan karton, para mahasiswa diterima Ketua Bawaslu Babel Bagong Susanto dan Kepala Sekretariat Bawaslu Wardati.
Dalam pertemuan, para mahasiswa menginginkan beberapa berita yang meresahkan masyarakat mendapat tanggapan tegas dari Bawaslu Babel.
“Kami menginginkan diskusi seperti ini, mewujudkan Pilkada bersih. Beberapa berita meresahkan masyarakat. Kita takutkan ini menjadi pemicu konflik horizontal masyarakat Babel. Awalnya bersahabat, gara-gara ini bisa musuhan. Ini kami harapkan Bawaslu menindaklanjuti pelanggaran pilkada Babel,” tutur Muhammad Dauri.
Ditambahkan mahasiswa STAIN SAS Iman Taufik, bahwa berangkat dari permasalahan tadi seharusnya Bawaslu benar-benar berasas supremasi hukum, bukan supremasi kekuasaan. “Menjadi PR kita, tugas Bawaslu sampai ke kecamatan harus jelas. Mungkin, belum kerja maksimal sampai bawah. Kita minta penegasan sampai dan sejauh mana proses permasalahan dugaan politik uang salah satu calon itu. Diklarifikasi dengan jelas dan tegas,” harapnya.
Menanggapi itu, Ketua Bawaslu Babel Bagong Susanto menegaskan, hingga kini proses dugaan pidana politik uang ini sudah ditangani Panwaslu Belitung dan Sentra Gakkumdu Kabupaten Belitung. Dia meyakini, Komisioner Bawaslu Divisi Penindakan Zul Terry Apsupi, tidak ada tawar-menawar terkait perihal tersebut. “Karakter orang yang tidak bisa neko-neko. Prosesnya lembaga terkait mengenai permasalahan ini, ada Bawaslu, kepolisian, kejaksaan dan pengadilan. Proses tahapan kumpulkan buktinya, kalau memang terbukti tidak ada perbedaan siapapun orangnya. Harga mati, kita menjaga Pilkada Babel. Kita terimakasih atas kepedulian, karena Pilkada milik masyarakat, bukan milik KPU atau Bawaslu,” tegas Bagong.
Ditambahkan Kepala Sekretariat Bawaslu Babel, Wardati mengenai penanganan pelanggaran sesuai bidangnya masing-masing. Dan Kasubag Hukum Bawaslu Babel tahu persis cara memproses pelanggaran seperti politik uang tersebut.
“Penanganan pelanggaran itu saat ini ditangani Panwas Kabupaten Belitung. Kita terima laporan dan mengarahkan, tidak akan ada pembiaran. Begitu ada kasus duduk bersama. Kami sudah berupaya transparan,” tukasnya.
Sementara itu, Kasubag Hukum Bawaslu Babel, Yaumil menegaskan, terkait dugaan politik uang oleh Calon Gubernur Erzaldi dan tim pemenangannya memang belum diputuskan, karena masih dalam proses. Sejauh ini, Panwas dan pihak terkait katanya sedang menjalankan proses dan masih dalam koridor sesuai aturan. “Temuan itu terjadi pada 24 Januari, disalah satu kampanye salah satu paslon ada pembagian amplop. Kita proses, karena PPL ada di lapangan tidak ada satu pun laporan masuk ke Panwas, sampai detik ini tidak ada laporan masuk terkait hal ini. Tapi kita tidak berhenti, kami bertindak diangkat menjadi temuan. Bukan tidak ada laporan kita tidak bertindak,” tukasnya.
Lebih jauh, 29 Januari 2017 lalu Panwas Belitung kemudian mengangkat bagi-bagi uang itu sebagai temuan. Konsekuensinya, Panwas dan Sentra Gakkumdu memiliki waktu lima hari untuk menindak apakah lanjut ke tahap penyidikan atau berhenti karena tidak memenuhi unsur.
“Kita terus koordinasi, saksi dipanggil, barang bukti kita pegang, mencari bukti baru, berusaha itu. Kita tunggu, kita tidak mau gegabah dan tetap sesuai aturan. Sejauh ini masih dalam proses klarifikasi oleh Panwas dan penyelidikan oleh Gakkumdu, maksimal lima hari apakah masuk tahap penyidikan atau berhenti,” tutupnya.
Usai ke Bawaslu Babel, rombongan mahasiswa juga menyambangi gedung DPRD Babel. Mereka, diterima Wakil Ketua DPRD Babel Amri Cahyadi, Ketua Komisi III Syamsuhardi dan Sekretaris Komisi I Toni Purnama. Para mahasiswa meminta, penguatan dari lembaga legislatif untuk melakukan pengawasan terhadap kinerja Bawaslu Babel.
Menurut Amri, mereka tidak bisa mengintervensi apa yang menjadi tupoksi Bawaslu Babel. Bahkan, Amri menegaskan memberi kepercayaan penuh Bawaslu sesuai tupoksi untuk menjaga Pilkada tetap lancar, tertib dan menyelesaikan temuan pelanggaran dimaksud.
“Saya yakin akan diproses se-profesional mungkin dan mempertanggungjawabkan kinerja mereka. DPRD tidak perlu intervensi terlalu jauh, kecuali selesai momentum ini akan kita dengar pendapat dengan Bawaslu. Diawal kita tegaskan jangan sampai kita anggota DPRD dibuat nuansa politik. Kita perjelas tidak ada kontak dengan teman-teman mahasiswa itu dan sebelumnya tidak mengenal mereka,” tukas Amri. (ron/1)

Related posts