Mahalnya Pilkada di Masa Covid-19

  • Whatsapp
Desi Novitasari, S.E
Muslimah Bangka Belitung

Indonesia sebagai negara demokrasi, tahun ini, kembali akan melaksanakan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak di 270 daerah, tepatnya pada Desember mendatang. Hal ini telah disepakati oleh Komisi II DPR bersama Pemerintah dan KPU dalam rapat kerja bersama secara virtual. Dalam rapat tersebut, Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Arief Budiman meminta dana tambahan sebesar Rp535,9 miliar. Dana ini digunakan untuk kebutuhan logistik Alat Pelindung Diri (APD) para petugas penyelenggara pemilu. Rincian dananya, yaitu untuk membeli masker bagi para pemilih sebanyak 105 juta orang sebesar Rp 263,4 miliar. Untuk pembelian alat kesehatan bagi petugas di Tempat Pemungutan Suara (TPS) dan Panitia Pemutakhiran Data Pemilih sebesar Rp 259,2 miliar (cnnindonesia.com, 27/05/2020).

Tidak dapat dipungkiri, mahalnya biaya yang dibutuhkan untuk perhelatan pesta demokrasi dalam Pilkada. Hal ini tidak terlepas dari tata cara pemilihan yang diatur di dalamnya, yaitu melalui cara mencoblos surat suara dalam Pemilihan Umum (Pemilu). Berbagai logistik diperlukan dalam pencoblosan suara ini. Meliputi perlengkapan pemungutan suara dan dukungan perlengkapan lainnya. Perlengkapan pemungutan suara seperti kotak suara, surat suara, tinta, bilik pemungutan suara, segel, alat untuk mencoblos pilihan, dan sebagainya. Perlengkapan pendukung maksudnya perlengkapan dalam menjaga keamanan, kerahasiaan, dan kelancaran pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara. Seperti sampul kertas, tanda pengenal KPPS/KPPSLN, petugas ketertiban, saksi, dan sebagainya.

Dalam kondisi normal (tanpa pandemi) untuk biaya logistik saja di lapangan saat pencoblosan suara diperlukan biaya tinggi (triliunan rupiah). Apalagi di masa pandemi seperti sekarang yang harus melaksanakan protokol kesehatan. Petugas pengawas harus diberikan alat pelindung diri, alat pencuci tangan untuk memutus rantai penularan COVID-19. Sedangkan untuk para pemilih diwajibkan untuk menggunakan masker yang akan diberikan gratis oleh petugas penyelenggara pemilu. Sehingga dipastikan hanya untuk logistik saja di masa pandemi biayanya akan membengkak. Belum lagi jika ditambahkan biaya selain logistik seperti kampanye calon atau honor petugas. Puluhan triliun akan dihabiskan negara untuk pemilihan pemimpin daerah yang masa jabatannya relatif singkat (5 tahun).

Padahal, dalam menghadapi pandemi Covid-19 saja yang menyangkut nyawa rakyat, negara ‘kekurangan’ uang. Terbukti dengan adanya draf kajian penambahan utang luar negeri sebesar Rp 990,1 triliun oleh Kemenkeu untuk mengatasi pandemi. Sehingga seharusnya diperlukan telaah ulang terkait penyelenggaraan Pilkada tahun ini, mengingat pandemi Covid-19 tidak dapat dipastikan berakhirnya kapan. Urusan nyawa rakyat harusnya diutamakan terlebih dahulu dibandingkan urusan Pemilu.

Baca Lainnya

 

Pilkada dalam Islam

Islam adalah agama yang paripurna (QS al-Maidah ayat 3). Tidak ada satu pun perkara dalam kehidupan manusia kecuali ada aturan, hukum dan penyelesaiannya di dalam Islam (QS an-Nahl ayat 89). Rasul SAW pun telah menjelaskan tuntunan, hukum dan solusi Islam atas berbagai perkara. Tentu semua itu bersumber dari wahyu-Nya. Karena itu Allah SWT memerintahkan kaum muslim untuk meneladani Beliau SAW, sesuai firman Allah SWT :

Artinya, Sungguh telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang baik bagi kalian yang mengharap (rahmat) Allah dan (kedatangan) Hari Kiamat serta banyak mengingat Allah.” (TQS al-Ahzab [33]: 21).

Menurut Imam Syaukani dalam Fathu al-Qadîr, ayat ini bersifat umum atau mencakup semua perkara. Karena itu, setiap Mukmin hendaknya meneladani Rasul SAW itu, dalam semua perkara. Baik terkait akidah, ibadah, akhlak, maupun politik, termasuk dalam hal pemilihan kepemimpinan daerah.

Rasul SAW adalah kepala Negara Islam di Madinah. Beliau banyak memilih dan mengangkat pemimpin atau kepala daerah. Beliau pun menjelaskan kriteria pemimpin atau pejabat yaitu  berdasarkan kelayakan, kapasitas dan keamanahannya. Sabda beliau SAW :

Artinya, jika amanah telah disia-siakan, tunggulah saat-saat kehancuran.” Seorang Arab baduwi berkata, “Bagaimana amanah itu disia-siakan?” Beliau bersabda, “Jika urusan diserahkan kepada selain ahlinya, tunggulah saat-saat kehancuran (HR al-Bukhari dan Ahmad).

Sebagai kepala negara, Rasul SAW telah mencontohkan pengangkatan pemimpin daerah. Hal yang sama dilakukan oleh Khulafaur Rasyidin dan telah menjadi Ijma’ Shahabat. Berdasarkan Sunnah Rasul SAW dan Sunnah Khulafaur Rasyidin, wali (Gubernur) dan ‘amil (setingkat Bupati/Walikota) ditunjuk dan diangkat langsung oleh Rasul SAW atau oleh khalifah sesudah beliau. Jadi, kepala daerah tidak dipilih baik langsung oleh rakyat atau oleh wakil mereka.

Sebagaimana kepala daerah diangkat oleh kepala negara, maka pemberhentian mereka juga dilakukan oleh kepala negara. Para wali dan ‘amil bisa diberhentikan baik karena ada sebab pelanggaran, penyimpangan, kezaliman, ketidakmampuan atau karena faktor lainnya. Bisa juga mereka diberhentikan tanpa sebab, dan kesalahan tertentu. Rasul SAW pernah memberhentikan Muadz bin Jabal dari jabatan wali Yaman tanpa sebab. Khalifah Umar ra. juga pernah memberhentikan Ziyad bin Abi Sufyan tanpa sebab tertentu.

Karena kepala daerah diangkat dan diberhentikan oleh kepala negara, maka akan didapatkan keuntungan. Pertama, pengangkatan dan pemberhentian kepala daerah sangat efektif dan efisien, berbiaya sangat murah bahkan nyaris tanpa biaya. Problem politik biaya tinggi seperti dalam sistem demokrasi dengan berbagai dampaknya tidak akan terjadi. Triliunan uang rakyat tidak akan tersedot untuk pemilihan kepala daerah dan bisa dialokasikan untuk kesejahteraan rakyat.

Kedua, akuntabilitas pemimpin daerah akan terjamin. Pemimpin daerah bisa diberhentikan segera jika melakukan pelanggaran atau kezaliman, bahkan tanpa kesalahan sekalipun, termasuk demi penyegaran dan peningkatan kinerja. Program pemerintah akan berjalan efektif. Keterpaduan dan keharmonisan pemerintah pusat dan daerah bisa terwujud.

Ketiga, partisipasi rakyat akan tinggi dan kontrol terhadap pemimpin daerah akan mudah. Pada proses awal, rakyat dan wakil mereka bisa memberikan masukan terkait sosok pemimpin daerah yang mereka inginkan. Kepala negara (Khalifah) akan sangat terdorong memenuhi aspirasi itu. Pasalnya, jika rakyat atau wakil mereka menampakkan ketidakridaan atas pemimpin daerah, Khalifah harus memberhentikannya. Partisipasi rakyat dalam mengontrol kepala daerah akan bangkit.

Begitulah pengangkatan dan pemberhentian kepala daerah dalam sistem Islam. Sistem pemerintahan Islam yang apabila diterapkan dapat memberikan kesejahteraan dan keberkahan bagi ummat. Karena mengikuti aturan yang diturunkan oleh Allah SWT yang telah dicontohkan oleh Rasul SAW yaitu berislam secara kaffah. Wallahu a’lam bish-shawabi.(***).

Related posts