Mafia Peradilan di Babel Memprihatinkan

  • Whatsapp

Taufik: Masa’ Pengusaha Divonis Dua Bulan?

Taufik Koriyanto

SUNGAILIAT – Tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) dan vonis majelis hakim Pengadilan Negeri Sungailiat yang sangat ringan kepada pengusaha timah, Siauw Sui Thin alias Asui selaku Direktur PT Panca Mega Persada (PMP), mendapat sorotan dari Ketua Dewan Pimpinan Cabang Perhimpunan Advokat Indonesia (DPC Peradi) Pangkalpinang, M. Taufik Qoriyanto.

Dia mengatakan vonis dua bulan penjara yang dijatuhkan majelis hakim terhadap terdakwa Asui, tidak mencerminkan rasa keadilan di masyarakat.

“Banyak masyarakat yang untuk menyambung hidup melakukan penambangan kecil kecilan putusannya satu sampai dua tahun penjara. Masa’ sekelas pengusaha hanya divonis dua bulan saja?” sindirnya saat dihubungi Rakyat Pos via ponsel kemarin.

Taufik menuding dalam kasus itu hukum hanya dijadikan alat kekuasaan dan alat ekonomi bagi mafia hukum. Sebab, dugaan adanya permainan oleh oknum-oknum aparat penegak hukum bisa dilihat perbedaannya ketika memproses pengusaha dan masyarakat kecil.

“Prinsip saya itu. Hukum itu hanya dijadikan sebagai alat kekuasan dan alat ekonomi saja kok. Paham kan maksudnya. Kalau dugaan permainan permainan itu, kawan-kawan nilai sendiri lah bagaimana. Pengusaha-pengusaha tambang dan pabrik peleburan apabila tersangkut kasus tidak pernah diputus diatas enam bulan penjara. Rata-rata dibawah itu. Tapi ketika itu menimpa masyarakat kecil, maka masyarakat kecil atau masyarakat miskin dihajar habis-habisan hukumannya,” kata Taufik.

Ia menyarankan, ketika terjadi dugaan praktek mafia peradilan dalam sebuah perkara seharusnya masyarakat yang antusias dengan penegakan hukum dapat melaporkan para pelaku ke pihak berkepentingan.

“Harusnya kawan-kawan LSM termasuk media, termasuk masyarakat yang antusias terkait dengan penegakan hukum dalam praktek mafia peradilan segera bikin laporan tertulis baik itu kepada Badan Pengawas Kejaksaan atau pun badan kehormatan atau pengawas hakim. Kalau tuntutan rendah pihak yang antusias laporkan kejaksaan itu. Ketika hakim, itu laporkan ke BAWAS atau MA dan PT kalau yang memutuskan hakim pengadilan negeri,” sarannya.

Sebagai pihak yang lama bergelut di dunia hukum, Taufik menilai praktik mafia peradilan di Bangka Belitung cukup memprihatinkan, mulai dari tahapan penyidikan hingga putusan hakim.

“Kalau khusus di Bangka cukup memprihatinkan terkait praktek mafia peradilan di Babel. Skupnya dari tahap penyidikan sampai putusan. Kawan-kawan yang paham pasti tau bagaimana itu di dalamnya,” tandas dia.

Sehingga menurut caleg terpilih DPRD Kabupaten Bangka ini, zona-zona integritas yang terlihat dan dipajang di setiap sudut ruangan kantor penegak hukum, hanyalah pajangan belaka.

“Jadi zona integritas itu hanya kasat mata dan bullshit. Formalitas saja sidang-sidangnya. Zona integritas bebas korupsi dan KKN itu semua bullshit,” tegas Taufik. (2nd/1)

 

Related posts