Mafia Peradilan di Babel Memprihatinkan

  • Whatsapp

Taufik: Masa’ Pengusaha Divonis Dua Bulan?
Ratno: Tuntutan dan Vonis Kecewakan Publik

Taufik Qoriyanto

PANGKALPINANG– Tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) dan vonis majelis hakim Pengadilan Negeri Sungailiat yang sangat ringan kepada pengusaha timah, Siauw Sui Thin alias Asui selaku Direktur PT Panca Mega Persada (PMP), mendapat sorotan dari praktisi hukum dan aktivis di Provinsi Bangka Belitung.

Ketua Dewan Pimpinan Cabang Perhimpunan Advokat Indonesia (DPC Peradi) Pangkalpinang, M. Taufik Qoriyanto dengan tegas mengatakan vonis yang dijatuhkan majelis hakim terhadap terdakwa Asui, tidak mencerminkan rasa keadilan di masyarakat.

“Banyak masyarakat yang untuk menyambung hidup melakukan penambangan kecil kecilan putusannya satu sampai dua tahun penjara. Masa’ sekelas pengusaha hanya divonis dua bulan saja?” sindirnya saat dihubungi Rakyat Pos via ponsel kemarin.

Taufik menuding dalam kasus itu hukum hanya dijadikan alat kekuasaan dan alat ekonomi bagi mafia hukum. Sebab, dugaan adanya permainan oleh oknum-oknum aparat penegak hukum bisa dilihat perbedaannya ketika memproses pengusaha dan masyarakat kecil.

“Prinsip saya itu. Hukum itu hanya dijadikan sebagai alat kekuasan dan alat ekonomi saja kok. Paham kan maksudnya. Kalau dugaan permainan permainan itu, kawan-kawan nilai sendiri lah bagaimana. Pengusaha-pengusaha tambang dan pabrik peleburan apabila tersangkut kasus tidak pernah diputus diatas enam bulan penjara. Rata-rata dibawah itu. Tapi ketika itu menimpa masyarakat kecil, maka masyarakat kecil atau masyarakat miskin dihajar habis-habisan hukumannya,” kata Taufik.

Ia menyarankan, ketika terjadi dugaan praktek mafia peradilan dalam sebuah perkara seharusnya masyarakat yang antusias dengan penegakan hukum dapat melaporkan para pelaku ke pihak berkepentingan.

“Harusnya kawan-kawan LSM termasuk media, termasuk masyarakat yang antusias terkait dengan penegakan hukum dalam praktek mafia peradilan segera bikin laporan tertulis baik itu kepada Badan Pengawas Kejaksaan atau pun badan kehormatan atau pengawas hakim. Kalau tuntutan rendah pihak yang antusias laporkan kejaksaan itu. Ketika hakim, itu laporkan ke BAWAS atau MA dan PT kalau yang memutuskan hakim pengadilan negeri,” sarannya.

Sebagai pihak yang lama bergelut di dunia hukum, Taufik menilai praktik mafia peradilan di Bangka Belitung cukup memprihatinkan, mulai dari tahapan penyidikan hingga putusan hakim.

“Kalau khusus di Bangka cukup memprihatinkan terkait praktek mafia peradilan di Babel. Skupnya dari tahap penyidikan sampai putusan. Kawan-kawan yang paham pasti tau bagaimana itu di dalamnya,” tandas dia.

Sehingga menurut caleg terpilih DPRD Kabupaten Bangka ini, zona-zona integritas yang terlihat dan dipajang di setiap sudut ruangan kantor penegak hukum, hanyalah pajangan belaka.

“Jadi zona integritas itu hanya kasat mata dan bullshit. Formalitas saja sidang-sidangnya. Zona integritas bebas korupsi dan KKN itu semua bullshit,” tegas Taufik.

Sikap serupa disampaikan aktivis lingkungan juga mantan Direktur Eksekutif Walhi Bangka Belitung, Ratno Budi atau kerap disapa Udai. Dia turut menyayangkan tuntutan JPU dan vonis ringan majelis hakim Pengadilan Negeri Sungailiat terhadap Asui.

Ia menilai, seharusnya hakim memberikan efek jera kepada pelaku tindak pidana. Terlebih lagi menyangkut masalah pertambangan timah, mengingat dampak lingkungan yang ditimbulkan dari akibat aktivitas pertambangan sangat buruk dan menyangkut keselamatan masyarakat di sekitar lokasi pertambangan.

“Jangan hanya mau untuk besar tapi mengenyampingkan semua aspek sosial dan ekologi. Kami prihatin dengan vonis ringan kepada terdakwa Asui. Karena kalau dilihat dari tuntutan jaksa jelas jauh sekali dari harapan publik, apalagi terdakwa terbukti melakukan pelanggaran pidana UU Minerba No 4 tahun 2009. Dari kasus ini publik sangat menantikan keadilan hukum yang tidak tebang pilih. Namun jika dilihat dari hasil putusan yang memjatuhkan vonis selama 2 bulan dan denda Rp100 juta kami menilai ini sudah tidak wajar, sangat mengecewakan kita sebagai masyarakat Babel,” tandasnya.

Fakta lainnya, Udai mengatakan masyarakat kecil yang noatabene sebagai pelaku tambang rakyat justru dihadapkan dengan banyak masalah hukum dan selalu saja dijatuhi hukuman tahunan penjara ketika di meja persidangan.

Semestinya, lanjut dia, pabrik peleburan timah dan eksportir yang menerima mineral bukan dari pemilik IUP bukan dianggap perkara sepele oleh penegak hukum. Sehingga untuk menimbulkan efek jera, pelaku harus dijatuhkan hukuman yang berat.

“Dengan demikian akan menjadi catatan tersendiri bagi pemain timah yang memiliki pabrik peleburan pasir timah atau smelter lainnya,” pungkas Udai. (2nd/1)

Related posts