LSM : Usut Pembangunan Dermaga PT SNS

  • Whatsapp
Ditolak Warga- Pembangunan dermaga oleh PT SNS di Desa Penutuk, Kecamatan Lepar Pongok, Kabupaten Bangka Selatan (Basel) yang mendapat penolakan dari Pemdes Penutuk. Menurut Pemda pembangunan dermaga ini tidak mengantongi izin. (foto: Dedy Irawan)

 

TOBOALI – Pembangunan dermaga yang diduga ilegal oleh perusahaan kebun kelapa sawit PT SNS di Desa Penutuk, Kecamatan Lepar Pongok, Kabupaten Bangka Selatan (Basel) mendapat perhatian dari elemen masyarakat organisasi masyarakat (ormas) dan lembaga swadaya masyarakat (LSM).

Polres Basel diminta menyelidiki kasus tersebut karena diduga telah merupakan pelanggaran pidana. Desakan minta polisi melakukan penyelidikan disampaikan langsung oleh pihak LSM kepada Kapolres Basel, AKBP S. Ferdinand Suwarji saat acara silaturahmi antara Kapolres dengan Ormas dan LSM belum lama ini.

Dalam kesempatan tersebut, pembangunan dermaga oleh PT SNS salah satu isu yang cukup hangat diperbincangkan. Pihak kepolisian diminta memberikan perhatian khusus persoalan hangat antara masyarakat dengan PT SNS.

Isu tersebut dikhawatirkan dapat memicu konflik sehingga menggangu keamanan dan ketertiban masyrakat. Bahkan, Polres Basel didesak melakukan upaya penegakam hukum, lantaran perusahaan perkebunan kelapa sawit tersebut dituding telah melakukan pelanggaran pidana.

“Mohon izin pak Kapolres, terkait PT SNS yang tengah hangat saat ini. Berdasarkan keterangan pihak pemerintah kalau pembangunan dermaga yang dilakukan PT SNS tidak berizin. Bahkan pihak pemerintahan mengatakan jika PT SNS telah melanggar Undang-undang dan juga langgar Perda,” ujar Dede Adam dari LSM Laki. P45.

“Dan menurut hemat kami sebagai orang awam, sudah ada pelanggaran sudah ada unsur pidananya. Pertanyaanya apakah pihak kepolisian sudah bisa melakukan penyelidikan untuk melakukan upaya penindakan,” tanya Dede Adam.

Menurutnya, aktivitas pembangunan dermaga oleh PT SNS patut ditindak pihak berwajib. Selain tidak mengantongi dokumen perizinan, lokasi pembangunan dermaga berada di kawasan terlarang, yakni hutan bakau pesisir pantai.

“Sepengetahuan kami merusak hutan bakau dengan sengaja merupakan tindak pidana,” kata Dede. Untuk itu ia berharap kasus tersebut jadi perhatian serius pihak kepolisian dan pihak terkait lainnya. ” Dan perlu kami sampaikan, persoalan PT SNS ini bukan kali pertama, sudah sering bersinggungan dengan masyrakat setempat,” tuturnya.

Sementara itu, Kapolres Basel, AKBP S. Ferdinand Suwarji menyebutkan pihaknya terus memantau perkembangan konflik masyarakat dengan PT SNS. “Persoalan PT SNS ini memang tengah menjadi perhatian kami, dan sedang kami ikuti terus perkembangannya,” kata Ferdinand.

Sebelumnya, Kepala Dinas Perumahan Pemukiman dan Lingkungan Hidup Bangka Selatan Gatot Wibowo menegaskan pembangunan dermaga atau terminal untuk kepentingan sendiri (TUKS) belum mengantongi izin UU No 17 tahun 2008 tentang Pelayaran, PP No. 61 tahun 2009 Jo PP No. 64 tahun 2015 tentang Kepelabuhanan.

Pembangunan tersebut, kata Gatot harus mengantongi izin reklamasi karena adanya penimbunan di laut. Selain itu wajib memiliki perizinan terminal khusu/TUKS mulai dari penetapan lokasi, izin pembangunan serta izin pengoperasian terminal khusus.

“Pembangunan yang dilakukan PT SNS, diduga melanggar UU No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pasal 68 huruf C yang berbunyi setiap orang yang melakukan usaha dan atau kegiatan berkewajiban menaati ketentuan tentang baku mutu lingkungan hidup dan atau criteria baku kerusakan,” jelas Gatot.

Ia menambakan TUKS yang dibangun PT SNS juga diduga melanggar Perda No 11 tahun 2009 pasal 10 angka 1 merusak sempadan atau pinggiran pantai (tanaman mangrove) tanpa izin yang mana 100 meter dari bibir pantai tidak boleh dibangun sebelum ada kajian Amdal.

“Kemarin Tim Pemkab Basel sudah turun ke lokasi, atas laporan masyarakat dan telah dihentikan pembangunannya, tetapi informasi hari ini, masih ada kegiatan di sana, besok Rabu Tim kita akan menuangkan telaah staf secara tertulis untuk dilaporkan ke Bupati, Wakil Bupati dan Sekda sebagai langkah selanjutnya,” tandas Gatot.

Sebelumnya, pembangunan dermaga PT SNS di Desa Penutuk menuai penolakan. Pembangunan dermaga dekat dengan kawasan hutan bakau cukup meresahkan nelayan. Pasalnya rencana pembangunan dermaga PT SNS dekat dengan nelayan tradisional Desa Penutuk, Kumbung serta desa lainnya.

Demikian dikatakan Kades Penutuk Saparudin saat dikonfirmasi via ponselnya Selasa (15/10/2019). Selain itu, kata Kades, sebagian lokasi pembangunan dermaga tersebut bukan lagi berada di Hak Guna Usaha PT SNS. “Kami Pemdes Penutuk menolak pembangunan dermaga tersebut, sebagian lokasinya di luar HGU, dermaga itu juga dekat dengan wilayah tangkap nelayan,” ujarnya.

Ia menambahkan, penolakan ini telah dilaporkan ke Pemkab Basel. Bahkan Senin kemarin Tim Pemkab sudah turun mengecek lokasi dan menghentikan pembangunan tersebut. Terpisah, Humas PT SNS, Mandela dikonfirmasi via pesan WA belum memberikan jawaban. Terlihat pesan WA harian ini hanya dibaca saja. (raw/10)

Related posts