LSM Desak Dirut PT. PTBBI Dicopot

  • Whatsapp
ilustrasi
foto ilustrasi

TANJUNGPANDAN – Meruginya badan usaha pelabuhan (BUP) PT. Pelabuhan Tanjung Batu Belitung Indonesia (PT. PTBBI), perusahaan milik Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Pemda Belitung, terus menuai kecaman.
Perusahaan yang beroperasi sejak tahun 2018 dituding hanya menghabiskan APBD Kabupaten Belitung tanpa mampu memberikan kontribusi PAD (pendapatan asli daerah).

Saham PT. PTBBI dikuasai oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung sebesar 95,25 persen dengan penyertaan modal Rp 5.000.000.000,- pada tahun 2017. Sedangkan sisanya milik swasta yang menyertakan modal Rp. 250.000.000,- atau (8,76 %).

Namun tahun 2018, saham milik Pemda Belitung menyusut sejumlah Rp. 1.813.548.898 atau 36,62 %.
Sedangkan, sepanjang tahun 2018 pendapatan PT. PTBBI hanya sebesar Rp. 92.161.000,-. Disinyalir kerugian akibat beban operasional dan gaji dan tunjangan untuk dua orang direksi yang mencapai Rp.548.000.000,-.

LSM Laskar Merah Putih bersuara lantang menyoroti kinerja perusahaan daerah itu. Pentolan LSM Merah Putih, Amir Syarifudin menyebut penyertaan modal pemerintah terkesan mubazir dan tidak memberikan manfaat bagi daerah.

Baca Lainnya

Menurutnya, keberadaan PT PTBBI sebaiknya dipertimbangkan sebelum menimbulkan masalah dan kerugian semakin besar.

“Saya usulkan kepada Pemda agar Dirut PT. PTBBI Iskandar Rosul dipertimbangkan untuk dicopot,” tukas Udin, panggilan akrab Amir Syarifudin.

Udin mencium aroma tidak sedap terkait penunjukan salah seorang komisaris. Disinyalir, penunjukan komisaris dan direksi tidak berdasarkan uji kepatutan dan kelayakan.

“Bagaimana ceritanya seorang yang tidak memiliki saham bisa jadi komisaris,” tanyanya.

Terpisah, tokoh masyarakat Belitung, Suhadi Hasan mengatakan ada yang mesti diperbaiki pada perusahaan milik daerah, baik itu dari segi managemen maupun pengawasan agar BUMD dapat meminimalisir kerugian. Menurut Suhadi Hasan, peran Pemda Belitung sebagai pemegang saham mayoritas harus dioptimalkan.

“Pemda diharapkan tidak asal menempatkan orang,” ujar Suhadi Hasan, Senin, (24/02/2020).

Ia meminta pemda mengambil sikap dan langkah-langkah yang konkrit terkait kerugian dialami perusahaan milik daerah agar tidak gulung tikar.

“Persoalannya bukan saja siapa yang memimpin, tapi siapa yang mampu menjadikan BUMD itu menjadi perusahaan daerah yang sehat dan berkontribusi bagi daerah,” tandas Suhadi.

Sementara, Wakil Bupati Belitung, Isyak Meirobi ketika diminta tanggapannya belum bisa berkomentar banyak terkait kerugian yang menimpa BUMD.

Melalui pesan singkat, Isyak Meirobi menyarankan agar terlebih dulu menghubungi Sekretaris Daerah sebagai komisaris.

“Hubungi pak Sekda dulu ya,” jawab Isyak melalui pesan WA, Senin (24/02/2020). (yan/6)

Related posts