Loyalitas Tanpa Batas Badan Penyelenggara Ad Hoc Pemilu 2019

  • Whatsapp

Oleh: Ferry
Koalisi Masyarakat Sipil dan Pegiat Literasi Pemilu

Ferry

Penyelenggaraan Pemilu 2019 berbeda dengan Pemilu sebelumnya, karena Pemilihan DPR, DPD, DPRD serta pemilihan Presiden/Wakil Presiden dilaksanakan serentak pada hari yang sama, yaitu pada hari Rabu 17 April 2019, kerumitan tentunya meningkat, sebab, surat suara yang bertambah serta kenaikan jumlah Parpol peserta Pemilu, pada akhirnya juga tugas – tugas pengawasan dan pencegahan dugaan pelanggaran pemilu akan bertambah pula.
Selain dari stake holder, penyelenggara Pemilu yaitu KPU dan Bawaslu harus benar- benar fokus dan kerja keras untuk menyukseskan Pemilu 2019 ini, sebagai garda terdepan yang diamanat oleh Undang – undang untuk menyelenggarakan pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
KPU dan Bawaslu secara kelembagaan sifatnya hierakis, ada KPU Provinsi/KIP Provinsi Aceh maupun KPU/KIP Kabupaten/Kota. Begitu juga dengan Bawaslu, ada Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota yang sifatnya permanen. Dua lembaga ini, mempunyai badan penyelenggara Ad hoc (sementara) yang masing – masing ada di Kecamatan, Desa/Kelurahan, TPS dan luar negeri.
Untuk KPU Badan Ad Hoc terdiri dari Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS), Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (Pantarlih), Kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS), Petugas Ketertiban TPS, Panitia Pemungutan Luar Negeri (PPLN), dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Luar Negeri (KPPSLN). Untuk Bawaslu badan Ad Hoc terdiri dari Pengawas Pemilu Kecamatan (Panwaslu Kecamatan), Pengawas Pemilu Kelurahan/Desa (Panwaslu Kelurahan/Desa) , Panwaslu Luar Negeri dan Pengawas TPS.
Pada dasarnya KPU dan Bawaslu yang membuat kebijakan, kemudian yang menjadi pelaksana kebijakan adalah tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota, sedangkan yang eksekusi dilapangan adalah tingkat kecamatan dan Desa/Kelurahan serta TPS. Di dalam penyelenggaraan Pemilu, ada beberapa tahapan yang sangat rawan dugaan pelanggaran yaitu pemuktakhiran data pemilih, kampanye, Pemungutan dan perhitungan suara di TPS. Badan Penyelenggara ad hoc lah yang langsung terjun ke lapangan dan berkaitan langsung dengan Pemilih seperti Pemuktahiran Data Pemilih, pemasangan fasilitas Alat peraga kampanye yang di biaya KPU, Sosialisasi kepada warga tentang penyelenggaraan pemilu, penyampaian undangan memilih, pembuatan TPS hingga pelaksanaan pemungutan dan perhitungan suara di TPS, serta rekapitulasi hasil perhitungan suara, begitu juga dengan pengawasan. Objek pengawasan mereka meliputi tahapan yang dilaksanakan PPK, PPS dan Pantarlih serta KPPS, pengawasan kampanye dilapangan, pencegahan poltik uang serta tugas – tugas yang lain yang diatur oleh UU No. 7 Tahun 2017 Tetang Pemilu.
Merekalah yang bersentuhan langsung dengan sasaran Pemilu, yaitu rakyat sebagai pemilik Hak Suara dan parpol peserta Pemilu, hanya dalam beberapa hal saja. KPU dan Bawaslu sebagai penyelenggara yang bersifat tetap bersentuhan langsung dengan masyarakat sebagai Pemilik Hak Pilih seperti terjun ke lapangan, yaitu monitoring yang sifatnya simbolis, sosialisasi penyelenggaran pemilu dan pengawasan pemilu, pengawasan partisifatif, bentuk – bentuk pencegahan pelanggaran pemilu yang lain, deklarasi kampanye damai, Forum Diskusi dan interaksi sosial formal dan informal di media mainstream dan media sosial serta sosialisasi pemilu di media cetak dan media on line.
Tentunya tidak mengecilkan peran, tugas, wewenang dan kewajiban yang diberikan kepada KPU Provinsi/ Kabupaten/Kota, kewenangan yang bertambah serta begitu besar, yaitu sebagai lembaga eksekutor dan pemutus perkara mirip seperti lembaga peradilan yang diberikan kepada Bawaslu Provinsi/ Bawaslu Kabupaten/Kota. Kemudian ada juga tugas lagi yaitu supervisi dan monitoring serta penguatan SDM ke Badan Penyelenggara Ad Hoc. Sebagai pelaksana kebijakan merekalah yang mengatur pelaksanaan dan pengawasan penyelenggaraan pemilu 2019 didaerahnya sesuai dengan jadwal, tahapan dan program yang telah diatur di Undang- undang No 7 tahun 2017 dan peraturan KPU.
Melihat pekerjaannya dilapangan, Badan Penyelenggara Ad Hoc lah yang menjadi ujung tombak penyelenggaraan Pemilu, merekalah yang berjibaku dengan data dilapangan, pengawasan melekat, baik pengawasan objek tahapan maupun pengawasan pada peserta pemilu dan pengawasan pada pemilih. Dengan tugas – tugas yang menantang dan bersentuhan langsung dengan masyarakat tentunya benturan dan gesekan, kesalahan pemahaman antar sesama penyelenggara pemilu, pemilih dan parpol peserta pemilu tak terhindarkan, apalagi masa kampanye dan masa tenang (kalau ada praktik politik uang tentunya beban mereka akan berat, karena harus bersentuhan dengan hukum), kemudian tahapan pemungutan dan perhitungan suara di TPS, perselisihan kemungkinan akan timbul, bisa – bisa badan penyelenggara Ad Hoc akan terintimidasi, bisa juga akan dimusuhi ketika penyelenggaran pemilu telah usai. Dan tentunya laporan – laporan akan menunggu kalau membuat kesalahan sedikit saja dan pidana kurungan sudah menanti. Itulah resiko dari pekerjaan seseorang dari Badan penyelenggara Ad Hoc.
Dengan besaran honor yang dianggap tidak sesuai dengan resiko pekerjaan dan sangat berbeda jauh jumlah gaji dengan badan peyelenggara pemilu yang permanen, Penulis berpandangan perlu kebijakan dari sisi asuransi jiwa maupun asuransi kesehatan, karena sudah ada kejadian badan penyelengara Ad Hoc yang kecelakaan bahkan ada yang meninggal dunia ketika menjalankan tugas. Begitu pula dalam hal prestasi kerja perlu diberi apresiasi dan penghargaan yang setinggi – tingginya bukan hanya bentuk piagam saja, tetapi penghargaan dalam bentuk lainya, tentunya itu semua sudah terpikiran oleh KPU dan Bawaslu RI sebagai pengambil kebijakan.
Apalagi banyak badan penyelenggara Ad Hoc yang mempunyai latar belakang yang berbeda- beda, ada, yang tadi menganggur dan membutuhkan pekerjaan sehingga menganggap sebagai profesi saja, ada yang sudah memiliki pekerjaan dan menganggap hal ini sebagai pengabdian atau aktualisasi diri. Karena badan penyelenggara yang bersifat Ad Hoc (sementara) dengan jumlah gaji/honor yang sedikit tentunya rawan gratifikasi dan suap dari parpol peserta pemilu dan caleg – caleg, tentu juga ketidak netralan mungkin akan tejadi.
Berkaca pada penyelenggaraan Pemilu sebelumnya, ada beberapa daerah, yang proses pemungutan suara di ulang karena banyaknya dugaan pelanggaran-pelanggaran dan proses perhitungan suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS). Pada pemilu legislatif bisa melewati hari H penyelenggaraan, apalagi dengan bertambahnya surat suara Presiden/Wakil Presiden (jadi lima Kotak) akan menyita waktu yang tidak sedikit. Untuk TPS dengan jumlah pemilih 300 orang/TPS diperkirakan waktu yang dibutuhkan pada hari H pelaksanaan pemungutan dan perhitungan suara di TPS dari pukul 07.00 Pagi WIB hingga 01.00 Pagi (kurang lebih 18 jam) tergantung kendala yang dihadapi oleh KPPS di TPS, waktu bisa lebih dan kurang, tentunya dibutuhkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang mumpuni untuk mengerjakan tugas-tugas kepemiluan, tidak hanya sekedar cakap, tetapi juga harus rajin, bersedia bekerja penuh waktu, berdedikasi tinggi dan memiliki integritas.
Dengan gaji / honor pas –pasan serta dana operasional yang minim tidak sebanding dengan tugas- tugas dan beban kerja serta ancaman pidana pemilu yang menunggu didepan mata yang akan dihadapi Badan penyelenggara Ad hoc Pemilu 2019. Karena salah satu ujung tombak suksesnya penyelenggaraan pemilu ada ditangan mereka. Akhirnya penulis berpandangan semangat dan dedikasi mereka terhadap tugas – tugas negara yang diembannya, layak kita sematkan kepada mereka yaitu loyalitas tanpa batas.(***).

Pos terkait