LKPI Pertanyakan Intrik HNSI Bangka

  • Whatsapp

Ayub: Jangan Berdiri Diatas Tiga Kaki

Pangkalpinang – Keinginan Ketua Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Kabupaten Bangka agar Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung turun langsung mengawasi pengerukan alur muara Jelitik, Sungailiat serta mempertanyakan kinerja PT Pulomas, mendapat kritikan dari Lembaga Kelautan dan Perikanan Indonesia (LKPI).
Ketua Umum LKPI, Ayub Faidiban usai menghadiri audiensi bersama Pemerintah Provinsi Bangka Belitung (Pemprov Babel) yang dihadiri Wakil Gubernur Abdul Fatah serta Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan, Hardi, Selasa (12/9/2017 di kantor Gubernur Babel, meminta HNSI untuk berkaca atas apa yang sudah dilakukan selama ini.
Pasalnya, ketika dulu HNSI Kabupaten Bangka berada di barisan pro pengerukan dengan dalih pendangkalan alur muara untuk kepentingan nelayan, tapi akhir-akhir ini justru seolah kontra dengan Pulomas dan terindikasi meminta pencabutan izin pengerukan.
Sebaliknya LKPI, pada awal Pulomas melakukan pengerukan di alur muara Jelitik merupakan salah satu lembaga yang menolak keras dengan alasan perusahaan itu tidak memiliki izin dan tidak memiliki dasar hukum pengerukan.
“Namun kemudian secara terbuka PT Pulomas memberikan dokumennya, dan kami lihat disitu lengkap, bahwa mereka mempunyai dokumennya dan itu ditandatangani semua pihak yang berkompeten,” kata Ayub kepada wartawan,
Menurut Ayub, pihaknya menaruh keheranan akan HNSI Bangka yang dulu berada dibalik pengerukan Pulomas, namun kini berbalik arah.
“Hari ini dia meminta gubernur memberhentikan PT Pulomas. Kalau memang kurang, ngomong. Jangan mengada-ngada hal yang tidak ada menjadi ada. Jangan berdiri di atas dua kaki atau tiga kaki. Tapi lihatlah dengan cara-cara yang elegan. Siapa yang sebenarnya yang mempunyai kepentingan-kepentingan dibalik itu,” sindirnya.
LKPI kata Ayub menduga, ada kepentingan lain dari HNSI Kabupaten Bangka yang meminta tak hanya PT Pulomas yang mengerjakan pengerukan alur muara Jelitik.
“Saya melihat statement HNSI Kabupaten Bangka itu sangat tidak mendasar. Itu penuh dengan nuansa kepentingan. Dia sering datang ke PT Pulomas, datang ke sini, datang ke situ. Masuk pintu ke pintu, dari satu ke satu. Kalau dalam pengerukan itu ada yang salah, tolong diberikan penjelasan, bukan diadu,” ujarnya.
Sementara Wakil Gubernur Abdul Fatah saat ditanya bagaimana Pemprov Babel menyikapi persoalan alur muara Jelitik, mengatakan PT Pulomas memiliki keleluasaan dalam berusaha, dan itu dilindungi dengan hukum.
“Kalau memiliki legalitas, maka kita harus hormati, itu tidak boleh diganggu. Kalau ada yang merasa terganggu, maka mari bicarakan baik-baik dengan perusahaan tersebut. Perusahaan sama dengan manusia. Manusia kalau memiliki harta, maka dia memiliki fungsi sosial, begitu juga dengan perusahaan, kalau memiliki keuntungan-keuntungan pastilah akan berbagi dengan sekitar,” ujarnya.
Wagub juga menyorot pernyataan adanya gangguan kepada masyarakat dari aktivitas pengerukan muara itu.
“(Kalau) masyarakat merasa terganggu, dari sisi mananya terganggu? Kalau merasa rugi, dari sisi mana yang rugi? Mari kita hitung-hitungan secara benar,” tukasnya.
Sedangkan Ketua HNSI Bangka, Ridwan ketika dikonfirmasi via ponsel oleh salah seorang wartawan yang diperdengarkan bersama, tak membantah sindirian Ketua Umum LKPI. Ia juga tak mengelak disebut sering datang ke Pulomas.
“Kalau datang, karena kita memang dekat, bertetangga. Bukan hal yang salah,” tukasnya tadi malam.
Ridwan mengaku, dirinya dan organisasi yang ia pimpin tak ada niat untuk membawa perusahaan lain melakukan pengerukan di alur muara Jelitik. Sedangkan pernyataannya kepada media yang meminta Gubernur Babel membantu menyelesaikan persoalan alur muara tersebut, dengan dalih agar Pulomas tidak bekerja sendirian.
“Kita hanya meminta pemerintah turun tangan, membantu. Jangan biarkan Pulomas kerja sendirian,” imbuhnya.
Untuk diketahui, sindiran Ketua Umum LKPI ini setelah membaca pernyataan Ketua DPC HNSI Bangka, Ridwan di media terkait pengerukan yang dilakukan Pulomas di alur muara Jelitik, Sungailiat. Ridwan dalam rilisnya kepada wartawan meminta Gubernur Babel Erzaldi Rosman Johan membantu memperjuangkan pengembangan dan pembangunan jalur lalu lintas nelayan Sungaliat yang kini tenegah dikerjakan Pulomas.
Versi Ridwan, nelayan sampai saat ini masih kesulitan melaut karena adanya pendangkalan alur muara yang hingga kini tak mendapat penyelesaian dari pihak terkait.
Namun berkembang isu, surat yang dilayangkan HNSI Bangka kepada gubernur dan pernyataannya di media, hanya sebagai intrik untuk membuka peluang pengerukan di tempat yang sama oleh perusahaan lain. Bahkan didapat kabar, beberapa pihak sudah melobi gubernur, meminta agar izin pengerukan yang diberikan kepada Pulomas dicabut, kemudian diberikan untuk perusahaan lain. Termasuk izin kemitraannya dengan PT Timah.
Karenanya, setelah menerima surat HNSI, Gubernur Babel menurunkan tim untuk meninjau langsung pengerukan Pulomas yang kini terhenti. Tim yang kabarnya diketuai oleh Asisten Gubernur Bidang Pertambangan, Marwan, S.Ag, sudah mendatangi lokasi dan mengumpulkan bahan keterangan. (red/1)

Pos terkait