Limit 1 Bulan untuk Sampaikan Raperda APBD 2018

  • Whatsapp

Samsir Prediksi APBD 2019 Defisit Rp18 M

TOBOALI – Komisi I DPRD Bangka Selatan (Basel) mengingatkan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Basel agar secepatnya menyampaikan Perda Pertanggungjawaban APBD Tahun 2018.

Sesuai mekanisme yang berlaku sebagaimana diamanatkan pada Permendagri No 13 tahun 2016 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang mengalami beberpa kali perubahan, terakhir dirubah dengan Permendagri No 21 tahun 2011 perubahan kedua Permendagri No 13 tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Demikian dikatakan Sekretaris Komisi I DPRD Basel Samsir kepada wartawan Selasa (18/6/2019). Menurutnya, berdasarkan pasal 298 ayat (1) bahwa Kepala Daerah menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD kepada DPRD paling lambat 6 bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Perda tersebut memuat laporan keuangan yang meliputi laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan (Calk) serta dilengkapi laporan kinerja yang telah diperiksa oleh BPK. Selain itu juga laporan ikhtisar Badan Usaha Milik Daerah yang sudah Diperiksa Akuntan Publik.

“Dalam limit waktu 2 bulan setelah BPK menyampaian laporan Hasil Pemeriksaan ( LHP ), maka Kepala Daerah dapat menyampaikan Rancangan Perda Pertanggungjawaban APBD kepada DPRD, sebagaiaman diatur pada pasal 299 ayat (1) Permendagri no 13 tahun 2006,” ungkap politisi PKS ini.

Dikatakan Samsir, Pemkab Basel menyisakan limit waktu kurang lebih 1 bulan untuk menyampaikan Rancangan Perda Pertanggung jawaban APBD, dan sampai sekarang belum dilakukan penyampaian termasuk LHP BPK belum disampaikan ke DPRD.

“Komisi I menyampaikan dan mengingatkan juga agar OPD menyusun laporan realisasi semester pertama baik Pendapatan dan Belanja Daerah serta menyusun prognosis 6 bulan ke depan sebagaimana diamanatkan pada Pasal 290 Permendagri No 13 tahun 2006 sebagai rujukan dalam melakukan perubahan dan pergeseran anggaran jika adanya perubahan struktur APBD yang dikarenakan tidak tercapainya realisasi target pendapatan daerah tahun berjalan. Sehingga jika terjadi defisit anggaran tinggal merescheduke sejumlah kegiatan yang belum prioritas pada tahun mendatang khususnya yang bukan menjadi urusan wajib,” jelasnya.

Samsir memprediksi APBD tahun 2019 ini, akan mengalami defisit yang cukup significan kurang lebih Rp18 miliar. Alasannya, karena Dinas Pendidikan saja estimasi secara gamblang diperkirakan mengalami defisit di angka Rp8 miliar.

“Untuk mengantisipasi hal ini, Kepala Dinas diharapkan memulai untuk menstrafikasi mana kegiatan yang kurang dan belum prioritas yang belum naik tayang dalam tender untuk direschedule tahun depan. Dan kami berharap Bappeda melakukan rangking skala prioritas kegiatan untuk mengantisipasi munculnya ego sektoral dari sejumlah dinas yang tidak mau kegiatannya direschedule,” ujarnya.

Disamping itu, kata Samsir, hal tersebut karena terjadi transisi (pergantian) anggota legislatif dari yang lama ke anggota legislatif yang baru, akan dilantik awal September 2019, maka akan mengganggu proses penetapan ABPD Perubahan 2019 dan APBD tahun 2020.

“Jika pembahasan dan penetapan dilakukan oleh anggota legislatif yang baru, maka akan terjadi molor dan walaupun bisa tepat waktu (tanggal 30 November 2019), maka akan mengurangi kualitas hasilnya, karena tidak memiliki waktu yang cukup untuk menelisik dan menganalisa saat pembahasan, karena saat setelah dilantik anggota legilatif yang baru akan berkutat dengan proses pembentukan Alat Kelengkapan DPRD yang bisa saja terjadi deadlock. Disamping itu 50 % Anggota legislatif merupakan yang baru yang membutuhkan waktu untuk beradptasi perlu belajar mengenai fungsi tugas dan wewenang DPRD,” uangkap Samsir.

Ia menambahkan, mengingat kondisi tersebut, kami mengharapkan penyampaian rancangan Pertanggungjawaban APBD 2018, Perda APBD Perubahan tahun 2019, dan Penyampaian APBD tahun 2020 bisa dipercepat. “Minimal penyampaian KUA PPAS nya bisa dilakukan pembahasan oleh anggota legislatif yang lama,” pungkasnya. (raw/3).

Related posts