Lima Pengusaha di Belitung Bakal Tersangka?

  • Whatsapp
PLANG LARANGAN – Kegiatan reklamasi atau penimbunan kawasan pantai tanpa izin di Belitung, mulai dihentikan tim gabungan pemerintah pusat. Plang larangan pun telah dipasang. Bahkan tim penyidik gabungan mulai memeriksa para pengusaha atau penanggungjawab kegiatan untuk dijerat pidana. Diprediksi, lima pengusaha di Belitung bakal menjadi tersangka dengan ancaman minimal tiga tahun penjara. (Foto: Bastiar Riyanto)

Timbun dan Reklamasi Bibir Pantai tanpa Izin
Dijerat Pidana Penjara Minimal 3 Tahun

TANJUNGPANDAN – Setelah sekian lama menjadi polemik di masyarakat, kegiatan penimbunan, pengurukan atau reklamasi ilegal di pesisir pantai Desa Air Saga, Kecamatan Tanjungpandan, Kabupaten Belitung, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung akhirnya ditindak oleh tim gabungan dari pemerintah pusat, Rabu (10/7/2019).

Tim gabungan terdiri dari Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Ditjen Gakkum KLHK), Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN, Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri dan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Belitung, menghentikan reklamasi itu serta menyegel dengan memasang garis PPNS (Penyidik Pegawai Negeri Sipil) disetiap pantai yang ditimbun.

Petugas juga memasang papan peringatan berwarna merah pada lima lokasi reklamasi tanpa izin di pantai desa itu. Dan lima pengusaha pemilik kawasan reklamasi atau yang bertanggungjawab, telah dibidik untuk dijadikan tersangka.

Lima lokasi itu adalah milik pengusaha berinisial NH, reklamasi yang dilakukan oleh PT PAN, milik PT BMMI, lahan AL dan HS. Dari lima lokasi ini ada beberapa bibir pantai yang direklamasi tanpa izin oleh pengusaha perhotelan di Belitung, untuk memperluas lahannya. Kini, lima lokasi itu telah dipasangi papan larangan melakukan penimbunan.

Ketua BPD Air Saga, Agus Purnadi membenarkan lima lokasi reklamasi itu sudah ditindak tim gabungan, kemarin. Ia mengaku pihak desa tidak bisa berbuat banyak terhadap kegiatan penimbunan pantai yang diduga ilegal di desanya.

“Itu bukan lagi kewenangan kami,” kata Agus kepada Rakyat Pos, Kamis siang (11/07/2019).

Meski begitu Agus meminta kepada Pemerintah Kabupaten Belitung, Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Pemerintah Pusat untuk bertindak tegas terhadap masalah ini.

“Mana yang boleh direklamasi dan mana yang tidak boleh, harus tegas,” tandas Agus.

Sepengetuannya, Pemerintah Desa Air Saga tidak pernah menerbitkan dokumen apapun terkait reklamasi yang dilakukan para pengusaha di Desa Air Saga.

“Pemerintah Desa Air Saga tidak pernah menerbitkan surat,” jelas Agus.

Dari data yang berhasil dihimpun wartawan harian ini, pada awal Mei 2017 lalu Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Belitung sempat mengeluarkan saran teknis kepada salah satu pemohon yang hendak melakukan kegiatan penimbunan lahan untuk pembangunan hotel di Desa Air Saga.

Saran teknis itu berisi agar pemohon berkonsultasi dengan Dinas Lingkungan Hidup serta Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bangka Belitung terkait permohonan itu.

DLH juga menyarankan agar pemohon atau pengusaha hotel itu tidak melakukan kegiatan fisik dilapangan, sebelum mendapat izin resmi dari Pemerintah Provinsi Bangka Belitung.

Hal yang sama dilakukan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Belitung. Namun saran teknis itu tidak pernah dianggap oleh pemohon, bahkan terus melakukan penimbunan bibir pantai atau reklamasi tanpa izin.

“Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Belitung pernah menerbitkan saran teknis, tapi tidak diindahkan,” kata Kasi Pencemaran DLH Kabupaten Belitung.

Lalu, diduga hanya bermodalkan surat keterangan status lahan diluar kawasan hutan dari Dinas Kehutanan Provinsi Bangka Belitung, para pelaku atau pemohon tadi kemudian melakukan aktivitas penimbunan pantai yang merusak biota laut dan tumbuhan bakau.

Terhadap hal ini, PPNS Gakum KLHK bersama lembaga lain segera memeriksa para pelaku dengan jeratan tiga undang-undang sekaligus. Yakni Pasal 98 dan Pasal 109 UU Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pasal 69 ayat (1) dan Pasal 72 UU Nomor 26/2007 tentang Penataan Ruang serta Pasal 73 ayat (1) huruf g jo Pasal 35 ayat (1) dan/atau Pasal 75 jo Pasal 16 ayat (1) UU 1/2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

Menurut Direktur Hukum Pidana Gakkum Kementerian LHK, Yazid Nurhuda seperti dilansir tirto.id, para pelaku diancam pidana penjara paling singkat tiga tahun dan paling lama 10 tahun serta denda paling sedikit Rp3 M dan paling banyak Rp10 M. (yan/1)

Related posts