Lima OPD Baru Hambat Penyusunan ABPD 2020

  • Whatsapp

Ingatkan Pemkab Cepat Tunjuk Plt

TOBOALI – Penambahan 5 OPD baru akan menjadi persoalan baru dan menghambat proses perencanaan pembangunan serta penyusunan APBD tahun 2020. Konsekuensinya, harus dilakukan perencanaan dengan mengalokasi anggaran untuk kegiatan OPD tersebut untuk tahun 2020.

Sedangkan struktur organisasi dan personal ASN-nya dan pimpinan OPD juga harus segera ditentukan walaupun baru berupa Pelaksana Tugas.

“Kalau tidak secepatnya ditindaklanjuti siapa yang akan menghandle proses penyusunan anggaran dan banyak hal yang perlu dipersiapkan seperti renstra Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dalam bentuk Peraturan Bupati. Lagi pula Kebijakan Umum APBD ( KUA ) dan Prioritas Plafond APBD Sementara ( PPAS ) sudah disampaikan sebelum penentapan penambahan 5 OPD baru dan harus dilakukan perombakan dan disesuaikan dengan Jumlah OPD yang baru berdasarkan hasil perubahan OPD perda No 17 tahun 2016,” ungkap Sekretaris Komisi I DRPD Basel, Samsir Minggu (25/8/2019).

Untuk itu, Samsir mengingatkan Pemkab Bangka Selatan secepatnya melakukan penetapan dan penunjukan pelaksana tugas untuk 5 OPD baru. “Setelah itu, reposisi dengan mutasi dan promosi sejumlah ASN yang sesuai latar belakang dan track recrodnya dengan kelima OPD yang baru tersebut. OPD yang baru dengan ASN dan Pimpinan tinggi (Plt) yang ditunjuk langsung menyusun renstra dan RKPD serta kegiatan untuk tahun 2020,” ujar politisi PKS ini.

Selain itu, kata Samsir, TAPD secepatnya melakukan perombakan terhadap rancangan KUA PPAS Tahun 2020 yang sudah disampaikan untuk mengakomodir 5 program dan kegiatan OPD yg baru dibentuk.

“DPRD melalui Badan Pembentukan Peraturan Daerah agar melakukan perubahan terhadap peraturan DPRD tentang Tata Tertib DPRD untuk menentukan dan memutuskan bahwa akan menjadi mitra komisi yang mana dari Kelima OPD yang baru terbentuk tersebut sehingga pada saat pembahasan APBD pada tingkat Komisi bisa ikut di bahas,” jelasnya.

Ia berharap agar Pemkab Basel cepat mengekeskusinya, mengingat pada pertengahan September 2019 juga terjadi proses migrasi atau pergantian antara anggota legislatif yang lama dengan anggota legislatif yang baru.
“Setengahnya merupakan anggota DPRD yang baru, dan memerlukan proses adaptasi serta memerlukan proses yang agak panjang untuk proses pemilihan anggota dan pimpinan, alat Kelengkapan DPRD dan ini berpotensi akan menjadi terlambat penetapannya,” pungkasnya. (raw/3)

Related posts