Laporan Keuangan Pemkab Ditekankan Dapat WTP

  • Whatsapp

SUNGAILIAT – Raden Suhartono selaku Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) mengatakan, sesuai amanat undang-undang nomor 23 tahun 2014, Pemda paling lambat setelah tahun anggaran berakhir harus memberikan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada pemerintah pusat.

LPPD, kata Raden, nanti akan dievaluasi setiap tahun oleh tim daerah untuk dilakukan pemeriksaan tingkat regional maupun tingkat nasional.

Menurutnya, LKPD tahun 2015 kemarin Kabupaten Bangka menduduki peringkat satu se-Provinsi Babel dengan skor 3,15.

“Ada 140 indikator baik pada tataran pengambilan kebijakan di Sekda maupun tataran pelaksanaan kebijakan pada masing-masing kepala OPD. Penilaian dikompetisikan. Harapannya sudah peringkat 1 provinsi, Bangka bisa berbicara di tingkat nasional. Kalau bisa masuk 10 besar nasional,” harapnya saat kegiatan Sosialisasi Penyusunan LPPD kepada OPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bangka, Senin (30/01/2017) di ruang rapat Bina Praja.

Untuk itu, Raden menambahkan, pihaknya menekankan kepada Pemkab agar laporan keuangan Pemkab Bangka mendapatkan opini dari BPK yaitu wajar tanpa pengecualian (WTP).

“Untuk dapat WTP, LKPD peringkat sangat tinggi tahun 2015 yaitu 3,15, bisa naik lagi supaya bisa masuk 10 besar nasional. Laporan kinerja sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan (SAKIP) tahun lalu baru c, 2016 minimal b. Untuk mencapai 3 hal ini tidak kalah penting sistem pengendalian intern level 3. Dengan level 3 mampu menjadi eleksibilty sistem,” tukasnya.

Selain itu, dikemukakannya, 4 hal harus diperhatikan yaitu laporan keuangan disajikan sesuai akuntansi pemerintahan, didukung pengendalian sistem intern yang memadai, pelaksanan program dan kegiatan dituangkan dalam laporan RKPD maupun penganggaran OPD sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan seluruh kejadian transaksi keuangan diaporkan dalam akuntansi keuangan.

“Laporan dibuat BPK harus ditindaklanjuti. BPK minta bupati dan seluruh OPD membuat action plan (rencana kerja). Tindaklanjut temuan-temuan BPK tersebut. Harapannya apabila seluruh temuan BPK ditindaklanjuti. Permalasahannya tidak ada. Temuan tahun lalu tidak terulang lagi di OPD lain. Untuk mencegah itu harus didukung, pengendalian internal,” pungkasnya.(snt/3).

Related posts