Langkah Lanjutan Memberantas Covid-19

  • Whatsapp
Valentin Oktaviani
Mahasiswi Fakultas Hukum UBB

Sudah kurang lebih tiga bulan lamanya, tanah air dilanda bencana pandemi Covid-19. Berbagai imbauan dan kebijakan dikeluarkan oleh Pemerintah untuk mencegah semakin meluasnya penyebaran Covid-19 diantaranya  imbauan untuk menerapkan protokol kesehatan dengan memakai masker, menerapkan physical distancing dan sosial distancing, rajin mencuci tangan, beraktivitas di rumah saja, dan sebagainya; pembatasan jumlah pendatang/pemudik dari daerah lain; hingga pemberlakuan Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang telah diterapkan di daerah-daerah dengan jumlah kasus positif Covid-19 yang tinggi. Namun usaha-usaha tersebut belum membuahkan hasil dan masih bertambahnya pasien positif Covid-19 setiap harinya di Indonesia.

Dengan dikeluarkannya berbagai imbauan dan kebijakan dari Pemerintah guna menghambat pernyebaran Covid-19 di Indonesia tentunya menimbulkan dampak yang sangat luas di tengah masyarakat dalam beberapa bidang, yakni dalam bidang pendidikan, sosial, politik, pembangunan, ekonomi, dan sektor bidang lainnya. Dalam bidang pendidikan misalnya yang berimplikasi dilakukannya sistem pembelajaran secara daring mulai dari tingkat sekolah dasar hingga perguruan tinggi. Bidang ekonomi pun menjadi bidang yang paling terdampak akibat penyebaran wabah Covid-19, pemberlakuan WFH (work from home) dan berhentinya proses produksi menyebabkan sejumlah badan usaha merugi sehingga tak dapat dipungkiri dikeluarkannya kebijakan potong gaji hingga Putus Hubungan Kerja (PHK). Namun, pengusaha tak berhenti berinovasi dengan ide belanja di rumah saja dengan sistem daring yang kian diminati. Tentunya ide tersebut, belum cukup untuk memulihkan keadaan ekonomi masyarakat yang sedang terpuruk di masa pandemi, sehingga skenario New Normal menjadi solusi yang cukup menjanjikan.

New normal dianggap sebagai solusi untuk memulihkan keadaan perekonomian Indonesia sejak diberlakukannya kebijakan WFH (work from home). Dengan pemberlakuan New Normal ini, merupakan tonggak memulai kehidupan baru yang lebih sehat di tengah gencarnya serangan wabah virus corona. Dalam masa peralihan kearah kehidupan baru yang lebih sehat ini, masyarakat diharapkan untuk tetap memperhatikan protokol kesehatan dengan tetap menggunakan masker, sering mencuci tangan, menerapkan physical dictancing, dan lain-lain.

Namun, di tengah gencarnya imbauan untuk menerapkan protokol kesehatan, ternyata masih banyak masyarakat yang bersikap acuh terhadap hal tersebut. Melihat hal tersebut, muncullah gagasan untuk memberikan sanksi bagi masyarakat yang melanggar protokol kesehatan. Bukan tanpa maksud gagasan ini, dikemukakan, mengingat angka pertambahan pasien positif Covid-19 yang semakin hari semakin bertambah, tapi masih ada saja masyarakat yang ngeyel untuk menerapkan protokol kesehatan. Pemberian sanksi ini, sudah lebih dulu diterapkan oleh negara-negara lain, seperti Singapura, Jerman, Perancis, dan negara-negara lainnya. Pemberian sanksi ini, juga sudah mulai diberlakukan di beberapa daerah di Indonesia.

Baca Lainnya

Hal yang menjadi pertanyaan sangat penting adalah perlukah sanksi ini sebenarnya diberikan kepada masyarakat yang melanggar protokol kesehatan? Pakar epidemiologi, dari Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga, Dr. dr Windhu Purnomo MS, menyebut harus ada sanksi yang tegas, tapi bukan pidana yang bisa menimbulkan efek jera di masyarakat, misalnya denda. Pemberlakuaan law enforcement berupa punishment  atau sanksi bagi pelanggar protokol kesehatan dinilai cukup efektif untuk mendisiplinkan masyarakat agar tetap mematuhi protokol kesehatan di masa transisi ini, untuk mengantisipasi terjadinya gelombang kedua. Menurut hemat penulis, dengan menerapkan sanksi, maka akan memberikan efek jera bagi masyarakat yang melanggar, dan muncul kepatuhan masyarakat lainnya untuk menaati protokol kesehatan di masa pandemi. Pemberian sanksi ini, merupakan langkah lanjut untuk memberikan rasa keadilan bagi masyarakat yang mematuhi imbauan Pemerintah. Sanksi yang cukup efektif dapat diberikan untuk pelanggar protokol kesehatan dapat berupa sanksi administratif berupa teguran atau denda dan sanksi kerja sosial.

Untuk penerapan sanksi pidana bagi pelanggar protokol kesehatan menurut penulis, butuh kajian mendalam, karena hukum pidana bersifat ultimum remidium, yang artinya hukum pidana digunakan sebagai sarana terakhir dalam penegakan hukum. Sanksi pidana bisa saja diterapkan bagi pelanggar yang melawan dengan kekerasan atau menghalang-halangi tugas dari pejabat yang diberi wewenang oleh Pemerintah untuk melakukan sosialisasi protokol kesehatan, maka dapat diberi sanksi pidana dengan landasan hukum Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Karantina Kesehatan. Namun, apabila pelanggaran yang dilakukan misalkan tidak menggunakan masker, maka sanksi denda atau sanksi kerja sosial akan lebih efektif untuk diterapkan. Untuk menegakkan hukum berupa sanksi ini, perlu payung hukum dengan dituangkan dalam Peraturan Daerah dengan tetap mengacu pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Karantina Kesehatan serta peraturan perundang-undangan terkait lainnya.

Tentunya, dalam memerangi penularan Covid-19 harus tetap mengedepankan sosialisasi yang humanis kepada segala elemen masyarakat, agar tetap mematuhi protokol kesehatan yang diimbau oleh Pemerintah. Pemberian sanksi merupakan langkah lanjutan untuk menunjukkan keseriusan dalam memberantas penularan Covid-19. Keaktifan peran masyarakat dan lembaga/organisasi sosial dalam menerapkan protokol kesehatan sangat dibutuhkan demi keselamatan bersama. Dengan demikian masyarakat akan terbiasa untuk menerapkan hidup disiplin, dan New Normal Life dapat berjalan dengan baik, sehingga segala  bidang kehidupan baik bidang ekonomi, pendidikan, sosial, politik, dan bidang lainnya dapat kembali berjalan dengan normal.(***).

Related posts