Langgar Hasil Rapat Tambah 79 Siswa Baru, SMPN 1 Koba Diprotes

  • Whatsapp
BELAJAR – Beginilah proses kegiatan belajar mengajar di SMP Muhammadiyah Koba pada hari pertama masuk sekolah, Senin (15/07/2019). Kepala sekolah SMP ini memprotes penambahan 79 murid baru di SMPN 1 Koba yang tidak sesuai kesepakatan bersama. Dinas Pendidikan dinilai melanggar komitmen terhadap hasil rapat dan merugikan sekolah swasta. (Foto: M. Tamimi)

Diknas Bateng Disebut tidak Komitmen

KOBA – Beberapa sekolah jenjang SMP di wilayah Koba, Kabupaten Bangka Tengah memprotes terjadinya penambahan kuota siswa di SMPN 1 Koba. Penambahan itu dianggap telah melanggar hasil rapat yang ditetapkan Dinas Pendidikan Bangka Tengah.

Kepala SMP Muhammadiyah Koba, Erwin Alamsyah menegaskan keberatan adanya penambahan dua rumbel atau sebanyak 79 siswa yang ditambahkan ke SMP N 1 Koba. Ia menilai pihak sekolah dan DInas Pendidikan tidak konsisten dengan hasil rapat Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) sesuai zona terdekat.

“Kuota siswa telah ditetapkan sebanyak 547 siswa untuk empat sekolah yakni SMPN 1 Koba, SMP Stania, SMP Muhammadiyah dan MTs. Al- Muhajirin Koba. Total dari 547 siswa itu berasal dari 11 SD dan 1 Madrasah Ibtidaiyah (MI) Al-Muhajirin Koba,” ujar Erwin kepada Rakyat Pos, Senin (15/07/2019).

Dikatakannya, penambahan dua rumbel untuk SMPN 1 Koba itu atas dasar apa, karena dalam rapat PPDB tahun ajaran 2019/2020 sesuai zona terdekat tingkat MTS dan SMP di Bangka Tengah sudah ditetapkan.

“Yang jadi pertanyaannya, kenapa nambah 2 rumbel. Sementara di SMPN 1 Koba enggak ada ruangannya, maka ini kami nilai ada kesalahan. Jumlah awal 252 siswa, dengan adanya penambahan 2 rumbel (79 siswa), totalnya menjadi 331 orang,” ungkapnya.

Sebanyak 79 siswa kuota tunggu itu sebaiknya menurut dia dapat tersebar di empat sekolah swasta atau tidak perlu menambah rumbel di sekolah negeri.

“Sementara itu di SMPN 1 Koba dari 7 rumbel yakni kelas kecil 32 siswa dan kelas besar 36 siswa menjadi 9 rumbel (74 siswa). Ini disebabkan karena tidak konsistennya pihak Dinas Pendidikan Bangka Tengah dan dinilai tidak komitmen dengan hasil rapat awal. Ini sudah dua tahun, tahun 2018 juga demikian,” sesalnya.

Evaluasi Kebijakan Zonasi

Sementara itu, penerimaan siswa didik baru dalam PPDB tahun ajaran 2019/2020, yang memberlakukan sistem zonasi, akan dievaluasi oleh Gubernur Babel.

“Zonasi ini merupakan kebijakan pusat, saya akan dapatkan evaluasi mungkin lusa sudah ada hasilnya,” kata Erzaldi, disela peninjauan hari pertama sekolah, di SMK Negeri 5 Pangkalpinang, Senin (15/7/2019).

Ia menilai, PPDB di Babel berjalan dengan lancar, meskipun ada beberapa hal yang dikomplain oleh masyarakat, tetapi setelah diberikan pengertian, diklaim berjalan dengan lancar.

Kepala Dinas Pendidikan Babel, M. Soleh menyebutkan, siswa yang tidak dapat diakomodir di sekolah negeri, bisa masuk ke sekolah swasta, karena memang keterbatasan sarana sekolah di Provinsi Babel, terutama di daerah.

Saat disinggung, adanya satu siswa yang tidak diakomodir di SMA Payung, Soleh menyebutkan, bahwa memang sekolah mengalami keterbatasan, dan anak tersebut sudah disarankan ke SMK 1 Payung.

“Orangtuanya sudah dipanggil, sudah disarankan ke SMK Payung, cuma anaknya enggak mau, sebenarnya kalau hanya ingin melanjutkan sekolah, ke SMA atau SMK saja saja. Kalau ke SMK mau melanjutkan setelah lulus, silahkan bisa kok,” katanya.

Sementara untuk masuk ke sekolah lain, kemungkinan menurut Soleh agak susah, karena yang paling dekat adalah di Kecamatan Payung.

“SMK juga sekolah yang baik untuk anak, selain memiliki pendidikan vokasi yang lebih banyak praktek, juga mempersiapkan anak untuk bisa langsung bekerja. Kita bekali agar siap ke pasar kerja, mereka punya kompetensi dan keterampilan dengan sertifikasi nasional melalui BSNP,” sebutnya. (ran/nov/6)

Related posts