Lagi, Sidang Bigbos Pupuk “Penuh Curiga”

No comment 1197 views

Tuntutan Terdakwa Ditunda
PN Alasan JPU belum Siap

PANGKALPINANG – Tak salah menduga ada ‘mafia peradilan’ dalam proses persidangan perkara dugaan pupuk ilegal.
Tak perduli mendapat sorotan tajam dengan putusan ringan terhadap ketiga bos pupuk palsu, yakni Edi Wem alias Akon, Handrianto Tjong alias Ahan dan Suk Liang alias Aleng, yang telah divonis terlebih dahulu.
Kali ini, tertundanya sidang dengan terdakwa big bos pupuk, Guantoro alias Ahap (56) mengagendakan pembacaan tuntutan yang seyogyanya digelar di Pengadilan Negeri (PN) Pangkalpinang pada Selasa (12/12/2017) sore, lagi menuai curiga pemerhati publik.
Pasalnya, penundaan sidang tuntutan terhadap pemilik gudang pupuk PT Globusartha Internusa di Jalan Selan, Kecamatan Pangkalanbaru, Pangkalpinang dan big bos gudang pupuk di Belitung tersebut lantaran jaksa penuntut umum (JPU) Kejati Babel Hidajaty menyatakan belum siap dengan tuntutannya.
“Sidang tuntutan Ahap ini terpaksa ditunda karena JPU nya belum siap dengan tuntutannya. Biasanya penundaan sidang ini selama seminggu,” ungkap Humas PN Pangkalpinang, Iwan Gunawan ditemui Rakyat Pos, Selasa sore.
Selain JPU belum siap dengan tuntutannya, menurutnya, rencana tuntutan (rentut) untuk Ahap, juga belum turun dari Kejaksaan Agung Republik Indonesia (Kejagung RI).
“Rentutnya belum turun dan tuntutan JPU nya belum siap dibacakan. Kemungkinan sidang tuntutan ini akan digelar pekan depan,” tukasnya.
Sebagaimana diketahui, Selasa sebelumnya sidang Ahap yang diduga telah mengedarkan pupuk yang tidak sesuai komposisi tercantum di label tersebut dengan beragendakan meminta keterangan dari saksi yang meringankan ada tiga orang.
Ahap dituntut dalam kasus ini sebagai pemilik gudang pupuk tak jauh dari perumahan asrama polisi (Aspol) Polda Kepulauan Bangka Belitung (Babel) di Jalan Sungai Selan, KM 4 Kecamatan Pangkalanbaru Kabupaten Bangka Tengah, setelah polisi mendapat informasi warga.
Gudang itu kemudian disegel jajaran Ditreskrimsus Polda Babel dan 221,3 ton pupuk asal Malaysia disita dari dalam gudang. Pupuk itu tidak memiliki izin edar, sudah kadaluarsa dan tidak memenuhi standar nasional Indonesia (SNI).
Adapun jenis pupuk non subsidi yang disita berupa NPK cap Kepala Ayam/Cock’s Head 15-15-15 sebanyak 380 karung seberat 19 Ton, 612 karung NPK cap Kepala Ayam/Cock’s Head 12-12-17-2 dengan berat 30,6 Ton, 7,8 Ton NPK cap Kepala Ayam/ Cock’s Head 12-12-17-2+B sebanyak 156 karung dan NPK cap Kepala Ayam/Cock’s Head 15-15-6-4 sebanyak 288 karung dengan berat total 14,4 Ton dan NPK cap Kepala Ayam/Cock’s Head 12-6-22-3 sebanyak 850 karung dengan berat total 42,5 Ton yang dikemas dalam karung ukuran 50 Kilogram (Kg).
Dalam kasus ini Ahap dipidana dengan Pasal 61 ayat (1) Jo Pasal 8 ayat (1) huruf a dan e UU RI No 8 tahun 1999 tantang Perlindungan Konsumen yang ancaman pidananya maksimal 5 tahun atau pidana denda paling banyak Rp2 miliar. Serta Pasal 60 ayat (1) huruf f dan i UU RI Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman yang ancaman pidananya maksimal 5 tahun atau denda maksimal Rp250 juta.

Penuh Curiga
Pusat Dukungan Kebijakan Publik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (PDKP Babel) kembali angkat bicara dan menyoroti putusan ringan terhadap ketiga bos pupuk palsu, yakni Edi Wem alias Akon, Handrianto Tjong alias Ahan dan Suk Liang alias Aleng.
Sorotan PDKP Babel terkait vonis ringan terhadap Akon Cs tersebut disampaikan oleh Beri Saputra selaku Koordinator Posko Bantuan Hukum gugatan pupuk palsu kepada Rakyat Pos di kantornya, Rabu (18/10/2017).
Ia menilai, putusan ringan yang dijatuhkan oleh majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Pangkalpinang terhadap tiga pengedar pupuk palsu tersebut menimbulkan kecurigaan di berbagai kalangan masyarakat, terutama penggiat hukum maupun petani.
“Hal ini membuktikan bahwa penegak hukum tidak dapat menjadi tempat berlindung dan berharap bagi para petani. Kami curiga dengan aparat penegak hukum dan sang pengadil di Pengadilan Negeri Pangkalpinang ini,” kata Beri.
Menurutnya, ketiga bos pupuk palsu tersebut divonis majelis hakim lantaran terbukti melanggar Pasal 60 ayat (1) huruf f UU No.12 tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.
“Melihat dari unsur pasal tersebut, adanya unsur kesengajaan dari ketiga bos pupuk yang telah mengedarkan pupuk-pupuk yang tidak berlebel kepada konsumen dan tindak pidana ini menimbulkan keresahan serta merugikan konsumen,” ungkapnya.
Seharusnya, lanjut Beri, ketiga bos pupuk tanpa izin edar tersebut dituntut lebih berat oleh jaksa penuntut umum (JPU) Kejati Babel, mengingat faktor-faktor memberatkan lebih dominan.
“Ini sah-sah saja menimbulkan kecurigaan di masyarakat,” ujarnya.
Dikatakannya, selain menimbulkan kecurigaan masyarakat, pihaknya juga akan menyusun eksaminasi publik atau catatan kritis terhadap proses hukum pengedar pupuk tak berlebel dalam waktu dekat ini. Sedangkan hasilnya akan disampaikan kepada publik dan institusi penegak hukum serta instansi terkait.
“Saat ini, kami sedang menyusun tim penyusunnya dan menunggu turunan salinan putusan dari Pengadilan Negeri Pangkalpinang,” tukasnya.
Terpisah, Presiden Mahasiswa BEM STIH Pertiba, Hardianda mengatakan pihaknya akan memberikan pressure kepada pihak kejaksaan untuk melakukan banding ke peradilan yang lebih tinggi, terkait vonis ringan perkara pupuk palsu.
Hardianda didampingi Koordinator Bidang Hukum Chiori Arbaa, dalam pers conference di Kantor Serikat Media Siber Indonesia (SMSI), Rabu (18/10/17) petang menyebutkan putusan hakim terkait vonis terhadap pelaku pemalsuan pupuk tersebut seharusnya ada pertimbangan Delik Materil yang ditinjau dari akibatnya.
“Perkara ini menyangkut kerugian banyak pihak, setidaknya ada ribuan petani yang selama ini telah menggunakan pupuk palsu tersebut, telah dirugikan dalam praktek ilegal para terdakwa. Nah terkait hal ini lah kami menilai bahwa selayaknya pihak kejaksaan melakukan banding ke tingkat peradilan yang lebih tinggi. Dan kami akan mendesak untuk mereka mengambil langkah-langkah tersebut,” jelas Hardianda.
Tak hanya itu, Hardianda juga mengaku ikut dirugikan atas vonis hakim terhadap 3 bos pupuk yakni Akan, Agan dan Alang. Pasalnya mereka pun merupakan anak petani.
“Jujur saja kami pun merasa dirugikan atas putusan tersebut. Kami juga anak petani, bisa jadi orang tua kami pun selama ini telah menjadi korban yang dirugikan atas praktek pemalsuan pupuk selama ini. Dan masih ada ribuan lainnya yang seperti kami. Inilah yang seharusnya jadi pertimbangan dalam perkara ini. Vonis yang seharusnya 5 tahun malah cuma 2 bulan 20 hari. Vonis nenek mencuri ubi kayu saja lebih besar. Ada apa dengan peradilan di negeri ini?” ucapnya.
Hardianda menegaskan pihaknya secepatnya membuat kajian sekaligus aksi atas fakta ini.
“Setelah kami melakukan kajian, secepatnya dalam seminggu ini kami akan melakukan aksi. Kami akan turun ke jalan. Karena ini sudah bicara soal panggilan moral kami sebagai mahasiswa. Kami tidak akan diam,” tegasnya. (bis/yan/6)

No Response

Leave a reply "Lagi, Sidang Bigbos Pupuk “Penuh Curiga”"