Lagi, Oknum Dewan Bangka Merokok saat Rapat

  • Whatsapp
DEWAN MEROKOK – Kelakuan oknum anggota dewan Kabupaten Bangka yang merokok santai saat rapat audiensi dengan warga di ruang rapat paripurna DPRD Bangka, Senin (24/2/2020). (Foto: Risky Yuliandri)

SUNGAILIAT – Kepulan asap rokok memenuhi ruang rapat paripurna gedung mahligai DPRD Bangka, Senin (24/2/2020). Sejumlah oknum anggota DPRD Bangka bahkan wakil ketua kedapatan merokok ketika mengikuti rapat audiensi dengan masyarakat Desa Bakam.

Tak hanya oknum dewan, hal kurang terpuji ini juga dilakukan Kades Mabat, dan beberapa staf OPD. Padahal ruang paripurna DPRD Bangka merupakan Kawasan Tanpa Asap Rokok (KTR) dimana sudah diatur dalam UU Kesehatan Nomor 36 tahun 2009 dan Perda Bangka nomor 11 tahun 2014.

Pantauan harian ini, seorang oknum wakil rakyat dengan santai menyalakan rokoknya dihadapan peserta rapat dan menghisap sedikit demi sedikit hingga habis.

Diketahui pintu masuk ruang paripurna lantai dua gedung DPRD Bangka sudah terpampang aturan terkait KTR lengkap dengan isi Perda Bangka.

Baca Lainnya

Setiap lantai gedung dipasangi smoking room (ruang merokok) yang dikhususkan bagi siapa saja yang ingin merokok dapat menggunakan fasilitas itu.

Beberapa waktu lalu, oknum dewan lainnya juga pernah melakukan hal yang sama saat melakukan mediasi masyarakat belinyu dengan pengusaha tambak udang, Senin (13/1/2020).

Sementara itu, Ketua DPRD Bangka, Iskandar Sidi tidak mempermasalahkan kelakuan oknum dewan tersebut.

“Tidak apa-apa kalau rapat itu (audiensi-red), tidak bolehnya kalau pas lagi rapat paripurna,” ungkapnya saat dihubungi melalui pesan singkat.

Dalam hal ini Kabid Penegakan Perda Satpol PP Bangka, Ahmad Suherman meminta kepada siapa saja untuk mematuhi aturan perda yang sudah dibuat.

“Perdanya sudah ada dibuat dan ini harus dipatuhi. Hormati juga orang yang tidak merokok. Boleh saja meroko tapi ditempat yang sudah disiapkan,” ungkapnya.

Ia juga menegaskan bahwa perda KTR tersebut harus dijalankan oleh setiap warga karena dibuat demi kepentingan bersama.

“Perda ini dibuat dengan uang negara juga jadi harus dijalankan,” tambah Herman. (mla/6)

Related posts