Lagi, Kebun Digusur Tanpa Sosialisasi

  • Whatsapp
Satu unit alat berat jenis becho atau PC dihentikan sementara operasinya menggusur lahan warga, setelah 4 warga Desa Pasir Putih mendatangi Kantor DPRD Bangka Selatan. Mereka mengadukan penggusuran tanah Jalan Lingkar Trans Bangka yang dikerjakan tanpa sosialisasi. (Foto: Dedi Irawan)

Warga Kecewa Ngadu ke DPRD Basel
Zamhuri: Kita Ada Sertifikatnya

TOBOALI – Sebanyak 4 warga Desa Pasir Putih, Kecamatan Tukak Sadai, Kabupaten Bangka Selatan, Senin (15/5/2017) siang mendatangi Kantor DPRD Bangka Selatan. Mereka mengadukan penggusuran tanah Jalan Lingkar Trans Bangka yang dikerjakan Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan tanpa sosialisasi terlebih dulu.
Warga meminta pembukaan lahan untuk jalan itu agar dihentikan dulu sebelum ada kesepakatan dengan warga yang terkena pembukaan jalan. Terlebih, tanam tumbuh milik warga di lahan itu belum diganti rugi.
“Saya mendampingi kakak saya yang lahan kebunnya digusur tanpa sosialisasi ukurannya 40 x 60 meter. Pembukaan jalan itu adalah kegiatan Jalan Lingkar Trans Bangka dari Kubu ke Pasir Putih. Kita laporkan persoalan ini ke pimpinan dewan agar segera ditindaklanjuti, jalan itu dikerjakan oleh Pemkab Basel dan TNI,” kata Zamhuri warga pasir Putih kepada wartawan di kantor DPRD bangka Selatan, Selasa (16/5/2017).
Persoalan yang sama juga dialami tiga warga Desa Pasir Putih lainnya. Warga menyesali lahannya sudah digusur terlebih dulu tanpa ada kesepakatan bahkan sosialisasi apapun.
“Ada tiga warga lagi yang datang bersama kita, persoalannya sama, lahan sudah digusur dulu tanpa ada permisi apapun. Mereka bilang lahan kita hutan produksi, tetapi kita ada sertifikatnya yang diterbitkan tahun 1982 dulu, dan persoalan ini harus dibuktikan dulu di pengadilan. Kemarin kita minta kepada pimpinan DPRD Basel untuk menghentikan dulu pembukaan jalan tersebut sebelum ada kesepakatan dengan kita,” jelas Zamhuri.
Menurutnya, dalam pertemuan di DPRD, Pimpinan DPRD Basel Samsul Bahri dan Ketua Komisi III Samson Asrimono mengundang Sekda Basel Suwandi serta Kepala Dinas PU Anshori untuk membahas persoalan ini. “Dan rekomendasi pimpinan DPRD Basel juga meminta Pemkab Basel menghentikan dulu penggusuran sebelum ada kesepakatan dengan warga,” imbuhnya.
Zamhuri menyebutkan, pada Selasa kemarin (16/5/2017), Kepala Dinas PU Anshori mengecek langsung kondisi pembukaan lahan dan meminta pemilik lahan serta pemilik tanam tumbuh untuk datang kembali ke Dinas PU Basel guna dilakukan pendataan.
“Tadi Kepala PU datang langsung ke lokasi dan mengecek langsung, dan kita besok diminta datang ke PU Basel untuk dilakukan pendataan. Hanya saja, pembukaan lahan masih tetap jalan sementara rekomendasi Pimpinan DPRD meminta penggusuran dihentikan dulu,” sesalnya.
Terpisah, Wakil Ketua LSM Tombok (Tim Operasional Masyarakat Bongkar Korupsi), Mawardi yang ikut mendampingi warga ke DPRD Basel berharap penggusuran lahan warga dihentikan sebelum ada kesepakatan tentang ganti rugi lahan maupun tanam tumbuh.
“Kita menerima laporan warga termasuk anggota LSM kami tentang penggusuran lahan tanpa sosialisasi, kita harapkan ada kesepakatan warga pemilik lahan ataupun tanam tumbuh dengan Pemkab Basel. LSM Tombok mendampingi saat mengadukan persoalan ini ke DPRD Basel, agar ada titik temu,” pungkasnya.
Sebelumnya, persoalan yang sama juga terjadi pada pemilik kebun Jalan Bahar yang lahannya digusur untuk pembukaan Jalan Lingkar Timur. Hingga kini ganti rugi lahan dan tanam tumbuh warga itu belum juga selesai lantaran masih dalam proses penghitungan tim indenpenden. Warga pemilik kebun sebelumnya telah mengadu ke DRPD Basel serta mendatangi Sekda Basel Suwandi hingga mengadu ke Bupati Basel Justiar Noer. (raw/1)

Related posts