Lagi, 6 Dewan Kota Diperiksa Jaksa

  • Whatsapp
Anggota DPRD Kota Pangkalpinang, Abang Hertza, keluar dari gedung Kejari usai pemeriksaan sebagai saksi terkait kasus Tipikor SPPD fiktif yang melibatkan 13 anggota dewan Pangkalpinang. (foto: Bambang)

Kajari: Potensi Siapa Saja Jadi Tersangka
Penyidik Cukupi Alat Bukti

PANGKALPINANG – Penanganan perkara dugaan tindak pidana korupsi (Tipikor) Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Fiktif DPRD Kota Pangkalpinang hingga kini masih terus bergulir. Pemeriksaan terhadap saksi-saksi masih terus dilakukan dan kali ini, Kamis (5/9), enam saksi yang dimintai keterangan dalam perkara tersebut.

“Hari ini, tim penyidik Kejari Pangkalpinang melanjutkan pemeriksaan saksi-saksi dalam penyidikan dugaan tipikor SPPD fiktif tahun anggaran 2017. Penyidik melakukan pemanggilan terhadap enam saksi yang mempunyai kaitan dengan kasus dugaan tipikor ini,” ungkap Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Pangkalpinang, RM Ari Prioagung diwakili Kasi Intel, Leo Jimmi kepada sejumlah wartawan, Kamis sore.

Keenam orang yang diperiksa hari ini, yakni Michael Pratama, keluarga almarhum Yahya Muhammad, Marsyahbana, Ahmad Subari, Heri Paraniyanorpen dan Abang Hertza.

“Michael Pratama sudah hadir dan dimintai keterangan. Yahya Muhammad (almarhum) yang hadir adalah keluarganya, Marsyahbana dalam hal ini diwakili oleh istrinya yang menyerahkan surat keterangan dokter bahwa yang bersangkutan berhalangan untuk dimintai keterangan, Pak Ahmad Subari hadir pada hari ini juga. Selanjutnya Pak Heri Paraniyanorpen juga hadir dan Abang Hertza juga hadir,” bebernya.

Leo mengungkapkan, pemeriksaan terhadap anggota DPRD Pangkalpinang tersebut masih ada yang berlangsung dan ada yang sudah selesai.

“Pemeriksaan ini, penyidik menggali informasi guna mencukupi alat bukti dalam penyidikan ini. Mereka dipanggil sebagai saksi, itu kita serahkan ke penyidik bagaimana penyidik menilai kecukupan alat bukti dan melihat siapa saja yang berpotensi menjadi tersangka,” ujarnya.

Lanjut Leo, proses penyidikan tersebut tak hanya terhenti di situ saja, guna menentukan penambahan tersangka baru. “Nanti, prosesnya masih ada lagi. Kalau dibilang panjang, gak panjang-panjang amatlah. Cuma, masih ada waktu yang harus dipenuhi, masih ada rangkaian-rangkaian pemeriksaan yang perlu dilakukan dan itu membutuhkan waktu juga,” timpalnya. “Penyidikan ini sebenarnya lanjutan dari penyidikan yang lama. Hanya meneruskan penyidikan yang lama aja kok,” sambungnya.

Sementara itu, Abang Hertza mengaku, dirinya tidak ikut dalam perjalanan dinas 13 anggota DPRD Pangkalpinang ini. “Apa yang dalam perjalan dinas tersebut, bahwa saya tidak melaksanakan kegiatan itu dan saya tidak mengambil apa yang bukan hak saya. Saya tidak ikut perjalanan dinas ini dan saya tidak mengambil yang bukan hak saya,” kata Abang Hertza usai pemeriksaan.

Pemeriksaan terhadap dirinya sekitar dua jam lebih hingga selesainya Salat Maghrib. “Abang diperiksa jam setengah 3, intinya mereka hanya minta keterangan,” tukasnya.

Sebelumnya, pada Selasa (4/9), anggota DPRD Pangkalpinang yang diperiksa, diantaranya Djubaidah, H. Jumdiyanto, Alfian, H. Abdul Gani dan Satrya Mardika. Pada Senin (3/9), enam dari 13 oknum anggota DPRD Kota Pangkalpinang menjalani pemeriksaan intensif di ruang pemeriksaan Kejari Pangkalpinang. Mereka yang diperiksa, diantaranya Amir Rahman, Hj Murti Mardiana, Sadiri, Zainuri, Rano dan Andi.

Keterlibatan 13 oknum anggota DPRD Pangkalpinang dan Pengguna Anggaran (PA) SPPD tersebut, diduga telah menikmati uang yang merugikan negara mencapai Rp158 juta.

Seperti diketahui, sebanyak 13 oknum anggota DPRD Kota Pangkalpinang diduga tersandung kasus SPPD fiktif. Baru Budik Wahyudi yang menjabat sebagai bendahara DPRD kala itu dijadikan sebagai tersangka, sementara para oknum anggota dewan belum satupun ditetapkan tersangka oleh penyidik kejaksaan.

Budik diketahui ikut ke Jakarta mendampingi kunjungan kerja para anggota dewan dengan SPPD tanggal 6, 7, dan 8 Februari 2017. Didapat kabar kunjungan kerja itu diduga fiktif dan negara dirugikan sebesar Rp158 juta.

Sebanyak 13 oknum anggota DPRD Pangkalpinang yang mengambil SPPD tersebut terdiri dari anggota Komisi I, II, dan III DPRD. Modusnya, ada anggota dewan yang tidak berangkat tetapi biaya SPPD dicairkan, dan ada yang berangkat tetapi tidak melakukan kunjungan kerja. (bis/6)

Related posts