Lada Babel tak Boleh Lagi Dijual Antar Pulau

  • Whatsapp

Pemprov Susun Regulasi Baru
Petani Diminta Semangat Tanam Lada

PANGKALPINANG– Merosotnya harga lada di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel), terus dikeluhkan petani. Pemerintah dinilai tidak dapat mengatasi anjloknya harga komoditi utama pertanian di Negeri Serumpun Sebalai ini, meski telah menerapkan sistem Resi Gudang yang ternyata tidak diminati petani.

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Babel menduga, ekspor lada dengan brand Muntok White Pepper dari provinsi lain, menjadi salah satu penyebab “dimainkannya” harga lada asal Babel. Karena itu, Pemprov mulai melarang kegiatan pengiriman lada antar pulau dan antar provinsi, untuk mengatasi persoalan itu.

Gubernur Babel, Erzaldi Rosman Djohan menegaskan, Pemprov tengah menyusun regulasi tata niaga lada agar lada asal Babel tidak boleh lagi diperjualbelikan secara bebas antar pulau ke berbagai provinsi lain. Ia menginginkan, lada harus diolah menjadi produk hilirasi dan akan kerjasama dengan BUMD.

“Lada yang dikirim keluar antar pulau itu sudah dihilirasi, dikemas misalnya dalam bentuk bubuk atau kemasannya bagus. Kemudian lada Babel yang keluar kita negosiasikan agar yang dikirim hanya melalui dua pelabuhan, yaitu Bangka dan Belitung,” kata Erzaldi dalam pertemuan di Kantor Bank Indonesia Perwakilan Bangka Belitung, Senin (15/10/2019).

Ia menyebutkan, nantinya lada asal Babel akan dikemas dengan karung yang sudah dibarcode dan ada Indikator Geografis (IG) nya, sehingga produk lada ini sudah terjamin asli dari Babel.

“Saya minta LPPOM karungnya sudah ada label halal dan Hak Kekayaan Intelektual (Haki), sehingga lada kita benar-benar murni dan asli,” ujarnya.

Saat ini, kata Erzaldi., petani kurang bersemangat bertanam lada karena harga yang murah. Padahal petani harusnya bersemangat meningkatkan produktivitas lada, agar walaupun harganya murah petani tetap dapat keuntungan banyak.

“Bagaimana mau bersaing dengan negara lain? Di Vietnam mereka harga enggak ada halangan, karena produktivitas tinggi. Mereka tiga ton per hektar per tahun, ketika harga Rp50.000 berapa banyak yang didapat. Kalau di Babel cuma 500 kilogram per hektar, per tahun, banyak mana?” tuturnya.

Lada putih ini, kata dia, jika di luar Babel harganya mahal. Bahkan bisa mencapai ratusan ribu rupiah per kemasan kecil, atau yang sudah halus. Tetapi di Provinsi Babel, harga lada butiran hanya Rp46.000 per kilogram.

“Cek di Jakarta, di Bali harganya berapa, apa yang sebabkan mahal? Kreatifitas packaging. Tapi kenapa petani masih jual ke eksportir? Saat kita minta ngumpul di (resi) gudang, petani nggak mau. Kalau mau harga mahal, harus ada strategi,” tandasnya.

Untuk itu, Pemprov Babel bersama dengan Badan Pengelolaan Pengembangan dan Pemasaran Lada (BP3L) dan Tim Pengawas Tata Kelola Lada, akan merumuskan kebijakan baru yang diharapkan dapat mendongkrak harga lada di Babel.

Ketua Tim Pengawas Tata Kelola Lada, Zaidan menambahkan, bahwa lada Babel mempunyai ciri khas tertentu, terutama tingkat kepedasan dan lainnya. Sehingga seharusnya lada itu memiliki harga tersendiri.

“Kita punya kekuatan hukum genjot lada ke harga tertinggi. Brand Muntok White Pepper ini sudah punya IG dan nama,” katanya.

Namun sayangnya, karena permainan pasar, lada ini menurut Zaidan diindikasikan dijual atau ekspor dari provinsi lain, dengan memakai brand Muntok White Pepper.

“Dari rapat bersama gubernur, dan tim, diputuskan pertama akan melaksanakan pengaturan tata kelola lada satu pintu, tidak ada lagi pengiriman antar pulau, termasuk antar provinsi,” ujarnya.

Kedua, ekspor lada harus menggunakan karung khusus berlabel IG, dalam rangka menjamin mutu. Nantinya lada ini akan dikemas dalam karung berukuran 5 kg, 10 kg, dan 20 kg.

“Akan melaksanakan restrukturisasi dan penguatan peran BP3L termasuk badan pengawas, supaya punya sinergi dalam rangka upaya memperkuat tata kelola lada Babel,” tukasnya.

Selain itu, pengembalian peran pemerintah dalam hal pembinaan pengawasan berdasarkan Permenkumham Nomor 12 tahun 2019 tentang merk dan IG. Zaidan mengaku pihaknya akan memperkuat peran Sistem Resi Gudang yang akan dikelola oleh BUMD.

“Terakhir kita akan melakukan penegahkan hukum, somasi terhadap pihak yang terbukti merugikan IG, termasuk Muntok White Pepper,” tegasnya.
Kebijakan ini, tambah Zaidan akan dibawa ke Kementerian Perdagangan. Ketika permohonan regulasi ini sudah disetujui, akan dibuatkan peraturan perdagangan lada antar pulau.

Mengenai adanya dugaan lada Babel dioplos dengan lada dari provinsi lain, Tim Tata Kelola Lada Babel masih akan menelusuri lebih lanjut.;

“Mudah-mudahan dengan berbagai upaya yang kita lakukan ini dapat memperbaiki dan meningkatkan harga lada. Disamping itu kami juga akan terus memotivasi petani untuk tetap semangat bertanam lada, meningkatkan produktivitas,” tutupnya. (nov/1)

Related posts