Kunker di Babel, Menteri Edhy Singgung Soal Tambang Laut dan Perda Zonasi

  • Whatsapp
Menteri Kelautan dan Perikanan, Edhy Prabowo

PANGKALPINANG – Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, Edhy Prabowo menegaskan pentingnya Peraturan Daerah (Perda) tentang Zonasi untuk segera disahkan. Menurut dia, dalam perda tersebut akan diketahui mana wilayah yang bisa ditambang dan tidak.

Hal ini dikatakan Menteri Edhy menanggapi persoalan tambang laut di perairan Babel saat kunjungan kerjanya di Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Muara Baturusa, Ketapang, Sabtu (16/11/2019).

“Makanya kita tentukan zonasi dulu. Termasuk jika wilayah izin usaha pertambangan (IUP) milik BUMN, bahwa semestinya, BUMN bisa menjadi contoh. Kita panggil, ajak bicara, mana sih potensi keuangan yang bisa meningkatkan penghasilan negara bisa dilakukan, tapi tidak merugikan dan merusak lingkungan,” tandasnya.

Demikian juga dengan maraknya tambang ilegal di laut, Edhy melihat persoalan ini akan selesai jika sudah ada peruntukan wilayah laut.

“Kalau ada zonasi, clear, legal ilegal akan terlihat secara jelas, Bangka tekenal dengan tambang timahnya, di setiap pelosok ada, tapi harus melaksanakan dikerjakan dengan penuh kehati-hatian jangan sampai merusak lingkungan, banyak hal yang perlu kita lakukan,” sebutnya.

Dalam kunjungan kerjanya ke Babel ini, Edhy melihat, berbagai persoalan yang ada, harus dikomunikasikan dengan baik, agar persoalannya dicarikan solusi. Ia juga meminta, masyarakat tidak perlu khawatir kalau tidak ada tindaklanjut dari pemerintah, karena banyak cara untuk mengadu.

“Memang ada kekhawatiran, hanya PR saja, tapi banyak kontrol dan tempat mengadu, saya juga nggak sulit ditemui,” katanya.

Dalam kunker perdana ke Babel pasca Edhy dilantik menjadi menteri di KKP ini juga, atas undangan Gubernur, Bupati dan Wali kota, untuk melihat persoalan yang ada di Babel, dengan harapan dapat dibantu oleh KKP.

“Saya kesini (Babel-red) diundang gubernur dan bupati Bangka, wali kota Pangkalpinang juga, dalam rangka untuk meninjau hal-hal yang selama ini sempat terjadi dan pemecahan masalah,” ujarnya.

Di Bangka, sambung Edhy, persoalan yang ada adalah pendangkalan di muara atau mulut pelabuhan, yang terjadi sudah sejak lama dan tidak ada solusi. “Melihat anggaran, seharusnya KKP bisa, tapi nanti saya lihat, bisa koordinasi dengan perhubungan,” katanya.

Potensi masyarakat nelayan di wilayah ini, sebutnya juga sangat besar, ada berapa ribu kapal yang sandar dan melaut, tidak hanya ikan untuk dijual tetapi juga unuk konsumsi masyarakat. “Ini strategi, perlu tanggul atau break water, nanti kita lihat ahlinya,” imbuhnya.

Kemudian, lanjutnya, ada juga masukan tentang perizinan terlalu over (berlebihan-red), sementara tenaga kerja kurang, ini hanya masalah bagaimana langkah menyelesaikannya.

Permasalahan lainnya, tambah Edhy adalah belum adanya cold storage di Babel yang memadai, sehingga ini menjadi perhatian KKP.

“Cold storage kita sudah punya program, saya janji akan nambahkan, kalau anggaran masih ada di tahun ini, kalau masih sempet ya, kalau tidak dilakukan di 2020,” janjinya. (no v / 10 )

 

 

 

 

 

Related posts