KPU Pangkalpinang Siap Hadapi Gugatan Demokrat

  • Whatsapp

PANGKALPINANG – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Pangkalpinang siap menghadapi gugatan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) 2019 yang dilayangkan Partai Demokrat di Mahkamah Konstitusi (MK). Gugatan yang diajukan Partai Demokrat terkait hasil penghitungan suara untuk pemilihan calon anggota DPR RI di sejumlah dapil di Pangkalpinang.

“Kalau pemberkasan, kita sudah siap semua, sudah kita kirim semua, mulai dari kecamatan sampai tingkat kelurahan, sampai dengan tingkat TPS. Semuanya sudah kita kirimkan berkas tersebut ke tim pengacara KPU RI,” kata Ketua KPU Pangkalpinang, Penti kepada wartawan usai evaluasi Pemilu 2019 di Sekretariat KPU Kota Pangkalpinang, Selasa (30/7/2019).

Penti menjelaskan, saat ini sidang gugatan terkait PHPU di MK sedang memasuki tahapan mendengarkan keterangan dari para saksi. Pihaknya juga sudah memberangkatkan divisi teknis dan divisi hukum ke MK untuk antisipasi jikalau keterangannya dibutuhkan.

“Hari ini (kemarin-red) mulai sidang, berlanjut mendengarkan keterangan saksi untuk Partai Demokrat. Tetapi untuk gugatan di lokasi khusus (lokus-red) nya di tingkat KPU provinsi karena DPR RI,” terangnya.

Dia mengungkapkan pihaknya hanya tinggal menunggu hasil keputusan dari MK. “Nanti dari semua keterangan dari saksi dan dari pengacara KPU, semuanya nanti akan diambil kesimpulan dari MK untuk memutuskannya, jadi kita tinggal hasil keputusan MK sekitar tanggal enam sampai delapan Agustus,” ungkapnya.

Sebelumnya, dijelaskan Penti, ada tiga partai politik yang melakukan gugatan ke MK terkait hasil penghitungan suara untuk pemilihan DPR RI yakni Partai Gerindra, Partai Bulan Bintang dan Partai Demokrat. Namun, setelah mendengarkan keterangan dari pemohon, Partai Gerindra dan PBB memutuskan untuk tidak melanjutkan kembali gugatan tersebut ke MK.

“Kemarin gugatan ada tiga, untuk DPR RI ada dua, dari Partai Gerindra dan Partai Demokrat, Pangkalpinang ada lokus nya di dapil tiga Gerunggang, Taman Sari, kemudian pas mendengar keterangan pemohon, tidak dilanjutkan lagi untuk Partai Gerindra, kemudian untuk Partai PBB yang dapil tiga,” terangnya.

Masyarakat Sulit Diajak Laporkan Pelanggaran

Ketua Bawaslu Pangkalpinang Ida Kumala menuturkan pihaknya akan mengevaluasi kurangnya kesadaran atau belum adanya keberanian masyarakat untuk melaporkan pelanggaran pada penyelenggaraan pemilu.

Ida mengungkapkan, hal ini merupakan tantangan yang tidak mudah untuk menumbuhkan kesadaran dan keberanian masyarakat agar lebih kritis dan aktif membantu pengawasan pemilu.

“Itu yang nanti akan menjadi evaluasi bagi kami juga, padahal artinya kami sebagai pengawas pemilu, sebagai penyelenggara pemilu sudah melakukan sosialisasi di semua lini. Tapi nyatanya itu memang tantangan, tidak mudah untuk mengajak masyarakat itu untuk melaporkan pelanggaran-pelanggaran walaupun ada, tapi kadang-kadang belum terpenuhi unsur-unsurnya,” ungkapnya.

Dia menilai, masyarakat belum memiliki rasa keberanian untuk melaporkan adanya pelanggaran money politic (politik uang-red), padahal pelanggaran tersebut kerap terjadi di tengah masyarakat.

“Hal ini mungkin disebabkan masyarakat nggak mau pusing atau repot untuk melaporkan, karena mungkin mereka berpikiran akan menyita banyak waktu untuk membuat laporan dan menyiapkan bukti-bukti formil dan materil nya,” ujarnya.

“Karena memang kalau sudah berhubungan dengan money politic itu unsur-unsurnya harus terpenuhi dan mereka juga ada disitu, sesuai dengan Peraturan Bawaslu, kami untuk laporan atau temuan harus ada unsur-unsurnya, formal dan materil harus masuk,” tukasnya. (ron/10)

Related posts