KPU Akui Deddy Yulianto Masuk PAN

  • Whatsapp

Terdata di DCS Dapil VI Kabupaten Bangka
Davitri: PAW, Ranah Parpol dan DPRD

PANGKALPINANG – Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (KPU Babel) menegaskan, PAW (Pergantian AntarWaktu) Wakil Ketua DPRD Babel, Deddy Yulianto merupakan kewenangan Partai Gerindra dan DPRD. Jika partai sudah merekomendasikan PAW, maka DPRD lah yang harus memprosesnya.
Hal ini disampaikan Ketua KPU Provinsi Babel, Davitri kepada wartawan usai memberikan keterangan sebagai saksi dalam sidang gugatan perdata perselisihan partai politik (parpol) yang diajukan Deddy Yulianto terhadap DPD Gerindra Babel lantaran menerbitkan rekomendasi PAW, Jumat (18/1/2019).
KPU Babel dihadirkan menjadi saksi di sidang Pengadilan Negeri (PN) Pangkalpinang atas permintaan kuasa hukum Tergugat DPD Gerindra Babel. KPU dinilai mengetahui dan memiliki bukti bahwa Deddy Yulianto sudah “loncat pagar” alias pindah partai dari Partai Gerindra ke Partai Amanat Nasional (PAN).
“Kita hari ini (kemarin-red) diminta menjadi saksi di Pengadilan Negeri Pangkalpinang terkait kasus PAW Saudara Deddy Yulianto atas laporan (panggilan-red) pengacara Partai Gerindra,” ujar Davitri.
Pihaknya, kata Davitri, hanya menjelaskan fakta-fakta terkait Deddy Yulianto yang pernah ditetapkan dalam DCS (Daftar Calon Sementara) sebagai salah satu calon anggota DPRD Provinsi Babel Daerah Pemilihan VI, Kabupaten Bangka dari Partai Amanat Nasional (PAN).
“Terkait proses PAW itu bukan ranah kami, itu ranah DPRD dan partai politik (Gerindra-red). Kita hanya menjelaskan fakta itu saja,” imbuhnya.
Diakui Davitri, Deddy Yulianto yang juga mantan Ketua DPD Partai Gerindra Babel sebelum Erzaldi Rosman, tidak ditetapkan ke dalam DCT (Daftar Calon Tetap) Caleg PAN oleh KPU Babel, karena tidak memenuhi syarat penting.
Syarat itu, ialah dalam aturan penetapan DCT, apabila ada anggota DPRD yang mencalonkan diri dari parpol lain, maka dia wajib menyampaikan pengunduran diri dari partai yang mengantarnya dulu ke DPRD sebelum penetapan. Namun hingga H-1 penetapan DCT, ternyata Deddy Yulianto tidak menyampaikan surat pemberhentian dari pejabat yang berwenang.
“Kalau belum ada surat itu, kami minta surat pernyataan di atas materai bahwa itu sudah diproses. Tapi bukan menjadi kesalahan dia, tapi belum keluar surat pemberhentian itu karena ada proses yang dilakukan di instansi yang bersangkutan,” jelasnya.
Akan tetapi kemudian, lanjut Davitri surat pernyataan itu pun tidak diserahkan Deddy kepada KPU meski sudah ditunggu hingga detik terakhir penyerahan, sehingga tidak ditetapkan menjadi calon tetap caleg PAN.
“Surat itu pun tidak diberikan kepada kami padahal kami tunggu sampai pukul 24.00 WIB tidak ada juga surat itu. Maka tanggal 21 Oktober dalam rapat pleno provinsi, kita tidak menetapkan Deddy Yulianto ke dalam DCT,” tukasnya.
Seperti diberitakan, DPD Gerindra Babel yang kembali mengeluarkan surat rekomendasi PAW terhadap Deddy Yulianto tertanggal 19 Oktober 2018, mendapat perlawanan dari yang bersangkutan. Surat rekomendasi yang ditandatangani Erzaldi Rosman selaku Ketua dan Suwarno selaku Sekretaris DPD Partai Gerindra Babel itu dibawa Deddy Yulianto ke pengadilan.
Sidang pertama gugatan berlangsung Kamis (13/12/2018). Kedua pihak yakni tergugat dan penggugat hanya diwakili oleh kuasa hukum masing-masing.
Mendapat gugatan tersebut, Jhohan & Suwanto Law Firm selaku kuasa Ketua DPD Gerindra yang juga Gubernur Babel itu menjelaskan, perkara ini akan dipelajarinya sesuai waktu yang diberikan oleh majelis hakim pemimpin persidangan.
Jhohan menegaskan, apa yang direkomendasikan oleh Tergugat (DPD Gerindra) sudah sesuai fakta untuk memberhentikan Deddy Yulianto dari anggota Partai Gerindra maupun mencopotnya sebagai anggota DPRD Babel .
“Kalau dilihat AD/ART, Saudara Deddy Yulianto sudah jelas melanggar. Yang bersangkutan sudah pernah memegang kartu keanggotaan partai politik lain ketika ikut pencalegan 2019 di PAN (Partai Amanat Nasional), bahkan sudah masuk ke DCS (Daftar Calon Sementara),” jelasnya.
Selain itu, lanjut Jhohan, Deddy Yulianto juga telah menandatangani surat pengunduran diri ke Partai Gerindra yang menjadi syarat wajib untuk mencalonkan diri di Pemilihan Legislatif (Pileg) lewat PAN.
“Dasar Partai Gerindra mengirimkan surat rekomendasi PAW ke pimpinan DPRD itu sudah jelas. Sementara ini kita berpegang disitu dulu. Terkait bukti-bukti lainnya akan kita tampilkan di sidang bukti,” tukasnya.
Sementara kuasa hukum Deddy Yulianto, mengaku surat rekomendasi PAW yang dikeluarkan DPD Gerindra Babel atas nama kliennya, tidaklah mendasar sesuai dengan acuan dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dan Paraturan Pemerintah Nomor 12 tentang pedoman penyusunan tata tertib DPRD.
“Sayangnya ini tidak mendasar, karena dalam undang-undang itu klien kami tidak mengikuti pemilu dalam hal ini Pileg 2019. Makanya kami merasa ada unsur yang tidak memenuhi syarat untuk mem-PAW klien kami,” jelas Agus Purnomo.
Sedangkan, lanjutnya, jika mengacu pada PP tentang pedoman penyusuanan tata tertib juga sangat bertentangan. Sebab menurutnya, dalam peraturan tersebut yang diatur pada Pasal 99 ayat 1 menerangkan bahwa PAW bisa dikarenakan meninggal dunia, mengundurkan diri ke lembaga (DPRD) bukan pada parpol dan ketiga karena tidak bisa melaksanakan tugas sebagai anggota dewan.
“Maka kami menilai, Ketua DPD Gerindra dalam mengambil keputusan sangatlah kurang bijak. Karena tidak sesuai dengan mekanisme proses PAW. Oleh karena itu dalam gugatan ini kami ingin keputusan tersebut dibatalkan,” pungkasnya. (ron/1)

Related posts