KPK Incar Sektor Pertambangan Babel

  • Whatsapp

Gelar Rapat dengan Pemprov Babel
Hanya 5 Perusahaan yang Tersisa

PANGKALPINANG – Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel), kembali didatangi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), untuk membahas terkait pertambangan di daerah itu.

Sekda Pemprov Babel, Yan Megawandi mengatakan rapat yang dipimpin Wagub memang dihadiri oleh KPK dan instansi terkait lainnya, yang membahas mengenai persoalan pertambangan dan antisipasi tindakan yang akan dilakukan.

“Kita baru komunikasikan menggali apa kira-kira persoalan yang terjadi dan antisipasi, serta tindaklanjuti dengan CnC, seperti apa,” kata Yan, usai Rapat, Senin.

Sementara itu, Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Babel, Rusbani menambahkan rapat memang membahas perusahaan yang tidak memenuhi syarat CnC (Clean and Clear).

“Terkait rapat ini, kita membahas perusahaan non CnC, memang ESDM tidak mengeluarkan sertifikat itu lagi,” katanya.

Saat disinggung bagaimana nasib perusahaan tambang ini, dia menegaskan, sebetulnya sudah diberikan waktu kepada perusahaan untuk mengurusi sertifikat CnC, namun masih ada perusahaan yang tidak mengurus persyaratan yang dimaksud.

“Kemarin sudah dikasih waktu, kalau enggak memenuhi itu risiko bereka, kita menyampaikan saja, yang mengeluarkan bukan kita, kecuali kita yang mengeluarkan, ini kan kebijakan pusat,” ulasnya.

Data terakhir lanjutnya, 49 perusahaan yang tak mengantongi CnC sebanyak 44 diantaranya sudah habis masa berlaku, tinggal tersisa lima perusahaan.

“Perpanjangan izin kan ada ketentuan, bahwa sebelum berakhir masa izin sudah harus ajukan perpanjangan, sekarang enggak ngajukan, ya artinya mereka enggak memperpanjang,” beber Rusbani.

Selain itu, pembahasan bersama KPK ini, tegas Rusbani, juga agar tata kelola pertambangan di Babel tertib aturan dan tidak menyalahi aturan. Apalagi, sektor pertambangan ini sudah menjadi incaran KPK. “Rapat bersama KPK ini justru kita ingin tertib aturan,” sebutnya. (nov/6)

Related posts