Koruptor Tidak Punya Hak Dibebaskan dengan Alasan COVID-19

  • Whatsapp

Sependapat dengan ICW dan YLBH, penulis juga menilai perbuatan pemerintah untuk merevisi PP Nomor 99 Tahun 2012, yang mana jika PP itu direvisi bisa membebaskan narapidana korupsi yang berusia di atas 60 tahun adalah Tidak Tepat.

Menurut penulis, ada beberapa alasan dasar menyatakan demikian, yaitu: 1) Wacana melakukan revisi PP 99/2012 karena tidak ada relevansinya dengan pencegahan penularan Covid-19. Bukan rahasia umum lagi dapat kita singgung mengenai ruang tahanan narapidana korupsi justru mewah dan sudah menerapkan social distancing, sehingga tidak perlu dibebaskan; 2) Sudah seharusnya narapidana yang terkait dalam  Peraturan Pemerintah 99 Tahun 2012 tidak akan diusulkan asimilasi dan hak integrasi tersebut. Kejahatan yang dimaksud dalam PP tersebut tergolong extra ordinary crime; 3) Niat Menteri Hukum dan HAM untuk mempermudah narapidana korupsi terbebas dari masa hukuman semakin akan menjauhkan dari efek jera; 4) Jumlah narapidana korupsi tidak sebanding dengan narapidana kejahatan lainnya.

Read More

ICW menyebutkan data Jumlah narapidana seluruh Indonesia mencapai 248.690 orang dan 4.552 orang diantaranya adalah narapidana korupsi. Artinya, narapidana korupsi hanya 1,8 persen dari total narapidana yang ada di lembaga pemasyarakatan. Sehingga akan lebih baik jika pemerintah fokus pada narapidana kejahatan seperti narkoba atau tindak pidana umum lainnya yang memang secara kuantitas jauh lebih banyak dibanding korupsi.

Peneliti Pusat Kajian Antikorupsi (Pukat) Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta, Zaenur Rohman mengatakan, warga binaan yang memiliki risiko kesehatan tinggi dapat dibebaskan melalui mekanisme pembebasan bersyarat dengan alasan darurat kesehatan serta atas nama kemanusiaan.

Sebagai solusi untuk mencegah penyebaran Covid-19 hanya perlu dilakukan beberapa solusi diantaranya narapidana korupsi harus mendapat perhatian khusus di dalam lapas dengan cara tidak boleh mendapat kunjungan selama pandemi, dan menerapkan pishycal distancing, menyiapkan peralatan kebersihan seperti sabun dan handsanitizer hingga melakukan rapid test sebagai upaya pencegahan Covid-19 ini terdampak kepada narapidana.  Jadi, koruptor tidak punya hak dibebaskan dengan alasan Covid-19.

Penulis menyatakan saran atas problematika over kapasitas dalam lembaga pemasyarakatan ini kedepan perlu adanya perubahan pada substansi hukum materiel agar pelaksanaan pidana penjara berupa ide kemanusiaan, penghematan, rehabilitasi dan ide selektif dapat diwujudkan dalam sistem pemidanaan terpadu, sehingga penghormatan hak asasi manusia terlihat dalam pelaksanaan pidana di Indonesia. Pelaksanaan pidana penjara yang merupakan bagian dari sistem peradilan pidana perlu dilakukan reorientasi yaitu dengan menerapkan alternatif pidana penjara baru yang sesuai dengan ide-ide pemasyarakatan dan tujuan pemidanaan. (***).

Related posts