Koruptor Tidak Punya Hak Dibebaskan dengan Alasan COVID-19

  • Whatsapp

Menurut Kepmen Hukum dan Ham di atas, syarat yang harus dipenuhi bagi narapidana dan anak untuk dapat keluar melalui asimilasi adalah telah menjalani masa pidana pada 31 Desember 2020 mendatang bagi narapidana dan telah menjalani ½ masa pidana pada 31 Desember 2020 mendatang bagi anak. Asimilasi tersebut akan dilaksanakan di rumah dan surat keputusan asimilasi diterbitkan oleh Kepala Lapas, Kepala LPKA, dan Kepala Rutan. Sementara, syarat untuk bebas melalui integritas (pembebasan bersyarat, cuti bersyarat, dan cuti menjelang bebas) adalah telah menjalani 2/3 masa pidana bagi narapidana dan telah menjalani ½ masa pidana. Usulan pembebasan itu dilakukan melalui sistem database pemasyarakatan dan surat keputusan integrasi tersebut akan diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pemasyarakatan.

Dilansir dari Detik News, Yasonna Laoly Menteri Hukum dan HAM dalam rapat bersama Komisi III melalui teleconference, Rabu (1/3), menyatakan berniat akan merevisi Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 untuk menjangkau lebih banyak narapidana. Perkiraannya bagaimana merevisi PP 99 Tahun 2012 tentu dengan kriteria ketat sementara ini. Pertama, narapidana kasus narkotika dengan masa pidana 5-10 tahun dan telah menjalani 2/3 masa pidananya akan diberikan asimilasi di rumah. Kedua, Narapidana korupsi usia 60 tahun ke atas yang telah menjalani 2/3 masa pidana sebanyak 300 orang. Narapidana tindak pidana khusus dengan sakit kronis yang dinyatakan rumah sakit pemerintah yang telah menjalani dua pertiga masa pidana 1.457 orang. Dan napi asing ada 53 orang.

Read More

Penulis tentunya setuju dengan kebijakan dari pemerintah melakukan upaya preventif dalam penyebaran virus corona atau Covid-19 ini, dengan membebaskan sejumlah narapidana dengan pertimbangan sudah overcapacity nya kondisi lapas yang dimiliki Indonesia. Namun kriteria narapidana yang dapat diberikan asimilasi dan pembebasan bersyarat tersebut hanya dibatasi pada narapidana kejahatan yang tergolong ringan saja. Artinya, cukup dua jenis narapidana yang layak mendapat pembebasan di tengah corona, yakni narapidana narkotika dan tindak pidana umum lainnya yang memang secara kuantitas jauh lebih banyak dibanding korupsi Jumlah. Narapidana narkotika di lapas karena sistem hukum Indonesia sering memenjarakan pecandu, bukan merehabilitasinya. Sistem hukum Indonesia juga sering memenjarakan pencuri kecil-kecilan dengan hukuman bertahun-tahun.

Related posts